RADAR PALU – Pelaksaan program Berani Menyala Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) ditargetkan menyasar 23 kecamatan.
Menurut Wakil Bupati (Wabup) Parimo, H. Abdul Sahid, hal terpenting harus dilakukan sebelum pelaksanaan program, yaitu memastikan validasi data. Sehingga, penyaluran bantuan pemasangan instalasi listrik dari program tersebut yang memprioritaskan masyarakat kurang mampu dapat berjalan adil.
“Dengan begitu tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat,” ujar Abdul Sahid kepada Radar Palu usai memimpin rapat sinkronisasi data program bupati dan wabup serta program Berani Menyala di aula lantai dua Kantor Bupati Parimo pada Kamis (06/11/2025).
Ia menegaskan, pendataan harus dilakukan berdasarkan satu rumah, bukan jumlah kepala keluarga. Semua data wajib dilampirkan dengan foto copy KTP, KK, dan foto masyarakat penerima.
“Kami berkeinginan program Berani Menyala merata di 23 kecamatan. Jika ada keterbatasan anggaran, maka prioritas ditentukan berdasarkan kategori desil kemiskinan, bukan wilayah,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan, proses pemasangan aliran listrik harus dilakukan secara bertahap. Sehingga, masyarakat penerima bantuan perlu diberikan pemahaman. Tujuannya, agar tidak muncul persepsi, bantuan tersebut langsung diterima setelah dilakukan pendataan.
Menurutnya, alur pendataan yang benar dimulai dari desa. Kemudian ketingkat camat dan selanjutnya ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Selain itu, harus ditandatangani serta dikoordinasikan agar memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya berharap, seluruh pihak bekerja dengan koordinasi yang baik dan komunikasi yang jelas kepada masyarakat. Yang kita jaga adalah keadilan. Program ini harus dirasakan secara merata oleh masyarakat Parigi Moutong,” katanya.
Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Parimo, Mohammad Aflianto Hamzah, menjelaskan selama ini terdapat ketidaksinkronan data antara desa, kecamatan, dan Pemkab. Bahkan, ada pula yang mengajukan langsung ke Pemprov Sulawesi Tengah tanpa melalui Pemkab hingga memicu terjadinya tumpang tindih data penerima.
Olehnya, dibutuhkan penyampaian secara benar oleh camat kepada kepala desa harus mengirim data yang valid.
Selain itu, pelaksanaan program Berani Menyala juga harus memprioritaskan rumah yang berada di jalur tiang listrik. Sedangkan, rumah di wilayah yang belum teraliri jaringan listrik akan menunggu tahap pengembangan berikutnya.
“Harus dijelaskan kepada masyarakat penerima, bahwa setelah didata, pemasangan aliran listrik tidak langsung dilakukan. Namun, secara bertahap karena harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Tapi yang terpenting adalah, masyarakat penerima sudah terdaftar,” ungkapnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Setda Parimo, Aswini Dimpel, menekankan program Berani Menyala merupakan bagian dari upaya menurunkan angka kemiskinan. Program tersebut dinilainya berkaitan erat dengan program perumahan dan bantuan rumah tidak layak huni.
Pasalnya, program tersebut terhubung dengan data desa, data sosial, dan data perumahan. Sehingga, pendataan harus terkoordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, Pemerintah Kecamatan, serta Pemerintah Desa (Pemdes).
“Data harus dipisahkan berdasarkan kategori desil satu sampai empat, agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan sesuai ketentuan,” pungkasnya.(roy)
Editor : Muchsin Siradjudin