RADAR PALU - Bupati Morowali Utara (Morut) Delis Julkarson Hehi mengemukakan bahwa rendahnya kemampuan keluarga dalam mengatur keuangan berkontribusi besar terhadap rapuhnya rumah tangga di Indonesia.
Akibatnya, angka perceraian melonjak setiap tahunnya.
Lonjakan angka perceraian akibat masalah ekonomi itu menjadi materi pembekalan literasi keuangan bagi anggota PKK dalam rapat kerja daerah (Rakerda) PKK Morut di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa (2/12/2025).
Kegiatan yang diikuti lebih dari 300 peserta dari berbagai kecamatan ini dipandu oleh Ketua TP-PKK Morut Febrianti Hongkiriwang yang memoderasi jalannya sesi selama pelatihan berlangsung.
Febrianti menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk memperkuat peran ibu-ibu PKK sebagai 'bendahara keluarga' agar mampu mengelola keuangan rumah tangga secara bijak dan disiplin. Hal ini menjadi penting mengingat tingginya angka perceraian yang dipicu persoalan ekonomi.
Dalam pemaparannya, Bupati Delis mengungkap data Pengadilan Agama tahun 2024 yang mencatat 446 ribu kasus perceraian di Indonesia, atau 51 pasangan bercerai setiap jam.
Dari angka tersebut, ia menegaskan bahwa masalah ekonomi menjadi penyebab dominan retaknya rumah tangga.
"Masalah ekonomi bukan hanya penyebab nomor dua perceraian, tapi sering menjadi akar pertengkaran rumah tangga," tegasnya.
Menurut Bupati Delis, banyak pasangan terjebak dalam gaya hidup konsumtif sehingga tidak mampu menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran.
Setiap kenaikan pendapatan justru diikuti peningkatan gaya hidup yang tidak diperlukan—mulai dari membeli tas bermerek hingga motor baru tanpa urgensi.
Untuk mencegah krisis keuangan yang dapat memicu konflik rumah tangga, Bupati Delis menawarkan rumus pengelolaan keuangan 50-30-20, yakni 50 persen untuk kebutuhan utama, 30 persen untuk keinginan, dan 20 persen untuk tabungan dan investasi.
"Kalau rumus ini dijalankan dengan disiplin, keluarga akan jauh lebih stabil secara finansial," ujarnya.
Salah satu materi yang mendapat perhatian besar peserta adalah penjelasan mengenai perbedaan aset dan liabilitas, agar keluarga tidak salah dalam mengelola prioritas.
Bupati Delis menegaskan bahwa rumah pribadi, mobil pribadi, dan barang konsumtif bukanlah aset, karena membutuhkan biaya perawatan dan mengalami depresiasi.
"Aset itu menambah uang ke kantong. Liabilitas itu mengambil uang dari kantong," jelasnya.
Ia juga mencontohkan pola pikir pengusaha Tionghoa yang selalu memprioritaskan pembelian aset produktif seperti pick-up atau truk usaha sebelum membeli kendaraan pribadi.
Sebagai moderator, Ketua TP PKK Morut Febrianti Hongkiriwang menegaskan bahwa literasi finansial di tingkat keluarga dapat menjadi benteng utama untuk mencegah konflik yang berujung perceraian.
Febrianti berharap pengetahuan ini dapat diteruskan para peserta ke desa masing-masing.
"Ketahanan keluarga dimulai dari rumah. Pengelolaan keuangan yang baik akan melahirkan keluarga yang lebih sehat dan harmonis," ujarnya.
Bupati Delis juga menekankan pentingnya prinsip cash positive, yaitu memastikan setiap aset yang dimiliki meski hanya menghasilkan Rp 10 ribu per bulan tetap memberi pemasukan.
Ia mencontohkan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam rica, sayur, hingga hidroponik.
Ia mengkritik banyak keluarga yang membiarkan lahan kosong padahal berpotensi menjadi sumber pendapatan.
Bupati juga menyebut contoh kantor camat yang menanam rica dan mampu menghasilkan lebih dari 100 kilogram dengan harga rata-rata Rp 30 ribu per kilogram, yang digunakan untuk membantu menutupi biaya listrik kantor.
Selain itu, ia memberikan ilustrasi berbagai jenis aset produktif seperti rumah kos, apartemen, tanah sewaan, saham, tabungan, hingga hasil pertanian.
Bupati Delis membagikan pengalaman pribadi ketika hendak membeli mobil listrik seharga Rp 364 juta. Alih-alih membeli kendaraan itu, ia terlebih dahulu membeli dua mobil Hilux senilai Rp 300 juta untuk disewakan.
Dengan pendapatan Rp 17,5 juta per bulan per unit, ia lantas membeli mobil listrik sesuai rencana awal.
"Dari uang Rp 300 juta, saya bisa mendapatkan tiga mobil, bukan satu," jelasnya.
Ia juga memberi strategi kepada warga dengan modal Rp 100 juta agar membaginya untuk modal tanam jagung atau rica, atau membangun dua kamar kos-kosan senilai Rp 50 juta sebagai sumber pemasukan jangka panjang.
Bupati Delis kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak terjerat pola konsumtif seperti membeli barang baru ketika cicilan lama belum selesai.
Di akhir materi, Bupati menegaskan tiga prinsip utama pengelolaan keuangan keluarga sebagai upaya mencegah konflik rumah tangga yakni kelola keuangan pribadi secara disiplin, pahami perbedaan aset dan liabilitas, dan bangun lebih banyak aset, hindari liabilitas konsumtif.
"Kalau kita ingin keluarga yang kuat, kita harus paham cara mengelola uang. Jangan salah bedakan mana aset dan mana liabilitas," sebut Delis. (ham)