RADAR PALU – Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengimbau masyarakat di kawasan transmigrasi agar lebih mandiri dalam menjaga dan merawat berbagai bantuan serta fasilitas publik yang telah diberikan pemerintah.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Sigi, Febrianto, menyampaikan hal itu menyusul kebijakan efisiensi anggaran daerah yang akan berdampak pada terbatasnya pengadaan alat dan fasilitas baru pada tahun mendatang.
“Sekarang kita sedang dalam masa efisiensi, jadi anggaran Pemda untuk pengadaan alat di tahun depan itu sangat minim. Karena itu, kami berharap apa yang sudah ada bisa dijaga dan dirawat dengan baik,” ujarnya, saat ditemui di Lembantongoa salah satu wilayah transmigrasi di Sigi, belum lama ini.
Ia menuturkan, selama ini pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan, termasuk alat pertanian dan mesin pemotong rumput yang saat ini dimanfaatkan secara berkelompok oleh masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar bantuan tersebut tidak dianggap sebagai milik pribadi, melainkan aset bersama.
“Saya berharap bantuan itu dimanfaatkan dengan baik. Jangan merasa itu milik pribadi. Silakan dipinjam selama masih warga transmigrasi, tapi harus bertanggung jawab. Kalau rusak, diperbaiki, dan kalau bensinnya penuh waktu dipinjam, kembalikan juga dalam keadaan penuh,” tegasnya.
Febrianto menambahkan, berdasarkan pendataan, terdapat sekitar 1.000 unit alat mesin pertanian (alsintan) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sigi sejak daerah itu dimekarkan pada 2009 hingga 2025. Dari jumlah tersebut, banyak yang rusak ringan karena kurangnya perawatan.
“Setelah kami kumpulkan, ternyata sebagian besar rusaknya tidak berat. Ada yang disimpan bertahun-tahun di rumah karena hanya tidak bisa jalan. Ketika kami perbaiki, biaya tertinggi hanya sekitar Rp5 juta, bahkan ada yang Rp1,5 juta sudah bisa berfungsi kembali,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai perawatan alat menjadi hal yang jauh lebih hemat dibanding membeli baru. “Daripada beli baru yang harganya puluhan juta, lebih baik kita rawat yang sudah ada. Ini tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Selain alat pertanian, Febrianto juga mengingatkan agar masyarakat menjaga berbagai fasilitas umum di kawasan transmigrasi, seperti kantor UPT, rumah UPT, tempat ibadah, sekolah, toilet umum, hingga alat pengolahan kopi yang telah diberikan pemerintah kepada kelompok petani.
“Belum tentu tahun depan ada lagi bantuan seperti ini. Bisa saja menunggu lima sampai sepuluh tahun baru ada lagi. Jadi mohon dirawat bantuan yang sudah diberikan. Jangan berpikir kalau rusak pasti diganti lagi oleh pemerintah,” katanya mengingatkan.
Febrianto juga menekankan pentingnya rasa memiliki dan gotong royong dalam menjaga fasilitas tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak bisa memantau setiap saat, sehingga kesadaran warga menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan bantuan.
“Kami tidak bisa datang setiap hari, paling sebulan sekali atau dua minggu sekali. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang tinggal di kawasan transmigrasi ini yang menikmatinya setiap hari. Jadi tolong dijaga, kalau ada yang rusak sedikit, segera diperbaiki. Karena semua ini milik kita bersama,” pungkasnya.(gel)
Editor : Muchsin Siradjudin