Temuan ini mendorong HIMPSI bersama Direktorat PKPLK Kemendikdasmen untuk meluncurkan program dukungan psikososial yang dimulai 19 November, menyasar sekolah-sekolah paling terdampak di 17 titik rawan. Program ini menjadi langkah cepat untuk memulihkan kondisi mental para siswa yang masih diliputi trauma, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan guru yang turut merasakan dampak serupa.
Kegiatan ini resmi dimulai, Rabu (19/11) di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Tengah, dengan pelatihan kepada para guru yang ada di Kabupaten Poso.
Ketua Umum HIMPSI, Dr Andik Matulessy, menjelaskan bahwa program ini berlangsung dari 19 hingga 26 November dan menyasar siswa serta guru di sejumlah sekolah yang terdampak. Pada tahap awal, HIMPSI melakukan asesmen dan pemetaan kondisi psikologis para guru sejak 19–21 November sebelum berlanjut ke siswa.
“Dari asesmen awal, sekitar 300 siswa SD dan 100 siswa SMP menunjukkan tanda ketegangan dan ketakutan pascabencana. Inilah yang menjadi dasar pelaksanaan pendampingan psikososial,” ujar Andik.
HIMPSI juga akan melakukan kegiatan trauma healing kepada siswa muali dari Paud hingga SMP. "Siswa mengalami kecemasan dan kalau itu tidak dilakukan intervensi, agar paling tidak bisa menstabilkan emosi nya dan saat mengalami gangguan berikutnya bisa lebih sigap atau siap menghadapinya,"ujarnya.
Ketua Umum KRESNA-HIMPSI, Anrilia Ningdyah, menambahkan bahwa asesmen dilakukan di 31 sekolah pada lebih dari 17 titik terdampak, termasuk sekolah-sekolah yang lokasinya paling dekat dengan pusat gempa. Menurutnya, banyak persoalan psikologis muncul setelah bencana, terutama pada anak-anak usia SD dan SMP.
Selain menangani siswa, HIMPSI juga memberikan pembekalan kepada guru agar mampu memberikan pertolongan pertama psikologis saat terjadi situasi kebencanaan di lingkungan sekolah. Guru yang juga menjadi penyintas diharapkan mampu mengenali gejala awal gangguan psikologis sehingga dapat memberikan respons cepat.
Direktur PKPLK Kemendikdasmen, Saryadi, menegaskan bahwa Poso merupakan wilayah rawan bencana berdasarkan data BNPB. Karena itu, penguatan ketahanan psikososial di sekolah menjadi kebutuhan mendesak.
“Untuk meningkatkan mutu Pendidikan untuk semua pemerintah sangat membutuhkan partisipasi sosial sebagaimana wadah dari pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendedikasikan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka mewujudkan kesuksesan dalam dunia Pendidikan,” katanya.
Berdasarkan peraturan Pendidikan dasar dan menegah nomor 1 tahun 2024, direktorat Pendidikan khusus diberikan penugasan terkait dengan pelayanan Pendidikan khsus terhadap sekolah terdampak bencana. “Dimana kami menjalankan program baik pra bencana situasi tanggap darurat maupun kegiatan di pasca bencana,” katanya.
Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas warga sekolah dalam resiko bencana, melindungi peserta didik, pendidik, serta menjamin keberlanjutan pelayanan Pendidikan pasca bencana.
“Kegiatan yang dilakukan saat ini kami kawal dalam konteks partisipatif dengan mendapatkan dukungan HIMPSI. Program ini diharapkan mampu memulihkan kondisi psikologis penyintas, memperkuat kesiapsiagaan sekolah, serta memberdayakan sumber daya lokal untuk mendeteksi dan merespons dampak psikologis di masa mendatang,”tutupnya. (who)
Editor : Nur Soima Ulfa