RADAR PALU - Pansus Pajak dan Retribusi DPRD Kota Palu membedah kinerja setahun pemerintah daerah, membuka ruang bagi OPD mengungkap persoalan riil yang menghambat pendapatan.
Rapat digelar di kantor DPRD Kota Palu, Jalan Moh Hatta, Kamis (16/4/2026), dipimpin Ketua Pansus Erman Lakuana didampingi Wakil Ketua Rustia Tompo bersama anggota lintas fraksi.
Sejumlah OPD hadir memberikan paparan, mulai dari Disperindag, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, hingga Dinas PU dan Bapenda. Hadir pula Dinas Kesehatan, BLU RS Anutapura, Satpol PP, Bagian Pemerintahan Setda, serta DLH.
Baca Juga: Kuota Terbatas dan Sistem Bermasalah, Program Halal Gratis di Palu Tersendat
Pansus secara tegas meminta setiap OPD tidak menutup-nutupi kendala di lapangan. Forum ini dijadikan ruang evaluasi terbuka untuk mengidentifikasi titik lemah pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Evaluasi difokuskan pada capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi. Pansus menilai masih ada celah optimalisasi, terutama dalam koordinasi antar-OPD dan efektivitas penagihan.
Beberapa sektor disebut belum maksimal berkontribusi, meski memiliki potensi besar. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah.
Baca Juga: Tak Punya Alat Standar, Siswa Palu Tetap Juara Senam
Seluruh masukan OPD akan dirangkum sebagai bahan rekomendasi resmi DPRD kepada pemerintah kota. Rekomendasi itu ditargetkan mendorong perbaikan sistem, peningkatan kinerja, dan optimalisasi PAD ke depan.
Pansus menegaskan, hasil evaluasi tidak berhenti pada rapat, tetapi akan dikawal hingga implementasi di lapangan. Langkah ini diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah di Kota Palu.***
Editor : Muhammad Awaludin