Ketua PW ISNU Sulteng, Sahran Raden, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum refleksi bersama untuk menelaah kondisi demokrasi, khususnya perkembangan indeks demokrasi di daerah.
“Acara hari ini membahas tentang Islam dan demokrasi, termasuk melihat bagaimana indeks demokrasi kita di Sulawesi Tengah,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan sejumlah data yang ada, indeks demokrasi di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah, menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, indeks demokrasi tercatat berada di kisaran angka 80, namun pada 2024 menurun menjadi sekitar 78.
Sahran menuturkan bahwa penurunan tersebut salah satunya terlihat pada indikator kebebasan sipil. Hal ini berkaitan dengan ruang masyarakat dalam menyampaikan pandangan, pendapat, hingga kritik terhadap pemerintah.
Baca Juga: Fatayat NU Touna Gelar Forum Orang Muda, Guna Memperkuat Peran Generasi Muda
“Dalam demokrasi, kebebasan sipil itu sangat penting. Orang harus bisa berbicara, menyampaikan pendapat, termasuk melakukan kritik kepada pemerintah,” jelasnya.
Selain kebebasan sipil, ISNU juga menyoroti tingkat partisipasi politik masyarakat yang dinilai masih perlu didorong. Dalam beberapa pelaksanaan pemilihan kepala daerah, partisipasi pemilih disebut mengalami dinamika.
Sebagai contoh di Kota Palu, tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan pilkada disebut hanya berada di angka sekitar 68 persen.
Menurut Sahran, kondisi tersebut menjadi salah satu indikator penting yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.
Melalui kegiatan buka puasa bersama yang dipadukan dengan diskusi tersebut, ISNU berharap penguatan demokrasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menyentuh substansi dengan mengembalikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat.
“Kami ingin memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah melalui diskusi, riset, dan advokasi agar demokrasi kita semakin berkualitas,” katanya.
Kegiatan bukber dan diskusi ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat sekaligus meningkatkan literasi demokrasi agar kesadaran publik terhadap pentingnya partisipasi politik semakin kuat.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya akademisi Gasim Yamani, Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah Dahri Saleh, serta pengurus PW ISNU Sulteng.
Baca Juga: UIN Palu - Kemenag Sulteng dan NU Bersinergi Membumikan Pondok Pesantren
Selain kalangan akademisi, kegiatan ini turut dihadiri organisasi kemasyarakatan serta perwakilan pemerintah daerah. Sebagai salah satu badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama, ISNU diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan demokrasi yang lebih sehat di Sulawesi Tengah. (Mg2)
Editor : Nur Soima Ulfa