RADAR PALU - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu mencatat sedikitnya 12 titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Palu dalam beberapa waktu terakhir.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rapat Komisi C DPRD Kota Palu bersama BPBD, Senin (14/9/2026). Selain mengevaluasi kebutuhan anggaran, rapat membahas kesiapan peralatan untuk menghadapi kondisi darurat.
Rapat berlangsung di ruang Komisi C DPRD Kota Palu, Jalan Moh Hatta, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, dan dipimpin Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, Abdurrahim Nasar Al Amri.
Baca Juga: Tim Gabungan Tangani Karhutla di Tiga Desa
Sejumlah lokasi yang dilaporkan mengalami karhutla antara lain Silae, Kawatuna, dan Petobo. Data tersebut menjadi perhatian karena penanganan kejadian kebencanaan membutuhkan dukungan peralatan yang memadai.
Komisi C menerima usulan BPBD untuk menambah alat kelengkapan (alkon) dan tenda pengungsian. Kebutuhan tersebut dinilai penting untuk mendukung respons ketika terjadi bencana atau kondisi darurat di wilayah Kota Palu.
“Jadi nanti kami minta penambahan tenda satu unit dan alkon empat unit,” kata Abdurrahim seusai rapat.
Baca Juga: Laporan Dugaan Penipuan Tiga Tahun Belum Jelas, Kuasa Hukum Soroti Penanganan Polresta Palu
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, anggaran yang diperkirakan diperlukan sekitar Rp56 juta. Usulan itu selanjutnya akan dibawa dalam pembahasan perubahan APBD Kota Palu 2026.
Abdurrahim mengatakan kebutuhan sarana penanggulangan bencana perlu diperhatikan karena Kota Palu memiliki sejumlah potensi bencana. Selain karhutla, kejadian banjir dan kebakaran bangunan juga menjadi bagian dari kondisi yang harus diantisipasi.
Ia mencontohkan kejadian banjir di wilayah Kecamatan Ulujadi serta kebakaran bangunan sekolah di Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, sebagai gambaran pentingnya kesiapan peralatan di lapangan.
Baca Juga: Lomba Gasing Tradisional Bukti Permainan Warisan Leluhur Masih Memikat
Di sisi anggaran, BPBD Kota Palu juga mendapat tambahan sekitar Rp135 juta dalam pembahasan perubahan APBD 2026. Tambahan tersebut antara lain dialokasikan untuk kebutuhan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Abdurrahim menyebut anggaran murni BPBD Kota Palu pada 2026 sebelumnya sekitar Rp7,389 miliar. Setelah perubahan, terdapat tambahan anggaran sekitar Rp135 juta.
“Pada anggaran murni 2026 kemarin, biaya anggarannya sekitar Rp7.389.682.150. Bertambah sekitar Rp135 juta yang dialokasikan untuk gaji P3K dan yang Rp17 juta itu anggaran yang tambahan,” ujarnya.
Baca Juga: Relawan Kawal MBG Touna Desak Evaluasi Total, Soroti Dua Kasus Dugaan Keracunan
Pembahasan kebutuhan BPBD tersebut belum berhenti di tingkat Komisi C. Selanjutnya, usulan anggaran dan sarana akan ditindaklanjuti dalam pembahasan perubahan APBD 2026 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu.
Dengan munculnya laporan 12 titik karhutla, kebutuhan tambahan peralatan menjadi salah satu bagian yang akan diperhitungkan dalam penguatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Kota Palu.
Editor : Annisa Wibdy