RADAR PALU - Ketua DPRD Kota Palu, Rico Djanggola, meminta organisasi perangkat daerah terkait menindaklanjuti dugaan pungutan biaya visum yang disampaikan dalam rapat paripurna Senin (18/5/2026). DPRD juga menyoroti persoalan air bersih, layanan BPJS, dan fasilitas kesehatan di Kota Palu.
Rico mengatakan DPRD belum dapat mengambil kesimpulan terkait biaya visum karena perlu memastikan aturan dan mekanisme pelayanan di masing-masing rumah sakit.
“Kalau visum itu kan pasti ada aturannya. Tadi disampaikan katanya gratis, tetapi ternyata ada yang dibayar,” kata Rico.
Baca Juga: Biaya Visum di Palu Disorot, DPRD Singgung Beban Warga
Menurutnya, mekanisme pelayanan antara rumah sakit pemerintah provinsi dan rumah sakit pemerintah kota bisa berbeda. Karena itu, DPRD akan mengumpulkan informasi lebih lanjut.
DPRD Minta OPD Segera Bertindak
Rico mengatakan DPRD akan mendorong pemanggilan OPD terkait untuk memastikan persoalan masyarakat sudah masuk dalam perencanaan pemerintah atau belum.
Baca Juga: Cuaca Ekstrem Ancam Nelayan, Basarnas Palu Tingkatkan Kesiapsiagaan
“Teman-teman nanti akan saya dorong untuk segera memanggil OPD terkait,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan air bersih dan irigasi yang disampaikan dalam rapat paripurna. Menurut Rico, persoalan tersebut berkaitan dengan sektor pekerjaan umum dan memerlukan koordinasi lanjutan.
Selain itu, Rico menanggapi usulan penambahan rumah sakit di Kota Palu. Ia menyebut Pemerintah Kota Palu saat ini masih fokus memperkuat layanan puskesmas di berbagai wilayah.
Sorotan juga datang dari anggota Komisi A DPRD Kota Palu, Ulfa, menyampaikan berbagai keluhan masyarakat yang ditemui saat turun ke lapangan.
Keluhan tersebut meliputi biaya visum, kesulitan memperoleh air bersih, hingga pelayanan peserta BPJS. Ulfa menilai biaya visum yang mencapai Rp200 ribu hingga Rp300 ribu cukup membebani masyarakat kecil.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah mengalami masalah, justru kembali dibebani biaya,” kata Ulfa.
Rico menegaskan komunikasi antara DPRD dan Pemerintah Kota Palu perlu diperkuat agar persoalan masyarakat segera ditindaklanjuti.***
Editor : Muhammad Awaludin