RADAR PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meminta semua pihak duduk bersama mencari solusi kendala pemotongan gaji ASN untuk kredit di luar Bank Sulteng.
Persoalan ini mengemuka saat audiensi DPD Perbarindo Sulteng bersama perwakilan perbankan di ruang kerja gubernur, Senin (11/8/2025). Hadir pula Kepala OJK Sulteng Bonny Hardi Putra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, Direktur Utama Bank Sulteng Ramiyatie, dan jajaran pengurus Perbarindo.
Rudi Dewanto memaparkan, SP2D online yang diterapkan Pemprov sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 memang memperkuat transparansi. Namun, sistem ini belum bisa memotong gaji ASN yang memiliki cicilan di bank lain, sehingga pembayaran kredit menjadi terkendala.
Anwar menegaskan, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas, tetapi tidak boleh mengorbankan hak ASN maupun kelancaran bank lain.
Direktur Utama Bank Sulteng Ramiyatie menambahkan, pihaknya terbuka bekerja sama jika bank lain mengirimkan daftar kredit ASN sehingga mekanisme pembayaran bisa disesuaikan.
“Semua pihak harus mencari jalan tengah. ASN tidak boleh dirugikan, perbankan pun harus tetap berjalan,” ujar Anwar. ***
Editor : Muhammad Awaludin