RADAR PALU - Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melayangkan catatan kritis dalam Sidang Paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Sulteng, Selasa (6/10/2026). NasDem menyoroti tingginya ketergantungan pendapatan daerah pada sektor pajak.
Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan langsung oleh juru bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Sulteng, Rachmat Syah di hadapan pimpinan dewan, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam penyampaiannya, Fraksi NasDem memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang berupaya menggenjot dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Baca Juga: Paripurna APBD 2027: Fraksi Golkar DPRD Sulteng Cecar DBH Tambang dan Pertanyakan BUMD Jalan di Temp
Kendati demikian, Rachmat Syah menegaskan bahwa tingginya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didominasi oleh sektor pajak daerah harus dikaji kembali secara mendalam agar tidak mencekik masyarakat.
"Bagaimana memastikan peningkatan PAD ini tidak justru menambah beban ekonomi masyarakat? Peningkatan PAD harus ditempuh melalui digitalisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi yang sehat, bukan semata-mata menaikkan tarif," ujar Rachmat Syah di podium paripurna.
Ia menambahkan, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, pembenahan kinerja BUMD, serta penutupan celah kebocoran anggaran harus menjadi prioritas utama ketimbang sekadar mematok target penerimaan tinggi yang membebankan warga.
Baca Juga: Pemkab Morut Dukung KKN Mahasiswa STIFA Pelita Mas Palu
Selain masalah PAD, Fraksi NasDem menuntut transparansi dan keadilan distribusi alokasi anggaran pembangunan di seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah.
Rachmat Syah mendesak Pemprov Sulteng membeberkan secara rinci skema pembagian anggaran agar daerah tertinggal, terpencil, dan kawasan kepulauan mendapat porsi perhatian yang proporsional.
"Kami meminta agar RAPBD 2027 tidak hanya melihat besarnya anggaran secara agregat, tetapi keadilan distribusi pembangunan antarwilayah perlu diperjelas. Wilayah mana yang jadi prioritas dan bagaimana perhatian untuk daerah kepulauan?" tegasnya.
Baca Juga: Wawali Berharap Inflasi di Kota Palu Tetap Terkendali
Fraksi NasDem juga mempertanyakan struktur belanja dalam RAPBD 2027, apakah sudah memberikan ruang yang cukup bagi pos belanja produktif yang berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan publik.
Ia mengimbau agar dalam pembahasan teknis lanjutan bersama DPRD kelak, dilakukan penajaman program dengan memangkas pos belanja yang tidak produktif dan menggantinya dengan indikator keberhasilan yang terukur.
"APBD bukan sekadar dokumen angka, melainkan instrumen politik anggaran yang harus menjawab kebutuhan dan persoalan nyata masyarakat," pungkas Rachmat Syah seraya menyatakan NasDem menyetujui Ranperda APBD 2027 untuk dibahas ke tahap berikutnya.
Baca Juga: Pemprov Sulteng Dorong TICEB 2026 Berikan Dampak Bagi Ekonomi Sulteng
Editor : Annisa Wibdy