RADAR PALU - Hingga dengan 30 Juni 2025, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tengah menyebutkan, pendapatan APBN di Sulteng telah terealisasi sebesar Rp3,14 triliun atau 41,78% dari target dengan pertumbuhan sebesar 1,41% (yoy).
"Pendapatan APBN didominasi oleh penerimaan pajak dalam negeri dengan realisasi sebesar Rp1,51 triliun (terkontraksi 10,27% yoy)," kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng, Teddy Suhartadi Permadi.
Sementara dari sisi belanja APBN, sampai dengan 30 Juni 2025 telah terealisasi sebesar Rp10,37 triliun atau 39,89% dari pagu dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 13,31% yoy.
Kata Teddy Suhartadi, realisasi belanja APBN didominasi oleh belanja TKD dengan rincian realisasi belanja DAU sebesar Rp4,93 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp1,14 triliun, DBH sebesar Rp926,4 miliar, Dana Desa sebesar Rp817,1 miliar, DID sebesar Rp43,8 miliar dan DAK Fisik sebesar Rp11,5 miliar.
"Dari sisi pengelolaan APBD, sampai dengan 30 Juni 2025 pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah terealisasi sebesar Rp7,65 triliun atau 29,77% dari target dengan pertumbuhan sebesar 13,38% yoy," sebutnya.
Menurutnya, pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah masih didominasi dari pendapatan transfer sebesar Rp6,08 triliun. Kondisi ini menunjukkan kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Tengah masih rendah di angka 19,90% atau bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Selanjutnya dari sisi belanja APBD, Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja sebesar Rp7,41 triliun atau 27,80% dari pagu belanja dengan pertumbuhan sebesar 8,16% yoy.
"Belanja masih didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp4,21 triliun atau 56,76% dari total belanja APBD Provinsi Sulawesi Tengah," terang Teddy Suhartadi.
Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja 30 Juni 2025, maka APBN Regional Provinsi Sulawesi Tengah mencatatkan defisit sebesar Rp7,23 triliun dan APBN Provinsi Sulawesi Tengah mencatatkan surplus sebesar Rp245,10 miliar.
"Kinerja fiskal Sulteng hingga pertengahan tahun 2025 menunjukkan peran strategis sinergi antara APBN dan APBD dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah," jelas Teddy Suhartadi.
Masih kata Teddy, meski APBN mencatatkan defisit akibat tingginya belanja dibandingkan pendapatan, APBD Sulawesi Tengah justru mencatatkan surplus, mengindikasikan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam merespons kebutuhan belanja publik.
Namun demikian, dominasi belanja pegawai dan rendahnya kemandirian fiskal menunjukkan perlunya penguatan kapasitas pendapatan asli daerah serta efisiensi dalam alokasi belanja agar dapat menciptakan struktur fiskal yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Teddy menambahkan, ke depan, pemerintah daerah perlu terus mendorong diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan agar dapat meningkatkan basis penerimaan pajak dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
"Selain itu, optimalisasi belanja produktif dan investasi publik yang berkualitas harus menjadi prioritas dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menciptakan dampak pembangunan yang inklusif dan berdaya saing tinggi di Sulteng," tutupnya.(**)
Editor : Mugni Supardi