RADAR PALU - Operasional PT Askon yang berlokasi di Desa Maratape, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dipastikan lumpuh total usai pecah kericuhan antara warga dan pihak perusahaan. Kebuntuan negosiasi nominal kompensasi polusi debu serta kendala komunikasi dengan manajer Tenaga Kerja Asing (TKA) disinyalir menjadi pemicu utama amuk massa di area tambang tersebut.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, membeberkan bahwa gesekan dipicu oleh perbedaan angka ganti rugi dampak debu yang tidak menemukan titik temu. Warga setempat menuntut ganti rugi sebesar Rp200 juta, sementara pihak manajemen PT Askon hanya menyanggupi pembayaran senilai Rp50 juta.
"Di sini mulai buntunya persoalan. Dari informasi yang saya dapat, negosiasi ini ditangani salah satu manajer Askon bernama Yusuf, seorang TKA. Meski sudah beristri orang lokal dan mualaf, penyampaian bahasanya mungkin tidak terlalu fasih sehingga tidak ada kesepakatan," ungkap Anwar Hafid. Senin, (5/10/2026).
Baca Juga: Drama 120 Menit! Timnas Indonesia Bungkam Thailand Lewat Adu Penalti, Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Akibat tidak adanya titik temu, warga memutuskan memblokir akses jalan operasional. Situasi kian memanas hingga berujung pada aksi pemblokiran penuh, perusakan, serta jatuhnya korban luka dari pihak warga akibat bentrokan di lapangan.
Menanggapi situasi yang kian mencekam, Pemprov Sulteng langsung berkoordinasi dengan Polres Morowali dan mendapat dukungan dari Polres Konawe Utara untuk mengamankan lokasi kejadian.
"Seluruh aktivitas di perusahaan itu sekarang kosong, tidak ada sama sekali. Alat-alat berat ditahan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara puluhan TKA dari empat perusahaan di wilayah perbatasan sudah diamankan dan dievakuasi ke Polda," jelasnya.
Baca Juga: Waspada! Akun Facebook Palsu Catut Nama Kajati Sulteng
Anwar Hafid juga meluruskan informasi bahwa warga yang mengalami luka-luka dalam insiden tersebut merupakan warga asal Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Batas wilayah yang berdampingan membuat warga dari kedua provinsi tersebut tersulut emosi saat konflik memuncak.
Belajar dari riwayat konflik tambang di Bahodopi hingga Morowali Utara, Gubernur menegaskan bahwa tuntutan masyarakat sekitar industri pada dasarnya selalu sederhana. Konflik kerap meluas akibat keterlambatan pemerintah daerah dalam menjadi penengah.
"Urusan ini seperti orang melamar, kalau satu minta Rp200 juta dan satunya hanya punya Rp50 juta, harus ada yang memfasilitasi negosiasi. Pemerintah daerah harus cepat masuk menjadi jembatan agar ada solusi sebelum massa bertindak brutal," kritiknya.
Baca Juga: BBM di Palu Tak Kunjung Normal, Warga Masih Hadapi Antrean
Terkait langkah penyelesaian pasca-kericuhan, Anwar Hafid menyerahkan penanganan penuntasan konflik PT Askon kepada Pemerintah Kabupaten Morowali.
Ia memastikan Bupati Morowali telah berkoordinasi secara langsung dan berjanji akan melaporkan hasil mediasi resmi antara warga dan manajemen PT Askon kepada Pemprov Sulteng dalam waktu dekat.
Editor : Annisa Wibdy