RADAR PALU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara bersama DPRD melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (16/09/2025). Pertemuan itu membahas arah penggunaan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung H Ditjen Bina Keuangan Daerah, dipimpin Kasubdit Fasilitasi DAU, DBH, dan DAK, Mirzawarman, serta diterima Kasubdit Fasilitasi DBH dan DAU, Azwirman.
Dari Pemkab Morowali Utara, Wakil Bupati H. Djira K hadir bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), termasuk Sekkab Musda Guntur, Kepala Bapenda, Plt. Kepala BPKAD, Kepala Bappelitbangda, dan Kabag BPBJ. Sementara rombongan DPRD dipimpin langsung Ketua DPRD H. Warda Dg Mamala.
Pembahasan TKD 2026 berlangsung sekitar satu setengah jam. Pemerintah pusat menekankan tiga prioritas utama. Pertama yakni pembayaran gaji dan tunjangan ASN daerah, kedua biaya operasional kantor pemerintah daerah, dan terakhir dukungan pelayanan publik, termasuk operasional sekolah dan puskesmas
Wabup Djira menegaskan Pemkab Morowali Utara siap mengikuti arahan pemerintah pusat.
"Kami memahami bahwa TKD 2026 diarahkan pada kebutuhan mendasar. Pemkab akan memastikan anggaran digunakan tepat sasaran agar masyarakat merasakan manfaatnya," ujarnya.
Ketua DPRD Morowali Utara, Warda Dg Mamala, menegaskan DPRD siap mengawal kebijakan anggaran agar sesuai kebutuhan masyarakat.
"Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemda, DPRD, dan pemerintah pusat," sebut Warda Mamala. (ham)