RADAR PALU — Sebuah langkah konkret kembali lahir dari Sulawesi Tengah. Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, menginisiasi gerakan moral lintas sektor untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terutama yang menjerat perempuan dan anak.
Dalam audiensi bersama Ketua TP PKK Provinsi Sulteng, Sry Nirwanti Bahasoan, BP3MI, Polda, dan DP3A, Reny menegaskan pentingnya kepedulian sosial dalam menekan praktik perdagangan manusia yang kini kian kompleks.
“Pencegahan TPPO bukan hanya tugas hukum, tetapi juga tanggung jawab moral kita bersama,” ujarnya.
Kabupaten Sigi menjadi lokus pertama pelaksanaan gerakan ini dengan fokus di tiga desa — Sibowi, Kaleke, dan Pesaku. Langkah ini sekaligus menjadi model pencegahan berbasis komunitas yang mengintegrasikan edukasi, pengawasan, dan pemberdayaan ekonomi.
BP3MI Sulteng akan memperkuat gerakan dengan membentuk empat Desa Migran Emas dan Rumah Ramah Pekerja Migran.
“Kami ingin warga tidak mudah tergiur iming-iming kerja ilegal,” kata Mustakim dari BP3MI.
Dari sisi penegakan hukum, Polda Sulteng memastikan terus menindak pelaku perekrutan ilegal. “Modus TPPO makin halus, banyak lewat media sosial dan jaringan keluarga. Karena itu edukasi publik jadi kunci,” jelas AKP Dicky Armana
Gerakan ini juga disambut DP3A Sulteng yang akan mengaktifkan kembali Gerakan Keluarga Indonesia Anti-Trafficking (Griat). Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Diana Adam Pattalau, menyebut kolaborasi lintas sektor ini adalah momentum penting untuk meneguhkan kepedulian bersama.
“Ini bukan sekadar proyek, tapi panggilan kemanusiaan,” tutup Wagub Reny dengan nada penuh keyakinan.***
Editor : Muhammad Awaludin