RADAR PALU – Kabupaten Sigi menjadi daerah dengan usulan cetak sawah baru terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni 1.200 hektare. Namun, hingga pertengahan Oktober 2025, realisasi di lapangan baru mencapai 303 hektare atau 25 persen dari target.
Selain Sigi, beberapa kabupaten lain juga mengusulkan lahan cetak sawah, yakni Buol 1.000 hektare, Morowali Utara (Morut) 982,25 hektare, Tojo Unauna (Touna) 635 hektare, Parigi Moutong (Parimo) 421 hektare, Donggala 800 hektare, dan Tolitoli 110 hektare.
Namun, berdasarkan penelusuran Radar Palu pada Minggu (19/10/2025), progres di lapangan masih dalam tahap awal. Di Kecamatan Dolo, pembuatan pematang dan perapihan lahan masih berlangsung, sementara di Kecamatan Sigi Kota masih pada tahap pembuatan terasering. Padahal, target pelaksanaan semakin dekat bulan depan.
Dari total target 1.200 hektare pada 2025, Pemerintah Kabupaten Sigi menyatakan hanya mampu menyelesaikan 303 hektare tahun ini, sementara 897 hektare sisanya direncanakan dilanjutkan pada 2026.
Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Sigi, Afit Lamakarate, mengatakan 303 hektare tersebut sudah dalam tahap penandatanganan kontrak.
“Terdapat sejumlah kendala di lapangan. Contohnya di Bomba dan Balonga, saat alat berat masuk, tanahnya terlalu basah sehingga tertanam, padahal hasil survei awal tidak demikian. Di Sidondo juga sempat berhenti karena harus dibuat terasering,” jelasnya saat ditemui Radar Palu, Kamis (16/10/2025).
Ia mengakui banyak kendala lapangan, mulai dari alat berat yang tertanam di lahan becek, lahan berbukit yang membutuhkan teknik terasering, hingga pekerjaan yang sempat berhenti seperti di Sidondo.
“Khusus di Sidondo, wilayahnya berbukit jadi harus pakai terasering. Teman-teman TNI bilang anggarannya tipis sekali, tapi mereka tetap usahakan supaya layak, karena petani harus siap tanam,” kata Afit.
Baca Juga: Ketika Kepemimpinan Tak Lagi Soal Kursi: Merenungi Ulang Makna Pemimpin di Era Disrupsi
Waktu pengerjaan pun terbatas karena kontrak hanya sampai 30 November 2025. Namun, ada tambahan waktu 50 hari jika diperlukan.
Pelaksanaan teknis cetak sawah dilakukan oleh Kodim 1306 Kota Palu (TNI AD). Afit menegaskan, “Program ini harus sampai tahap siap tanam, bukan sekadar buka lahan.”
Ia memastikan penanaman perdana dimulai awal November 2025. “Dua pekan ke depan kami sudah mulai tanam di Dolo,” sebutnya.
Dari total 303 hektare, lokasi cetak sawah tersebar di Kecamatan Lindu, Dolo Selatan, Dolo, Sigi Kota, dan Marawola. Data Dinas TPHP menunjukkan, wilayah Lindu menjadi yang terbesar dengan 900 hektare dalam rencana keseluruhan.
Menariknya, lahan yang dicetak bukan Lahan Baku Sawah (LBS) eksisting. Banyak lahan sebelumnya adalah kebun kelapa dan kakao yang sudah tidak produktif, terutama pasca gempa.
“Cetak sawah baru tidak boleh di dalam LBS, makanya lahan lama perkebunan dialihfungsikan,” jelas Koordinator BPP Kecamatan Dolo, Intan.
Petani sangat antusias. “Petani hanya siap tanam. Semua pembukaan dan pengelolaan awal ditangani program,” ujarnya.
Ke depan, petani memiliki hak penuh atas hasil panen. Pemerintah akan memfasilitasi benih selama tiga tahun, setelah itu petani mandiri.
Ketua Kelompok Tani Tunas Mekar Desa Tulo, Abdul Rahim, menyebut lahan 10 hektare di wilayahnya dulunya kebun kakao dan kelapa yang rusak pasca gempa.
“Saya terima kasih kepada pemerintah dan TNI. Kami tidak keluarkan satu rupiah pun, semua dibantu sampai penanaman,” ujarnya.
Namun ia menegaskan perlunya pendampingan jangka panjang agar petani benar-benar mahir dan produksi meningkat.
Sementara itu, di kecamatan Sigi Kota tepatnya Desa Sidondo lV, seluas 35 hektare sedang dalam tahap pembuatan terasering. Adalun Kelompok tani nyang terlibat ada dua kelompok tani, masing-masing 19 dan 13 orang.
Ketua Kelompok Tani Bunga Padu, Radiman, meminta komitmen dan transparansi.
“Yang namanya cetak sawah baru harus jadi sawah betulan dan ditanami padi, bukan lahan lama. Kami minta pemerintah pegang komitmen,” tegasnya.
Ia juga menyoroti papan proyek yang tidak mencantumkan anggaran.
“Kemarin sempat macet beberapa hari, kami curiga anggarannya habis. Di papan proyek tidak ada nominalnya. Kami butuh keterbukaan,” ujarnya.
Koordinator BPP Sigi Kota, Taufik, menyebut tantangan utama adalah air dan jaringan percabangan irigasi yang belum menjangkau seluruh lahan.
Target penanaman di Sidondo adalah awal Desember, jika progres tidak terganggu.
“Harapan kami sawah ini dimanfaatkan berkelanjutan dan pendapatan petani meningkat,” ujarnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Pusat mengucurkan Rp 412 miliar untuk cetak sawah baru di Sulteng sebagai bagian dari program “Berani Panen Raya”.
Namun, pantauan Radar Palu menemukan papan proyek di beberapa lokasi, termasuk Sidondo IV, tidak mencantumkan besaran anggaran, memicu pertanyaan publik soal transparansi.
Sigi memiliki potensi besar menjadi lumbung pangan Sulteng karena lahan luas dan dukungan program nasional. Namun, ketepatan waktu, teknis lapangan, irigasi, dan transparansi anggaran menjadi penentu utama keberhasilan.
“Intinya, pendampingan dari penyuluh itu jangan berhenti. Pemerintah ingin Sigi jadi lumbung padi, kami petani setuju asal kami tidak ditinggalkan,” tegas salah satu petani Sidondo Radiman.(gel)