PKB Palu Serahkan SK Pengurus Baru ke KPU, Kaderisasi Perempuan Jadi Perhatian

Wahono. • Dipublikasikan Selasa, 8 September 2026 | 18:35 WIB
DPC PKB Kota Palu bersama jajaran KPU Kota Palu dalam pertemuan penyerahan SK kepengurusan baru periode 2026-2031, Selasa (8/9/2026).
DPC PKB Kota Palu bersama jajaran KPU Kota Palu dalam pertemuan penyerahan SK kepengurusan baru periode 2026-2031, Selasa (8/9/2026).

 

RADAR PALU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu mengingatkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar sejak dini memperkuat kaderisasi, terutama untuk memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Hal itu disampaikan saat DPC PKB Kota Palu menyerahkan salinan Surat Keputusan (SK) kepengurusan periode 2026-2031, Selasa (8/9/2026).

Rombongan DPC PKB Kota Palu dipimpin Ketua DPC H. Nanang bersama Sekretaris Ferry Novrianto, Bendahara Afidah dan sejumlah pengurus. Mereka diterima Ketua KPU Kota Palu Idrus bersama komisioner lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Idrus meminta PKB mulai menyiapkan kader perempuan untuk memenuhi ketentuan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota legislatif.

Baca Juga: 10 Partai Politik dapat Bantuan dari Pemda Morowali 

“Harus sudah ancang-ancang melakukan kaderisasi dari sekarang,” sarannya.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kota Palu, Iskandar Lembah, meminta PKB memastikan seluruh nama pengurus dalam SK telah tercatat pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Ia juga mengingatkan partai agar tidak menetapkan jumlah anggota sekadar memenuhi batas minimal. Langkah itu diperlukan untuk mengantisipasi perubahan data, termasuk anggota yang mengundurkan diri atau meninggal dunia.

Baca Juga: Pancasila Dasar Geo-Politik, Geostrategi dan Poltranas NKRI

“Bahkan ada yang sudah meninggal. Nah, kalau kita ukur pas akan susah nantinya mencari yang baru,” katanya.

Iskandar berharap PKB dapat mempertahankan status sebagai partai yang lolos verifikasi nasional pada pemilu sebelumnya. Ia juga mendorong partai melibatkan KPU dalam pendidikan politik.

“Undang KPU gratis,” tandasnya.

H. Nanang mengatakan penyerahan SK menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan KPU sekaligus memastikan administrasi kepengurusan berjalan tertib. PKB, lanjutnya, akan memperkuat konsolidasi, kaderisasi dan pendidikan politik hingga tingkat bawah.

Editor : Wahono.
SK Kepengurusan politik KPU KOTA PALU DPC PKB perempuan