RADAR PALU - Potensi pajak sarang burung walet, kendaraan berpelat luar daerah, dan sektor parkir menjadi sorotan Komisi B DPRD Kota Palu dalam upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 tanpa membebani masyarakat. Hal itu dibahas bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu dalam rapat kerja, Selasa (20/10/2026).
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Palu, Nasir Dg. Gani, mengapresiasi langkah Bapenda yang telah menindaklanjuti sejumlah masukan DPRD. Namun, ia menilai masih ada potensi yang perlu dioptimalkan untuk mencapai target PAD tahun depan.
"Penyampaian dalam rapat tadi sangat luar biasa. Langkah-langkah yang kami dorong menyangkut perparkiran dan potensi lainnya rupanya sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, untuk mencapai target PAD di tahun 2027, kita masih perlu menggenjot potensi-potensi yang ada," ujar Nasir.
Baca Juga: HUT Golkar Palu Tak Sekadar Seremoni, Santuni Anak Panti hingga Siapkan Donor Darah
Salah satu sektor yang disorot ialah pajak usaha sarang burung walet. Nasir menilai potensi usaha ini cukup besar, terutama karena hasilnya dipasarkan hingga ke luar daerah dan mancanegara.
Menurutnya, pendataan dan koordinasi perlu diperkuat agar aktivitas usaha tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Palu. Potensi yang besar perlu diikuti pengawasan dan pemungutan pajak sesuai ketentuan.
Komisi B juga menyoroti kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di Kota Palu. DPRD mendorong Bapenda berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menelusuri kewajiban perpajakan kendaraan tersebut sesuai aturan yang berlaku.
Baca Juga: Damkar Palu Tambah Dua Armada, Target Pangkas Respons Kebakaran Jadi 7 Menit
Di sektor parkir, perhatian diarahkan pada hotel dan ritel modern yang menyediakan lahan parkir sendiri. Kewajiban pajak parkir perlu diawasi agar penerimaan dari aktivitas usaha tersebut dapat tercatat dan dipungut secara optimal.
Meski mendorong peningkatan PAD, Nasir mengingatkan agar kebijakan perpajakan tidak menyulitkan masyarakat. Pendekatan yang humanis dinilai penting, terutama dalam menangani warga yang memiliki tunggakan pajak.
Dalam rapat itu, turut dibahas usulan penjaringan penunggak pajak, termasuk melalui penempatan pos atau layanan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Skema tersebut diharapkan membantu petugas mengidentifikasi tunggakan sekaligus memberikan pemahaman kepada wajib pajak.
Baca Juga: Polda Sulteng Kembali Gerebek Kayumalue Siang Hari, Terduga Pelaku dan Barang Bukti Nihil
Nasir menjelaskan, penjaringan tersebut tidak dimaksudkan untuk langsung melakukan tindakan eksekusi di tempat. Masyarakat perlu diberikan penjelasan mengenai kewajiban dan pilihan penyelesaian tunggakan yang tersedia.
"Kita tidak ingin masyarakat diberatkan. Oleh karena itu, Bapenda memberikan fleksibilitas, seperti opsi mengangsur tunggakan pajak (termasuk PBB) hingga program pengurangan denda dan pokok pajak," jelasnya.
Program pengurangan denda pajak itu rencananya akan terus diperpanjang hingga akhir tahun. Upaya tersebut diharapkan membantu masyarakat menyelesaikan tunggakan sekaligus mendukung peningkatan PAD Kota Palu. Namun, pencapaian target 2027 tetap membutuhkan pendataan yang akurat, pengawasan konsisten, dan pemungutan pajak yang transparan tanpa mengabaikan kemampuan masyarakat.
Baca Juga: HUT Humas Polri, Polda Sulteng Gelar Donor Darah dan Bakti Sosial
Editor : Annisa Wibdy