RADAR PALU – Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bukan sekadar agenda rutin. Bagi Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., proses ini adalah cermin tanggung jawab dan komitmen moral pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pembangunan.
Dalam Entry Meeting Pemeriksaan Terinci BPK RI yang digelar di ruang kerjanya, Selasa (14/10), Reny menekankan pentingnya sikap terbuka dan jujur dari seluruh perangkat daerah.
“Kita harus terbuka dan jujur dalam menyampaikan data. Dengan begitu, hasil pemeriksaan bisa menjadi dasar perbaikan kebijakan untuk kemajuan Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Ia menegaskan, audit BPK tidak perlu ditakuti. Justru menjadi ruang introspeksi dan kolaborasi antara auditor dan pemerintah untuk menemukan solusi dari berbagai tantangan pengelolaan keuangan publik.
Tim BPK RI menjelaskan bahwa pemeriksaan terinci kali ini memiliki dua fokus utama: kepatuhan terhadap aspek lingkungan dan kinerja pemerintah daerah dalam ketahanan pangan.
Farid, perwakilan BPK, menyebut pemeriksaan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap RPJMN 2025–2029, terutama di bidang penguatan kelembagaan dan pengendalian pencemaran lingkungan. Evaluasi mencakup sektor pertambangan, pengelolaan kawasan hutan, serta penegakan hukum kehutanan sepanjang 2020–triwulan III 2025.
Pemeriksaan juga diarahkan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjaga ketahanan pangan, menurunkan kemiskinan, dan memperkuat sistem produksi serta distribusi antarwilayah.
Bagi Reny, hal terpenting dari seluruh proses ini bukan hanya hasil akhir laporan, melainkan kesempatan memperbaiki cara kerja pemerintah.
“Ini bagian dari perjalanan kita menuju pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas,” tegasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pimpinan OPD, di antaranya Muhammad Neng (Dinas Kehutanan), Nelson Metubun (Tanaman Pangan dan Hortikultura), dan Dr. Christina Shandra Tobondo (Bappeda Sulteng).
Pemeriksaan ini diharapkan menjadi momentum pembenahan menyeluruh menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.***
Editor : Muhammad Awaludin