RADAR PALU - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan catatan strategis terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027. PKB mendesak Pemprov Sulteng menyusun peta jalan kemandirian fiskal agar pembangunan daerah tidak rentan terhadap gejolak arus transfer pusat.
Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan langsung oleh juru bicara Fraksi PKB DPRD Sulteng, Sadat Anwar Bihalia, dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Selasa (6/10/2026).
Mengawali pemaparannya, Sadat Anwar menekankan pentingnya langkah terukur dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dirancang sebesar Rp2,65 triliun dari total target APBD sebesar Rp4,94 triliun.
Baca Juga: Paripurna APBD 2027: Buka Pandangan Pakai Ayat Al-Qur'an, Ketua Fraksi PKS Sulteng Bunda Wiwik Minta
PKB mengingatkan Pemprov Sulteng agar peningkatan PAD ditempuh melalui intensifikasi yang transparan serta perbaikan tata kelola, bukan dengan membebani masyarakat lokal dan dunia usaha secara tidak proporsional.
"Pemerintah daerah perlu memperkuat digitalisasi, mengawasi pengumpulan pajak dan retribusi, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum produktif," ujar Sadat Anwar di podium paripurna.
Sektor pendapatan transfer pusat sebesar Rp2,29 triliun juga tak luput dari kecermatan PKB. Sadat meminta eksekutif menyiapkan mitigasi risiko apabila terjadi perubahan kebijakan alokasi dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Paripurna APBD 2027: PDIP Sentil Belanja Operasional Rp3,8 Triliun dan Minta Birokrasi Tidak "Gemuk
"Pemerintah daerah perlu menyusun peta jalan penguatan kemandirian fiskal agar pembiayaan program prioritas tidak rentan terhadap perubahan penerimaan transfer," tegasnya.
Membedah struktur belanja daerah, Fraksi PKB menyoroti tajam porsi belanja operasional birokrasi yang membengkak hingga mencapai Rp3,82 triliun.
Sebaliknya, belanja modal yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana fisik publik hanya mendapat porsi sebesar Rp486,8 miliar dari total APBD Rp4,94 triliun.
Baca Juga: Paripurna APBD 2027: Fraksi Gerindra DPRD Sulteng Kritisi Belanja Modal Minim dan Dominasi Belanja O
Atas ketimpangan tersebut, Sadat mendesak pemerintah daerah merinci komponen belanja operasional terbesar dan melakukan efisiensi agar tidak menyedot ruang fiskal pembangunan infrastruktur.
Di samping itu, PKB menekankan agar alokasi belanja transfer ke kabupaten dan kota sebesar Rp618 miliar disalurkan secara adil dan tepat waktu demi pemerataan pembangunan antardaerah.
Mengakhiri penyampaiannya, Sadat Anwar menyatakan Fraksi PKB menerima Ranperda APBD 2027 untuk dibahas ke tahap berikutnya seraya menutup pandangan umum dengan bait pantun mengenai harapan pembangunan Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Paripurna APBD 2027: Fraksi NasDem DPRD Sulteng Soroti Kenaikan Pajak Daerah dan Desak Keadilan Pemb
Editor : Annisa Wibdy