RADAR PALU - Wakil Bupati Morowali Utara (Wabup Morut) H Djira Kendjo menegaskan strategi antisipasi pengurangan dana transfer pemerintah pusat ke daerah perlu dilakukan secara cepat dan terukur.
Hal itu ia sampaikan seusai menghadiri rapat koordinasi pengelolaan fiskal daerah bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan, Forkopimda, perbankan, dan seluruh kepala daerah se-Sulteng di Kantor Gubernur, Rabu (5/11/2025).
Menurut Wabup Djira, pemerintah pusat saat ini sedang menjalankan kebijakan efisiensi anggaran nasional, sehingga nilai dana transfer ke daerah mengalami penurunan, termasuk untuk Kabupaten Morowali Utara.
Wabup meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak bersikap pasif, melainkan langsung melakukan langkah antisipatif melalui penguatan komunikasi dengan pemerintah pusat.
"Sekalipun dana transfer berkurang, banyak program pusat tetap berjalan. Anggarannya tidak hilang, hanya dikelola langsung kementerian dan lembaga. Karena itu OPD harus proaktif menjemput program-program tersebut," tegas Djira.
Wabup menjelaskan, sejumlah program prioritas nasional seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, ketahanan pangan, infrastruktur, dan program sosial, masih tersedia dan dapat diakses daerah.
"Kuncinya jangan menunggu. Daerah harus aktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga agar program tetap bisa masuk Morowali Utara," ujarnya.
Rapat tersebut juga membahas beban belanja pegawai untuk tenaga PPPK. Banyak daerah mengusulkan agar pembiayaan gaji dan insentif PPPK dapat ditanggung pemerintah pusat.
"Usulan ini sudah kita sampaikan ke Banggar DPR RI dan Kementerian Keuangan. Kita berharap ada kebijakan yang meringankan daerah," jelasnya.
Wabup menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali Utara akan tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan masyarakat tidak terdampak penyesuaian fiskal.
"Masyarakat tidak boleh dirugikan. Kami akan terus berkoordinasi agar program pusat terus kita tarik masuk," sebut Djira.
Pertemuan ini dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan dihadiri Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, OPD Provinsi, unsur Kementerian Keuangan, Banggar DPR RI, Forkopimda, instansi vertikal, Bupati/Wali Kota se-Sulteng, perbankan, dan undangan lainnya.(ham)
