RADAR PALU - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Palu mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp2,858 miliar dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2026.
Hal itu disampaikan Kepala BKPSDMD Kota Palu, Dr. Drs. John Yus Madoli, M.Si., dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu bersama organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (22/9/2026).
Dalam pemaparannya, John mengatakan pagu anggaran BKPSDMD yang ditetapkan dalam APBD murni 2026 sebesar Rp10.975.244.524.
Baca Juga: IPR Kayuboko Jangan Jadi Jalan Pintas Legalisasi PETI, Safri Minta Pemerintah Buka Dasar Penerbitann
Setelah perubahan, pagu anggaran BKPSDMD diusulkan menjadi Rp13.833.432.580,28. Dengan demikian, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp2.858.189.372.
John merinci sejumlah kebutuhan yang menjadi dasar penambahan anggaran tersebut. Salah satunya berasal dari kebutuhan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp520.117.925.
Selain itu, terdapat kebutuhan untuk penyediaan jasa pelayanan umum kantor, termasuk pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Baca Juga: PT IMIP dan AMSI Sulteng Bahas Tantangan Media di Tengah Disrupsi AI
BKPSDMD juga mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan promosi ASN. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan yakni seleksi terbuka untuk delapan pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II dengan anggaran sekitar Rp282,695 juta.
Menurut John, BKPSDMD juga memiliki program bantuan belajar atau tugas belajar (Tubel) pada perguruan tinggi kedinasan yang masuk dalam rincian kebutuhan anggaran perubahan.
Selain itu, anggaran disiapkan untuk pelaksanaan prajabatan bagi 117 CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Palu yang saat ini menjalani proses pendidikan.
Baca Juga: 151 Izin Tambang Logam di Sulteng, Manfaatnya Harus Dirasakan Warga
Rencana Bimtek ke Singapura
Salah satu pos yang menjadi perhatian dalam pemaparan BKPSDMD adalah rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum melalui kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) ke Singapura.
John menyebut kegiatan tersebut ditujukan bagi pejabat eselon II dan eselon III, termasuk para camat. Rencana tersebut masuk dalam kebutuhan anggaran pada perubahan APBD 2026.
“Kemudian yang terakhir, kami juga merencanakan adanya penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum yang istilahnya Bimtek ke Singapura bagi pejabat-pejabat Eselon II dan juga Eselon III khususnya pada camat,” kata John dalam rapat Banggar.
Baca Juga: Sosialisasi Buku Panduan Tingkatkan Sinergi Pengelolaan Hak Karya Cipta
John menjelaskan, seluruh tambahan anggaran yang dipaparkan BKPSDMD, baik untuk kebutuhan belanja pegawai maupun pengembangan kompetensi ASN, mencapai Rp2.858.189.372.
Ia juga menyampaikan terdapat pergeseran anggaran internal sekretariat sebesar Rp270 juta. Pergeseran tersebut, kata dia, hanya merupakan pergeseran di dalam struktur anggaran dan bukan tambahan pagu.
Editor : Annisa Wibdy