RADAR SULTENG – Pemerintah Pusat benar-benar tak main-main soal pengendalian inflasi 2025. Salah satu jurus strategisnya: menggerakkan ekonomi dari akar rumput lewat Koperasi Merah Putih. Hal ini ditegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi yang digelar secara nasional, Senin (19/5).
Menariknya, Sulawesi Tengah termasuk provinsi yang bersiap menyambut gagasan besar ini. Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, mengikuti langsung rakor tersebut dari ruang kerjanya. Ia menegaskan komitmen pemprov untuk mengawal penuh pembentukan koperasi di desa-desa, sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
“Ini peluang besar untuk membangun ketahanan ekonomi desa yang lebih mandiri dan tangguh,” kata dr. Reny usai rakor.
Rakor yang diikuti seluruh kepala daerah ini memang menyoroti peran strategis bupati dan wali kota sebagai motor penggerak. Tak sekadar wacana, Kementerian Dalam Negeri bahkan telah mengeluarkan Surat Edaran yang memperbolehkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pembentukan koperasi, termasuk biaya notaris.
“Tidak ada alasan untuk tidak bergerak. Semua instrumen sudah disiapkan. Kepala daerah harus proaktif,” tegas Tito dalam rakor.
Targetnya? Fantastis. Sebanyak 80.000 koperasi desa/kelurahan akan dibentuk di seluruh Indonesia. Bukan hanya untuk menjaga stabilitas harga, koperasi ini diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat di tengah ketidakpastian global.
Sulteng pun bersiap menyambut. Dukungan Wagub menjadi sinyal kuat bahwa roda ekonomi desa segera berputar lebih cepat.
“Kami akan berkoordinasi lintas sektor agar implementasinya berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujar dr. Reny optimistis.
Langkah ini menandai babak baru gerakan ekonomi kerakyatan. Dari desa, untuk Indonesia.***
Editor : Muhammad Awaludin