Peluncuran IPKD MCP 2025 yang dilaksanakan Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ini diikuti oleh seluruh Ketua DPRD se-Indonesia melalui Zoom Meeting pada Rabu, (5/3/2025). Program ini merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Politisi Golkar itu menegaskan, bahwa peluncuran IPKD MCP 2025 akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. “DPRD memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Warda Dg Mamala, usai mengikuti zoom meeting peluncuran IPKD MCP 2025.
Warda menekankan bahwa keberadaan IPKD MCP bukan sekadar sistem pemantauan, tetapi juga menjadi alat strategis dalam menekan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. DPRD Morowali Utara, lanjutnya, berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program ini agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami di DPRD Morowali Utara sangat mendukung program ini. IPKD MCP 2025 menjadi instrumen penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, DPRD Morowali Utara siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan program KPK ini. Warda juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan memastikan setiap indikator dalam MCP dijalankan dengan baik.
“Kami akan memastikan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya menjadi sekadar wacana, tetapi benar-benar diterapkan dalam kebijakan daerah,” tandasnya.
DPRD Morowali Utara juga berencana memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan daerah agar setiap program yang dijalankan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.(*/ron) Editor : Rony Sandhi