RADAR PALU – Gempa yang kembali mengguncang Kota Palu memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi infrastruktur publik yang dibangun maupun direhabilitasi setelah bencana besar 2018. Anggota Komisi C DPRD Kota Palu, Mutmainnah Korona, meminta pemerintah melakukan pengecekan menyeluruh guna memastikan seluruh fasilitas publik tetap aman digunakan masyarakat.
Menurut Mutmainnah, pemeriksaan perlu dilakukan tidak hanya pada bangunan pemerintah, tetapi juga terhadap berbagai infrastruktur strategis yang berpotensi terdampak guncangan gempa.
Ia menilai belum semua bangunan yang mengalami kerusakan saat bencana 2018 mendapatkan rehabilitasi secara menyeluruh, sehingga evaluasi pascagempa menjadi langkah penting untuk mengantisipasi risiko yang tidak terlihat secara kasat mata.
Baca Juga: Gerindra Tolak Lanjutkan Pembahasan Ranperda STBM, Bapemperda DPRD Palu Diwarnai Perdebatan
"Harus ada pengecekan kembali karena belum tentu semua gedung atau infrastruktur yang pernah mengalami kerusakan saat bencana 2018 direhabilitasi total. Itu perlu dipastikan," ujar Mutmainnah saat diwawancarai Radar Palu, Rabu (17/6/2026).
Selain gedung-gedung publik, perhatian juga diarahkan pada sejumlah infrastruktur seperti jembatan yang dilaporkan mengalami retakan setelah gempa.
Meski demikian, Mutmainnah mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang langsung turun melakukan pemeriksaan dan penanganan awal terhadap sejumlah titik yang dilaporkan terdampak.
"Respons cepat dari Dinas PU cukup baik karena segera melakukan langkah-langkah pengecekan dan penanganan," katanya.
Baca Juga: DPRD Palu Bahas 3 Ranperda Baru, Mulai STBM hingga Pengawasan Minuman Beralkohol
Namun menurutnya, ketahanan bangunan saja tidak cukup untuk meminimalkan risiko bencana. Ia menegaskan kesiapsiagaan masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam upaya penyelamatan saat terjadi gempa.
Karena itu, edukasi terkait mitigasi, jalur evakuasi, dan pengendalian kepanikan harus terus diperkuat agar masyarakat memahami langkah yang harus dilakukan dalam situasi darurat.
"Bencana tidak mengenal usia, jenis kelamin, maupun kondisi fisik. Karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi kebiasaan bagi setiap individu," tegasnya.
Mutmainnah menjelaskan, bangunan yang memenuhi standar keamanan sekalipun tetap tidak mampu menghilangkan risiko korban apabila masyarakat tidak memahami prosedur penyelamatan diri saat bencana terjadi.
Ia menilai sejumlah infrastruktur yang dibangun pascabencana 2018 telah menerapkan standar ketahanan gempa yang lebih baik. Salah satu contohnya adalah Rumah Sakit Anutapura Palu yang dibangun melalui kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).
Menurutnya, rumah sakit tersebut telah dirancang dengan pendekatan teknologi kebencanaan modern yang mampu meningkatkan ketahanan bangunan terhadap guncangan gempa.
"Rumah Sakit Anutapura menurut saya sudah memenuhi standar karena dibangun dengan pendekatan teknologi dan standar internasional yang memperhatikan aspek kebencanaan," ujarnya.
Baca Juga: Meja DPRD Morut Dihentak, Warga dan Legislator Adu Emosi
Selain penguatan infrastruktur, Mutmainnah juga menyoroti pentingnya menjaga memori kolektif masyarakat terhadap peristiwa bencana 2018 sebagai bagian dari pendidikan kebencanaan jangka panjang.
Ia menilai sejumlah situs peninggalan bencana, seperti bekas jembatan yang terputus akibat tsunami, kapal yang terdampar di kawasan Mamboro, hingga area pemakaman massal di Poboya, memiliki nilai edukatif yang harus terus dijaga dan dirawat.
Menurutnya, lokasi-lokasi tersebut dapat menjadi sarana pembelajaran bagi generasi muda agar memahami sejarah kebencanaan yang pernah terjadi di Palu sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap potensi ancaman di masa depan.
"Peninggalan-peninggalan bencana harus dirawat sebagai bagian dari pendidikan kebencanaan dan untuk menjaga ingatan kolektif masyarakat," katanya.
Mutmainnah juga mengingatkan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap karakteristik Sesar Palu-Koro yang menjadi salah satu sumber ancaman gempa di wilayah Sulawesi Tengah.
Ia berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat edukasi mitigasi bencana sekaligus memastikan seluruh infrastruktur strategis dan fasilitas publik berada dalam kondisi aman setelah gempa.
"Kita perlu memastikan bangunan aman, tetapi yang lebih penting lagi adalah memastikan masyarakat tahu bagaimana cara menyelamatkan diri ketika bencana terjadi," pungkasnya.***
Editor : Muhammad Awaludin