RADAR PALU - Fraksi Amanat Persatuan Pembangunan Rakyat (Ampera) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melayangkan kritik tajam terhadap konstruksi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Ampera menilai porsi anggaran daerah belum mampu menjawab paradoks ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di Sulteng.
Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan langsung oleh juru bicara Fraksi Ampera DPRD Sulteng, Awaludin, dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Selasa (6/10/2026).
Awaludin membedah struktur belanja daerah yang diusulkan sebesar Rp4,94 triliun. Ia menyoroti porsi belanja operasional yang sangat mendominasi hingga mencapai Rp3,82 triliun atau setara 77,26% dari total APBD.
Baca Juga: Paripurna APBD 2027: PKB DPRD Sulteng Minta Pemprov Buat Peta Jalan Kemandirian Fiskal dan Stop Boro
Sebaliknya, alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik hanya dijatah sebesar Rp486,84 miliar atau tidak sampai 10% dari keseluruhan postur anggaran.
"Pengalokasian belanja yang sangat timpang ini mengundang pertanyaan kritis mengenai komitmen pemerintah provinsi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemenuhan layanan publik di 13 kabupaten dan kota," ujar Awaludin di podium paripurna.
Ia membeberkan realitas paradoks di Sulawesi Tengah sepanjang 2026. Meski pertumbuhan ekonomi melejit akibat hilirisasi nikel, angka kemiskinan daerah masih tinggi menembus 345,06 ribu jiwa (10,46%) dan pengangguran naik menjadi 2,97%.
Baca Juga: Paripurna APBD 2027: Buka Pandangan Pakai Ayat Al-Qur'an, Ketua Fraksi PKS Sulteng Bunda Wiwik Minta
Menurutnya, lonjakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seolah hanya dinikmati sektor industri padat modal, sementara petani dan nelayan justru mengalami kemerosotan daya beli.
Di sektor penerimaan, Awaludin mengkritik target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,65 triliun yang masih bergantung pada pajak kendaraan rakyat, sementara penerimaan retribusi dan BUMD masih minim.
Atas kondisi tersebut, Fraksi Ampera mengusulkan agar Pemprov Sulteng membentuk tim khusus untuk menagih kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam ke pemerintah pusat secara berjamaah.
Baca Juga: Paripurna APBD 2027: PDIP Sentil Belanja Operasional Rp3,8 Triliun dan Minta Birokrasi Tidak "Gemuk
"Jangan cuma mengejar pajak motor rakyat kecil, padahal ada hak fiskal kita yang cukup besar di pusat. Pemprov harus membentuk tim khusus penagihan DBH agar dilakukan bersama-sama, bukan one-man show,” tegas Awaludin.
Selain itu, Ampera menyoroti alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar yang dinilai terlalu kecil untuk daerah rawan bencana, serta mendesak pengawalan ketat hak Participating Interest (PI) 10% dari LNG di Kabupaten Banggai.
Mengakhiri pemaparannya, Awaludin menyatakan Fraksi Ampera menyetujui Ranperda APBD 2027 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya, dengan catatan seluruh poin koreksi wajib ditindaklanjuti dalam pembahasan panitia khusus.
Baca Juga: Paripurna APBD 2027: Fraksi Demokrat DPRD Sulteng Soroti Dominasi Belanja Operasional dan Dorong Pro
Editor : Annisa Wibdy