RADAR PALU - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palu meminta organisasi perangkat daerah (OPD) memperjelas substansi lima rancangan peraturan daerah (Ranperda) usulan pemerintah kota sebelum masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Langkah ini diperlukan untuk mencegah tumpang tindih regulasi dan memastikan aturan yang dibentuk benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pembahasan berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu, Senin (19/10/2026).
Ketua Bapemperda DPRD Kota Palu, Arif Miladi, mengatakan OPD pengusul telah menyampaikan sejumlah poin dalam rapat. Namun, pihaknya masih menunggu rangkuman substansi yang menjelaskan perbedaan rancangan aturan tersebut dengan regulasi yang sudah berlaku.
“Kami ingin menunggu resumenya, apa yang menjadi pembeda sehingga tidak ada saling membahas di aturan perda yang akan datang,” ujar Arif.
Baca Juga: Bulog Sulteng Perkuat Sinergi dengan Penyuluh Pertanian Dukung Swasembada Pangan
Salah satu yang menjadi perhatian ialah Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah. Menurut Arif, OPD perlu menjelaskan batasan dan substansi aturan baru tersebut agar tidak tumpang tindih dengan Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah ada.
Bapemperda juga mempertanyakan manfaat Ranperda Satu Data Indonesia dan Informasi Geospasial bagi masyarakat. Arif mencontohkan persoalan perbedaan data kemiskinan antarinstansi yang berpotensi memengaruhi ketepatan penyaluran program bantuan.
“Apakah ini ke depan perda satu data ini bisa dapat mempermudah masyarakat dalam menerima hak-haknya, seperti contoh perbedaan data kemiskinan yang ada di Dinas A dengan Dinas B itu apakah sama nanti persyaratannya,” katanya.
Baca Juga: Diduga Terlibat Bisnis BBM Subsidi, Dua Personel di Banggai Laut Diperiksa Propam Polda Sulteng
Lima Ranperda usulan Pemkot Palu yang dibahas meliputi Pengarusutamaan Gender di Daerah, Satu Data Indonesia dan Informasi Geospasial, Perlindungan Kekayaan Intelektual, perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, serta penambahan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda Bangun Palu Sulawesi Tengah.
Selain lima Ranperda usulan eksekutif tersebut, rapat turut membahas tiga Ranperda kumulatif terbuka, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2026, perubahan APBD 2027, serta APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2028.
Arif menegaskan, Bapemperda tidak ingin menyetujui rancangan aturan tanpa memahami substansi dan tujuan pembentukannya. Karena itu, OPD pengusul diminta menyampaikan penjelasan yang lebih terukur sebagai dasar untuk menentukan kelayakan rancangan tersebut masuk ke tahap pembahasan berikutnya.
Baca Juga: Kunjungi Watatu, Takwin Tekankan Pengawasan Program APBD dan Bantu Perbaikan Gedung PGRI
“Artinya tidak membeli kucing dalam karung, kami juga tahu inti-inti poinnya sehingga ini layak untuk dibahas ke tingkat selanjutnya,” tegasnya.
Rapat tersebut dihadiri anggota Bapemperda, di antaranya Rustia Tompo, Sultan Amin Badawi, dan Lewi Alik, serta OPD termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, badan perencanaan pembangunan daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Bagian Hukum, serta bagian perekonomian.
Bapemperda berharap lima Ranperda usulan Pemkot Palu dapat ditetapkan dalam Propemperda 2027 dan ditindaklanjuti hingga pengundangan pada tahun yang sama. Namun, sebelum itu, kejelasan substansi, manfaat bagi masyarakat, serta kesesuaian dengan aturan yang berlaku menjadi hal penting agar pembentukan Perda tidak sekadar menambah regulasi, tetapi menghasilkan kebijakan yang efektif.
Baca Juga: Alfian Chaniago Soroti Perda CSR Palu, Besaran Kontribusi Perusahaan Belum Jelas
Editor : Annisa Wibdy