RADAR PALU - Massa aksi mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di Jalan Moh. Yamin, Kota Palu, Selasa (11/8/2026) sekitar pukul 13.30 WITA. Massa menyampaikan sejumlah aspirasi, terutama terkait dana bagi hasil (DBH), pengelolaan sumber daya alam, pajak, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator massa aksi, Muhammad Raslim mengatakan pihaknya akan membawa persoalan DBH hingga ke Istana Negara. Massa meminta sebagian DBH dapat dikembalikan ke daerah karena kebijakan pembagian anggaran dinilai membuat pemerintah daerah kesulitan membiayai kebutuhan, termasuk pembayaran ASN dan P3K.
“Kami akan aksi di Istana meminta dana bagi hasil bisa sebagian dikembalikan kepada kita. Dampaknya hari ini pemerintah daerah kesulitan menggaji ASN, P3K, dan merekrut honorer,” kata Raslim.
Baca Juga: KUA-PPAS 2027 Sulteng Disepakati, Fokus Pendidikan hingga UMKM
Ia juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam Sulawesi Tengah yang menurutnya belum memberikan manfaat yang sebanding bagi daerah. Selain itu, Raslim meminta transparansi pengelolaan pajak dan anggaran negara.
Terkait program MBG, Raslim menegaskan pihaknya tidak menolak program tersebut, namun meminta pemerintah mengevaluasi sasaran penerima manfaat agar anggaran tidak mubazir. Ia menyebut berdasarkan kajian pihaknya, penerima manfaat seharusnya sekitar 25 juta orang, bukan 125 juta.
“MBG ini bagus, itu harus kami akui. Namun ini butuh penelitian dan kajian agar tepat sasaran,” ujarnya.
Baca Juga: Tak Menunggu Pelanggaran, Begini Cara Propam Polda Sulteng Awasi Personel Polri
Raslim juga meminta DPRD Sulteng meneruskan aspirasi massa kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Sulteng H. Muhammad Arus Abdul Karim menerima langsung massa aksi. Ia menyampaikan bahwa pimpinan dan anggota DPRD Sulteng hadir untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan massa.
“Kami semua hadir di sini, pimpinan dan anggota 55, semua hadir mendengarkan apa yang sudah disampaikan tadi,” ujar Arus.
Baca Juga: Delis Pastikan Insentif Pendeta dan Imam Tak Dicoret
Arus mengatakan sejumlah persoalan yang disampaikan massa sebenarnya telah menjadi perhatian DPRD Sulteng dalam beberapa hari terakhir. DPRD, kata dia, juga telah menyampaikan aspirasi dan persoalan tersebut kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.
Menurut Arus, DPRD Sulteng juga telah menyiapkan surat yang ditujukan kepada pihak-pihak berkompeten untuk membicarakan persoalan yang berkaitan dengan kebijakan dana bagi hasil.
Ia mengapresiasi massa aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara langsung kepada DPRD Sulteng.
Baca Juga: Morowali Utara Utus 50 Pramuka Menuju Jamnas XII
“Kami berterima kasih sekali teman-teman yang hadir pada siang hari ini sudah menyampaikan aspirasinya. Insyaallah, kita tetap bersama membangun daerah kita,” katanya.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi massa aksi dan DPRD Sulteng untuk menyampaikan pandangan terkait persoalan DBH, pengelolaan sumber daya alam, transparansi anggaran, serta evaluasi pelaksanaan program pemerintah.
Massa berharap DPRD Sulteng dapat meneruskan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat sehingga persoalan pembagian DBH dan kebijakan anggaran yang berdampak terhadap daerah dapat segera mendapatkan solusi.
Baca Juga: Bupati Morut Dorong Pendeta Perkuat Sinergi Lintas Denominasi
Editor : Annisa Wibdy