RADAR PALU – Bupati Morowali Utara (Morut) Delis Julkarson Hehi meresmikan Tugu Pemilu Bermartabat di Desa Menyo’e, Kecamatan Mamosalato, Sabtu (15/11/2025).
Tugu ini menjadi simbol dedikasi bagi warga Menyo’e dan masyarakat Ta’a Wana yang menjaga integritas demokrasi melalui pemilu yang jujur, bersih, dan bermartabat.
Rombongan bupati menempuh perjalanan sekitar dua jam dari Tanasumpu menuju desa terpencil di pedalaman suku Wana tersebut.
Dahulu, jalur Tanasumpu-Menyo’e membutuhkan waktu lebih dari sepuluh jam sebelum akses jalan mulus seperti sekarang.
Kondisi itu membuat warga Menyo’e benar-benar terisolasi selama bertahun-tahun.
Dalam rombongan, Bupati Delis hadir bersama Senator DPD RI yang juga Ketua TP PKK Morut, Febriyanthi Hongkiriwang, Wakapolres Morut Kompol Anton Hasan Mohamad, Ketua KPU Morut Rudi Hartono, dan Ketua Bawaslu Morut John Libertus Lakawa.
Sejumlah anggota DPRD, perwakilan Kejari Morut, BPN, para camat, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, perusahaan, hingga masyarakat Menyo’e ikut menyaksikan peresmian.
Bupati Delis menjelaskan bahwa gagasan Tugu Pemilu Bermartabat sengaja dipusatkan di Menyo’e, bukan di wilayah lain.
"Tugu ini kami dedikasikan untuk warga Menyo’e, Tatua-Tatua Sampuria, dan masyarakat Ta’a Wana. Ini penghargaan atas penyelenggaraan pemilu yang berintegritas di desa ini," tegasnya.
Dalam Pilkada Morowali Utara 2020, warga Menyo’e menjadi perhatian karena 41 pemilih mengembalikan uang politik total Rp 41 juta yang diberikan oleh calon tertentu.
"Warga melaporkan sekaligus menyerahkan kembali uang itu karena tidak sesuai dengan hati nurani," ujar Bupati Delis.
Delis mengatakan bahwa keteguhan warga Menyo’e menjadi contoh langka dalam menjaga martabat pemilu.
Meskipun hidup sederhana dan berpendidikan rendah, warga Menyo’e tidak mudah tergoda tawaran uang besar.
"Mereka hidup sederhana, tetapi harga diri dan nurani mereka tidak tergantikan. Inilah alasan di balik berdirinya Tugu Pemilu Bermartabat," jelasnya.
Bupati menguraikan bahwa tugu ini berdiri di atas tiga tiang utama yang melambangkan kandidat, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sebagai pemilih. Ketiga pilar itu harus bersatu untuk menciptakan pemilu yang jujur dan bermartabat.
Jika salah satu pilar goyah, praktik yang mencederai demokrasi dapat terjadi, baik karena kandidat menawarkan uang, masyarakat meminta imbalan, atau penyelenggara tidak bersikap netral.
"Tiga pilar ini adalah tonggak demokrasi menuju pemilu bermartabat," sebut Delis. (ham)
