RADAR PALU - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan pemandangan umum yang lugas dan menohok terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027. PDIP mendesak Pemprov Sulteng memangkas pemborosan birokrasi demi mengutamakan hak-hak rakyat kecil.
Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan langsung oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulteng, Suryanto, dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Selasa (6/10/2026).
Dalam pidatonya, Suryanto menegaskan bahwa pembahasan APBD bukan sekadar hitung-hitungan dokumen akuntansi, melainkan instrumen ideologis untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Paripurna APBD 2027: Fraksi Gerindra DPRD Sulteng Kritisi Belanja Modal Minim dan Dominasi Belanja O
Ia mengingatkan bahwa dari target pendapatan daerah sebesar Rp4,947 triliun, sebesar Rp2,232 triliun berasal dari pajak rakyat, sehingga alokasi anggaran wajib dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.
"Jangan sampai rakyat kuat ketika diminta membayar pajak, tetapi lemah ketika meminta pelayanan. Peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan pendekatan yang membebani rakyat kecil, petani, nelayan, dan UMKM," ujar Suryanto di podium paripurna.
Sorotan paling tajam dari Fraksi PDIP tertuju pada postur belanja daerah yang dinilai tidak seimbang antara kebutuhan birokrasi dan belanja pembangunan fisik untuk publik.
Baca Juga: Paripurna APBD 2027: Fraksi Demokrat DPRD Sulteng Soroti Dominasi Belanja Operasional dan Dorong Pro
Suryanto membeberkan bahwa dari total belanja daerah sebesar Rp4,947 triliun, porsi belanja operasional membengkak hingga mencapai Rp3,823 triliun.
Sementara itu, alokasi untuk belanja modal yang bersentuhan langsung dengan pembangunan infrastruktur publik tercatat hanya sebesar Rp sekitar 48.845.000
"Kita tidak menginginkan APBD yang gemuk di meja pemerintah, tetapi kurus ketika sampai di sawah petani, perahu nelayan, sekolah, puskesmas, dan kantong-kantong kemiskinan," tegas Suryanto.
Baca Juga: Paripurna APBD 2027: Fraksi NasDem DPRD Sulteng Soroti Kenaikan Pajak Daerah dan Desak Keadilan Pemb
Atas ketimpangan tersebut, PDIP mendesak Pemprov Sulteng memangkas belanja seremonial, perjalanan dinas yang tidak produktif, serta kegiatan konsumtif birokrasi ketimbang menghemat anggaran dengan mengorbankan hak dasar rakyat.
Selain masalah struktur anggaran, Suryanto menyoroti ketimpangan alokasi pembangunan antarkawasan, penjaminan akses pendidikan bagi anak miskin, hingga perlindungan warga lokal di sekitar kawasan industri tambang.
Mengakhiri pemaparannya, Suryanto menyatakan Fraksi PDIP menerima Ranperda APBD 2027 untuk dibahas ke tahap berikutnya seraya menutup pandangan umum dengan bait pantun mengenai komitmen pengabdian untuk rakyat.
Baca Juga: Pemkab Morut Dukung KKN Mahasiswa STIFA Pelita Mas Palu
Editor : Annisa Wibdy