RADAR PALU — Negara benar-benar hadir di tengah rakyat. Itulah pesan kuat dari langkah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat turun langsung ke Morowali meninjau penertiban tambang ilegal di kawasan PT Bumi Morowali Utama, Selasa (4/11/2025). Bersama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Sjafrie memimpin operasi terpadu Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang melibatkan aparat penegak hukum dan instansi strategis negara.
Kegiatan ini turut dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh selaku pengarah Satgas PKH.
“Pertahanan negara bukan hanya tentang senjata, tetapi menjaga aset bangsa dari praktik ilegal yang merugikan rakyat,” tegas Sjafrie di lokasi.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sulteng terhadap langkah pemerintah pusat. Ia menyebut, kolaborasi lintas lembaga ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk memastikan tata kelola sumber daya alam dilakukan secara legal dan berkelanjutan.
“Langkah ini menegaskan bahwa pembangunan harus berpihak pada rakyat dan lingkungan,” ujar Anwar.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menambahkan, penertiban dilakukan di atas lahan 62,15 hektare tambang tanpa izin. Sedikitnya 20 perusahaan diidentifikasi melakukan aktivitas serupa dan akan segera ditindak sesuai hukum.
“Negara hadir memastikan setiap pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara legal dan akuntabel,” ujarnya.
Operasi di Morowali ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi menoleransi pelanggaran di sektor pertambangan. Sebuah langkah tegas menjaga kedaulatan sumber daya alam bangsa dan keberlanjutan lingkungan untuk generasi berikutnya.***
Editor : Muhammad Awaludin