RADAR PALU - Progres pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Morowali Utara (Morut) kini mencapai 65 persen. Proyek senilai Rp22,5 miliar yang bersumber dari APBN 2025 ini dikerjakan oleh PT Nurman Abadi sejak kontrak resmi berjalan pada 22 April 2025.
Perwakilan penyedia jasa konstruksi, Chaerul Akbar, memastikan percepatan terus berjalan meski proyek menghadapi sejumlah hambatan teknis.
"Kalau sekarang sudah 65 persen," ujar Akbar, sapaannya saat ditemui di lokasi proyek, Kamis (11/12/2025).
Akbar menjelaskan bahwa kendala paling dominan sejak awal ialah keterbatasan lahan. Area kerja yang sempit menyulitkan mobilisasi alat dan material, terutama saat pengerjaan struktur bawah seperti bor pile.
"Kendala yang pertama itu sebenarnya lahan. Lahannya memang kecil sekali," jelasnya.
Selain lahan, proses bor pile juga terhambat akibat keterbatasan pasokan ready mix, sehingga sebagian pekerjaan beralih ke metode manual.
Curah hujan yang tinggi di wilayah Kolonodale memperburuk situasi, terutama pada tiga bulan pertama pekerjaan. Lembur malam yang semestinya menambah percepatan justru sering tertunda.
"Biasanya jam lima sudah mulai hujan, lembur kami terganggu," tutur Akbar.
Akbar menyebut material seperti pasir dan batu pecah sering kosong akibat permintaan tinggi dari proyek lain. Kontraktor kerap menunggu dua hingga tiga hari sebelum kiriman berikutnya tiba.
Sementara material berukuran besar yang berasal dari luar daerah, termasuk dari Surabaya, juga mengalami hambatan.
"Biasanya saya order minggu ini, tapi dari pihak ekspedisi sudah close. Jadi menunggu lagi minggu depan," katanya.
Meski menghadapi kendala, Akbar memastikan material mayor seperti AC dan lift sudah berada di lokasi meski belum terpasang. Pemasangan kedua komponen tersebut disebut berpotensi menaikkan progres secara signifikan.
"AC dan lift itu sudah ada di lokasi. Kalau saya pasang ini, volumenya sudah meningkat hingga 83 persen," ungkapnya.
Kontraktor tetap optimistis mengejar progres 90 persen pada akhir Desember dan menyelesaikan seluruh pekerjaan pada Januari 2026.
"Kalau untuk kami kejar, alhamdulillah semoga bisa. Kalau saya estimasi rampungnya Januari paling lambat," jelas Akbar.
Jika progres di lapangan tetap konsisten, pembangunan diproyeksikan selesai tanpa adendum waktu, meski kontraktor siap menanggung risiko denda jika terjadi keterlambatan.
"Kalau adendum kita tidak perlu, apalagi kendala hujan tidak diterima sebagai alasan. Kita konsekuensinya denda keterlambatan," imbuh Akbar.
Saat ini, sekitar 60 pekerja bekerja secara paralel di lokasi proyek. Pembagian kerja meliputi tenaga AC, lift, arsitektur, dan MEP sehingga progres bisa terus meningkat tanpa menunggu pekerjaan lain.
"Tidak ada menunggu tukang ini baru bekerja. Jadi sama-sama dia kerja," ujar Akbar.
Di tengah fluktuasi harga material konstruksi, Akbar memastikan bahwa kondisi tersebut tidak menghambat progres pembangunan. Dia bilang banyak vendor memberikan dukungan yang membantu kelancaran persediaan material.
"Harga material tidak mengganggu progres. Alhamdulillah vendor banyak yang bantu," tandasnya.(ham)
Editor : Muchsin Siradjudin