DPRD Sulteng Permantap Bantuan Hukum untuk Rakyat Kurang Mampu

Muchsin Siradjudin • Dipublikasikan Senin, 12 Oktober 2026 | 19:00 WIB
SAMPAIKAN PENDAPAT: Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Elisa Bunga Allo, sedang menyampaikan pendapatnya.(FOTO: ISTIMEWA/RADAR PALU).
SAMPAIKAN PENDAPAT: Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Elisa Bunga Allo, sedang menyampaikan pendapatnya.(FOTO: ISTIMEWA/RADAR PALU).

RADAR PALU – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), baru saja menggelar forum group discussion (FGD) Bersama mitra kerja, Senin (12/10/2026). Kegiatan FGD dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Sulteng Bartolemus Tandigala, dihadiri Bapemperda, dan Tenaga Ahli. 

Kepada Radar Palu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulteng, Elisa Bunga Allo, mengatakan begitu pentingnya peran sharing dari Komisi I. Yang banyak membahas persoalan Masyarakat, terutama terkait dengan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin atau kurang mampu.

“ Mitra kami kan memang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), karena itu hadir mitra kami seperti Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah, dan lainnya di Pemprov Sulteng, “ kata Elisa.

Baca Juga: Ketua DPRD Sulteng H. Moh. Arus Abdul Karim Memimpin Paripurna Penetapan Perubahan APBD 2026

Paka kesempatan FGD, mantan Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Kabupaten Buol ini mencermati masalah dana bantuan agar bisa membedakan wilayah yang dekat dengan provinsi, dan yang jauh di wilayah kepulauan.

“Serta assesibilitas dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sehingga mereka yang kurang mampu bisa merasakan rasa adil di wilayah Sulteng, “ tegas Elisa lagi.

Menurutnya, kesedian para pimpinan dan pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, baik dana maupun kegiatan yang terkait sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya rasa keadilan masyarakat sulteng.

Baca Juga: Komisi I DPRD Sulteng Turun Tangan  Pimpin RDP, Cari Jalan Keluar Sengketa Lahan Peternakan Wuasa

Elisa juga mengatakan, Biro Hukum dan beberapa biro terkait, juga Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat serta intansi vertikal lainnya.

Seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), perlu memberikan kontribusi yang lebih untuk kenyamanan dan rasa mengayomi guna mendukung pemerintah Sulawesi Tengah yang sejahtera dan damai.(***)

 

Editor : Muchsin Siradjudin
Komisi I Bantuan hukum untuk masyarakat miskin DPRD Sulteng Menggelar FGD