Berita Pilihan Daerah Ekonomi Internasional Kota Palu Nasional Olahraga Opini Pendidikan Politika Selebriti Sulteng Wisata

Soal Nadir Lembah Tak Dilantik, Pengamat Soroti Etika Komunikasi BKD Sulteng

Talib • Senin, 5 Januari 2026 | 09:06 WIB

 

Kepala Biro Hukum Setda Sulteng, Adiman (kiri) dan Moh. Nadir Lembah (kanan)
Kepala Biro Hukum Setda Sulteng, Adiman (kiri) dan Moh. Nadir Lembah (kanan)

RADAR PALU - Tidak dilantiknya Moh. Nadir Lembah dalam rotasi pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menuai sorotan dari kalangan praktisi pemerintahan. Persoalan ini dinilai bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut etika komunikasi birokrasi.

Nadir, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulawesi Tengah, hadir dalam pelantikan 36 pejabat pada Rabu (31/12/2025), namun namanya tidak tercantum dalam daftar pejabat yang dilantik. Jabatannya kemudian diisi oleh Ikhsan Basir.

Plt Kepala BKD Sulawesi Tengah, Adiman, menjelaskan bahwa Nadir saat ini tengah dalam proses pengurusan pensiun dan memiliki pertimbangan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk kembali menduduki jabatan struktural.

manBaca Juga: Dua Kasus Korupsi, Mantan Kadis PUPR Parigi Moutong dan PPK Morowali Ditahan Kejati Sulteng

“Kami sudah konsultasi dengan BKN dan berdasarkan surat keterangan dokter, beliau belum memungkinkan untuk dilantik,” kata Adiman.

Meski demikian, mantan Ketua Ombudsman Sulawesi Tengah, Sofyan Farid Lembah, menilai insiden tersebut mencerminkan lemahnya komunikasi internal birokrasi.

“Ini soal adab pemerintahan. Seharusnya ada komunikasi lebih dulu kepada yang bersangkutan. Ini menjadi catatan penting bagi pejabat BKD yang baru,” tegas Sofyan.

Ia menekankan bahwa kesalahan tersebut tidak semestinya dibebankan kepada kepala daerah. Menurutnya, Gubernur Sulawesi Tengah telah membentuk kabinet baru sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi.

“The King can do no wrong. Gubernur jangan dijadikan tumpuan kesalahan. Harmonisasi dan etika birokrasi harus dijaga oleh pejabat teknis,” ujarnya.

Sofyan juga menanggapi isu dugaan nepotisme yang mencuat pasca pelantikan. Ia menilai penilaian publik seharusnya diarahkan pada kinerja kabinet baru dalam merealisasikan RPJMD dan menjaga loyalitas birokrasi.

“Ujiannya ke depan adalah kinerja. Kalau tidak berprestasi, publik berhak mengkritisi,” katanya.

BKD memastikan bahwa pelantikan pejabat telah melalui mekanisme meritokrasi ASN dan mendapat apresiasi dari BKN. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pun menyampaikan penghargaan atas pengabdian Moh. Nadir Lembah selama bertugas. ***

Editor : Talib
#BKD Sulawesi Tengah #pelantikan eselon II #Nonjob Sulteng #pensiun ASN #Moh Nadir Lembah