Shiratal Mustaqim Melawan Keserakahan

lib • Dipublikasikan Sabtu, 14 November 2026 | 21:18 WIB
M. Ridha Saleh
M. Ridha Saleh

Oleh: M. Ridha Saleh

Panggung pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu pada Sabtu (14/11/2026) menghadirkan dialektika gagasan yang mendalam bagi arah perjalanan bangsa. 

Di hadapan ribuan kader dan tamu undangan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dan Presiden Prabowo Subianto tidak sekadar menyampaikan pidato seremonial, melainkan mempertemukan visi spiritual dan politik melalui satu diksi kunci yang sarat makna, yakni Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus.


Shiratal Mustaqim dalam Kepemimpinan dan Persatuan

Dalam pidato pembukaannya, Haedar Nashir mengangkat konsep Shiratal Mustaqim sebagai kompas moral dalam berorganisasi maupun bernegara.

 Bagi Muhammadiyah, meniti jalan yang lurus berarti menghadirkan kepemimpinan yang berintegritas, mengedepankan kemaslahatan umum di atas kepentingan pribadi, serta merawat persatuan melalui tema Tanwir "Bersama Satukan Bangsa". 

Pesan ini menjadi pengingat penting di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap mengaburkan batas antara kebenaran dan kebatilan, sekaligus memicu polarisasi di ruang publik.

Gagasan filosofis tersebut langsung disambut dan dielaborasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden mengaku bahwa ajaran mengenai Shiratal Mustaqim selalu terngiang sebagai pengingat bahwa manusia dan pemimpin senantiasa dihadapkan pada dua persimpangan, yakni jalan kebenaran atau jalan kesesatan.

 Dalam konteks kebangsaan, Presiden memaknai jalan lurus tersebut sebagai keharusan merawat persatuan, menjaga demokrasi dari upaya pecah belah berbasis disinformasi, serta memastikan negara hadir untuk menyelamatkan rakyat.


Lawan Keserakahan dan Cengkeraman Oligarki

Lebih dari sekadar seruan moral, pertemuan diksi Shiratal Mustaqim di Palu menukik tajam pada persoalan keadilan ekonomi dan tata kelola kekayaan negara.

 Haedar Nashir secara eksplisit mengapresiasi keberanian politik pemerintah dalam menata pengelolaan sumber daya alam agar kembali sejalan dengan amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945.

 Sikap ini menyiratkan kritik tegas terhadap praktik keserakahan segelintir elite dan cengkeraman oligarki yang selama ini kerap memonopoli sumber daya alam demi kepentingan kelompok sendiri, alih-alih untuk kemakmuran rakyat banyak.

Semangat memberantas ketimpangan akibat dominasi segelintir pemodal tersebut dipertegas oleh Presiden Prabowo. 

Dengan merujuk pada prinsip jalan lurus, Presiden menyoroti ironi kekayaan alam Indonesia yang melimpah namun belum sepenuhnya dinikmati rakyat akibat penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan praktik keserakahan. 

Presiden juga mengingatkan agar demokrasi tidak tersandera oleh kekuatan uang maupun kelompok bermodal besar yang berupaya membeli opini publik dan memecah belah bangsa.

Kontras moral semakin terlihat jelas ketika Presiden memberikan penghormatan tinggi terhadap kemandirian dan transparansi tata kelola keuangan Muhammadiyah yang mampu mengelola aset umat hingga melampaui Rp200 triliun.

 Capaian organisasi masyarakat sipil yang bersih dan berorientasi pada pelayanan pendidikan serta kesehatan umat ini menjadi tamparan keras bagi jaringan oligarki yang kerap mengeksploitasi kekayaan negara untuk memperkaya diri sendiri.


Kolaborasi Kritis untuk Kedaulatan Rakyat

Sinergi yang terbangun di Palu memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana relasi negara dan masyarakat sipil seharusnya dijalankan. 

Negara membutuhkan dukungan legitimasi moral, jaringan akar rumput, serta daya kritis yang konstruktif dari organisasi seperti Muhammadiyah untuk membendung pengaruh buruk oligarki dalam kebijakan publik.

 Sebaliknya, masyarakat sipil memerlukan keberanian politik negara untuk menegakkan keadilan sosial dan memberantas kebocoran anggaran tanpa pandang bulu.

Pada akhirnya, meniti Shiratal Mustaqim kebangsaan menuntut konsistensi antara kata dan perbuatan. 

Pesan dari Tanwir Muhammadiyah di Palu menjadi pengingat bahwa kekayaan alam dan ruang demokrasi tidak boleh dibiarkan dikuasai oleh keserakahan segelintir pihak.

 Selama negara dan masyarakat sipil terus merawat dialog yang jujur serta kolaborasi yang saling menguatkan, cita-cita menghapus kemiskinan dan mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial akan menemukan jalannya.

Penulis merupakan 
Wakil Ketua Komnas HAM Periode 2007-2012. ***

Editor : lib
Tanwir Muhammadiyah Milad ke-114 Muhammadiyah Shiratal Mustaqim oligarki Prabowo Subianto