RADAR PALU - Keterbatasan armada transportasi operasional di RSUD Anutapura Palu menjadi salah satu perhatian dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu yang membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Selasa (28/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Palu Rico Andi Tjatjo Djanggola didampingi Wakil Ketua I Muhlis U. Aca. Hadir mewakili Pemerintah Kota Palu, Sekretaris Daerah Irmayanti Petalolo bersama jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi A DPRD Kota Palu sekaligus anggota Banggar, Rustia Tompo, menilai kondisi armada operasional yang dimiliki RSUD Anutapura perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, keterbatasan kendaraan dapat memengaruhi kelancaran pelayanan kesehatan, terutama yang membutuhkan mobilitas di lapangan.
Baca Juga: Sikapi Rencana Tambang Bawah Tanah CPM, Safri Desak Gubernur Sulteng dan Wali Kota Palu Jangan Diam!
“Kalau kita lihat sendiri, transportasi yang dimiliki rumah sakit benar-benar tidak memadai. Kalau hanya satu unit yang bergerak ke sana kemari, tentu akan sangat menyulitkan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan di dalam Kota Palu," ujar Rustia.
Ia mengungkapkan, dari tiga kendaraan operasional yang dimiliki rumah sakit, hanya satu unit yang masih berfungsi dengan baik. Sementara satu unit mengalami kerusakan berat dan satu unit lainnya hanya bisa digunakan secara terbatas.
“Rumah sakit memiliki tiga unit transportasi, satu unit baru, satu unit kondisinya setengah berfungsi, dan satu unit sudah tidak dapat digunakan," katanya.
Baca Juga: KPK OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Sejumlah Lokasi Disegel
Rustia menilai keberadaan armada yang memadai merupakan bagian penting dalam menunjang pelayanan kesehatan. Menurutnya, pelayanan medis di dalam rumah sakit telah berjalan cukup baik, namun dukungan sarana transportasi masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi.
Selain itu, ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan harus berjalan beriringan dengan inovasi agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
“Kalau kita benar-benar ingin meningkatkan PAD, maka Komisi A, Komisi B, dan Komisi C bersama pemerintah harus berkolaborasi dan bersinergi. Kita harus memikirkan inovasi-inovasi yang mampu meningkatkan pelayanan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah," ujarnya.
Rustia mengaku belum melihat adanya peningkatan yang signifikan terhadap kontribusi rumah sakit dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, ia berharap pembenahan fasilitas pendukung menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran mendatang.
“Saya melihat pelayanan di dalam rumah sakit sudah cukup maksimal. Namun transportasi untuk mendukung pelayanan di lapangan masih menjadi kendala yang sangat serius. Karena itu, saya mengajak DPRD dan Pemerintah Kota Palu untuk bersama-sama memikirkan solusi agar persoalan ini dapat segera diatasi,”tuturnya.
Menurut Rustia, peningkatan layanan kesehatan tidak hanya bergantung pada sumber daya manusia, tetapi juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja rumah sakit.
Editor : Annisa Wibdy