Oleh : Salihudin M. Awal *)
PERINGATAN 80 tahun kemerdekaan Indonesia bukan sekadar momen seremoni, melainkan titik refleksi dan proyeksi masa depan. Setelah delapan dekade berdiri, Indonesia telah berkembang dari negara kepulauan yang meraih kemerdekaan melalui perjuangan bersenjata menjadi negara maritim dengan peran strategis di kancah global.
Namun, tantangan yang dihadapi juga berubah: keamanan laut, perdagangan lintas samudra, dan perubahan iklim kini menjadi isu yang menentukan nasib bangsa.
Dalam konteks inilah gagasan Palu Maritime Dialogue Center menemukan relevansinya. Forum ini bukan hanya ajang pertemuan, tetapi simbol kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang matang, sejajar dengan visi geopolitik yang pernah diutarakan Bung Karno bahwa “Samudra adalah halaman depan rumah kita.”
Di usia 80 tahun kemerdekaan, saat negara ini menatap ke abad kedua, Palu bisa menjadi etalase diplomasi maritim yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara Pasifik dan ASEAN Timur.
Seperti yang dikemukakan Bueger & Edmunds (2020), keamanan maritim saat ini mencakup perlindungan sumber daya, pengamanan jalur perdagangan, dan penanggulangan ancaman lintas negara. Palu Maritime Dialogue Center dapat menjadi panggung untuk membahas ancaman illegal fishing, perompakan, hingga perlindungan ekosistem laut. Dengan posisi strategis di Teluk Palu yang menghadap Laut Sulawesi—jalur penghubung penting antara Asia Tenggara dan Pasifik—forum ini memberi pesan kuat bahwa Indonesia serius menjaga lautnya demi generasi mendatang.
Di bidang perdagangan, Palu dapat diproyeksikan sebagai simpul logistik yang menghubungkan Indonesia timur dengan pasar internasional. Rodrigue et al. (2020) menegaskan bahwa pelabuhan yang efisien dan terintegrasi akan meningkatkan daya saing perdagangan maritim. Pada momentum 80 tahun kemerdekaan, mendorong konektivitas maritim berarti memperkuat kedaulatan ekonomi, suatu bentuk kemerdekaan yang relevan di era globalisasi.
Sementara itu, isu perubahan iklim menjadi tantangan yang tak bisa diabaikan. Negara-negara Pasifik sudah merasakan dampak kenaikan muka laut, dan kawasan pesisir Indonesia pun menghadapi risiko serupa. IPCC (2022) menyebutkan bahwa sektor maritim global harus bertransformasi menuju rendah karbon.
Forum di Palu dapat menjadi wadah berbagi strategi green shipping, green port, dan energi terbarukan di sektor transportasi laut. Hal ini sejalan dengan semangat kemerdekaan yang kini bukan hanya soal lepas dari penjajahan fisik, tetapi juga dari ketergantungan pada energi fosil dan praktik ekonomi yang merusak lingkungan.
Baca Juga: Khawatir akan Ganggu Iklim Investasi, APINDO Sulteng Minta Kenaikan PBB-P2 Dikaji Ulang
Momentum 80 tahun kemerdekaan juga memberi dimensi historis. Perjuangan bangsa dahulu dilakukan di darat dan laut, sementara perjuangan hari ini adalah memastikan laut tetap menjadi sumber kehidupan, bukan sumber konflik. Oleh karena itu, Palu Maritime Dialogue Center perlu merangkul track two diplomacy—mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, komunitas nelayan, hingga generasi muda maritim. Di sini, kemerdekaan dimaknai sebagai ruang terbuka bagi kolaborasi, inovasi, dan saling pengertian lintas batas.
Palu sebagai tuan rumah juga membawa multiplier effect yang signifikan. UNWTO (2019) mencatat bahwa konferensi internasional dapat meningkatkan pendapatan daerah secara langsung dari sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata. Ini adalah wujud nyata bahwa diplomasi maritim tidak hanya menghasilkan dokumen kesepakatan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat, suatu cita-cita yang selalu ditekankan dalam pembangunan nasional sejak kemerdekaan.
Tentu, gagasan ini membutuhkan kemauan politik yang kuat. Pemerintah daerah harus menjalin kemitraan dengan kementerian terkait, organisasi internasional seperti International Maritime Organization (IMO) dan Pacific Islands Forum, serta sektor swasta. Pendanaan dapat bersumber dari skema public-private partnership dan dukungan donor internasional, memastikan keberlanjutan forum ini hingga menjadi agenda tahunan yang ditunggu.
Di usia 80 tahun kemerdekaan, bangsa ini tidak lagi sekadar mengibarkan bendera di puncak tertinggi, tetapi juga mengibarkan pengaruhnya di samudra luas. Palu Maritime Dialogue Center akan menjadi simbol bahwa Indonesia mampu memimpin percakapan regional tentang keamanan laut, perdagangan, dan iklim. Sebuah langkah yang bukan hanya melanjutkan warisan kemerdekaan, tetapi memperluas maknanya ke ranah diplomasi global.
Dengan demikian, Palu tidak hanya akan dikenal karena keindahan Teluknya, tetapi juga sebagai "City of Maritime Diplomacy"—tempat di mana visi kemerdekaan 80 tahun lalu diterjemahkan menjadi strategi konkret untuk menjaga laut, menghubungkan bangsa, dan mengamankan masa depan.
*) Penulis adalah alumni Paramadina Graduate School Of Diplomacy Jakarta.
Editor : Muchsin Siradjudin