RADAR PALU – Penguatan nilai kebangsaan kembali menjadi sorotan Anggota MPR RI, Dr. H. Sarifuddin Sudding, saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kota Palu, Kamis (4/12/2025).
Sudding menegaskan, internalisasi nilai Pancasila menjadi pekerjaan yang tidak boleh berhenti pada tataran seremonial.
Menurut Ketua Fraksi PAN itu, masyarakat perlu memahami bahwa Pancasila bukan sekadar hafalan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa agar tercipta harmoni sosial.
“Tugas kami di MPR adalah mengingatkan terus. Empat pilar harus dihayati, dimaknai, dan diaplikasikan. Dari situlah kerukunan masyarakat bisa tumbuh,” ujarnya.
Di hadapan peserta sosialisasi, Sudding juga mengangkat isu lain yang selama ini mengusik perhatiannya: aktivitas asing di kawasan perusahaan nikel yang memiliki bandara khusus tanpa pengawasan negara.
Ia mengungkapkan, persoalan itu sudah lama ia suarakan, bahkan sejak kepemimpinan Kapolri Idham Azis. Menurutnya, bandara yang beroperasi di lingkungan perusahaan tersebut menjadi titik rawan karena tidak berada di bawah kontrol aparat.
“Bandara itu tidak ada pengawasan. Dari Manado transit, lalu masuk Morowali. Masyarakat menduga tidak tahu apa yang keluar masuk, karena memang tidak terpantau,” jelasnya.
Sudding menilai, celah tersebut berpotensi menjadi pintu masuk aktivitas asing yang tidak tersupervisi, dan itu dapat mengancam kedaulatan negara.Karena itu, ia mengapresiasi langkah pemerintah saat ini yang dinilainya lebih tegas dalam menyikapi potensi pelanggaran kedaulatan di kawasan industri nikel.
“Menhan sudah mengambil sikap. Izin bandara khusus itu dicabut. Ini langkah tegas pemerintahan Presiden Prabowo,” tegas Sudding.
Menurutnya, pengawasan ketat terhadap akses transportasi di kawasan strategis, terutama yang melibatkan perusahaan besar dan tenaga asing, merupakan keharusan mutlak.
Sudding juga menyinggung soal adanya privilege yang dinilai berlebihan terhadap perusahaan nikel tertentu pada pemerintahan sebelumnya. Ia menyebut, akses informasi dan pengawasan wilayah perusahaan sangat terbatas, bahkan bagi pemerintah daerah.
“Sangat tertutup. Gubernur saja .mengeluhkan tidak bisa mengakses. Perusahaan itu masuk PSN, tapi justru mendapat keistimewaan yang tidak didapat perusahaan nikel lain,” kritiknya.
Ia menegaskan, pengelolaan kawasan industri yang tertutup dan minim pengawasan hanya akan memperbesar potensi masalah. Negara, imbuhnya, tidak boleh kehilangan kendali di wilayah-wilayah yang memiliki nilai strategis bagi ekonomi dan keamanan nasional. (agg)