Ketika Bekerja Belum Tentu Sejahtera…

Muchsin Siradjudin • Dipublikasikan Kamis, 12 November 2026 | 15:13 WIB
Ibu Maya (FOTO: ISTIMEWA/RADAR PALU)
Mayanti Meylisa Toding (FOTO: ISTIMEWA/RADAR PALU)

Oleh : Mayanti Meylisa Toding

(Statistisi Ahli Muda BPS Provinsi Sulawesi Tengah)

MEMILIKI pekerjaan mungkin menjadi impian sekaligus kebutuhan sebagian besar orang. Dengan bekerja, seseorang tidak hanya memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun rumah tangga, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Menariknya, dalam konsep ketenagakerjaan yang digunakan secara internasional, seseorang sudah dapat dikategorikan bekerja apabila melakukan kegiatan ekonomi sekurang-kurangnya 1 jam dalam seminggu dengan tujuan memperoleh keuntungan atau penghasilan.

Konsep ini merupakan standar International Labour Organization (ILO) yang juga diadopsi dalam pengukuran ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, seseorang yang hanya bekerja 1 jam dalam seminggu pun secara statistik sudah tercatat sebagai penduduk bekerja. Konsep tersebut memberikan batasan yang jelas dalam mengidentifikasi penduduk bekerja.

Baca Juga: Imbas Penerbangan Palu–Guangzhou: GBMNI Minta Pemerintah Lindungi Tenaga Kerja Lokal

Namun, untuk memahami kondisi ketenagakerjaan secara lebih utuh, tentu tidak cukup hanya mengetahui status bekerja seseorang tetapi juga perlu melihat bagaimana karakteristik ketenagakerjaan yang ada.

Lantas, bagaimana gambaran kondisi ketenagakerjaan Sulawesi Tengah? Pada Bulan Agustus 2026 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tengah tercatat sebesar 2,94 persen, sedikit lebih rendah dari TPT nasional yang sebesar 4,75 persen.

Angka ini tentu patut untuk diapresiasi karena menunjukkan bahwa 97 dari 100 penduduk Sulawesi Tengah yang masuk dalam angkatan kerja mampu terserap dalam aktivitas pekerjaan, hanya 3 dari 100 penduduk angkatan kerja yang tidak terserap dalam aktivitas pekerjaan, yang disebut pengangguran. Namun, dinamika pasar tenaga kerja tidak berhenti di angka pengangguran.

Baca Juga: Pemkot Palu Dorong Perusahaan Serap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas

Pada periode yang sama, 63,11 persen atau setara 1,05 juta pekerja di Sulawesi Tengah berstatus sebagai pekerja informal. Artinya sektor informal menampung 2 dari 3 pekerja di Sulawesi Tengah. Sementara itu 36,89 persen atau hanya sekitar 1 dari 3 pekerja yang berada di sektor formal.

Pekerjaan formal kerap dipandang sebagai bentuk pekerjaan yang dapat memberikan kepastian dan rasa aman bagi kebutuhan hidup. Jam kerja yang teratur, jaminan sosial, serta pendapatan rutin setiap bulan membuat seseorang memiliki kepastian dalam menjalani kehidupan.

Namun, in this economy, mencari pekerjaan formal tidak semudah yang dibayangkan. Kecepatan mendapatkan pekerjaan formal ternyata tidak secepat datangnya tagihan kebutuhan rumah tangga. Biaya sekolah anak, cicilan bulanan, dan kebutuhan dapur tidak bisa menunggu sampai seseorang mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Dalam situasi seperti ini, menunggu pekerjaan formal tidak lagi menjadi pilihan.

Baca Juga: BPS Sulteng: 1,67 Juta Orang Bekerja Agustus 2026, Pengangguran Naik Jadi 2,94 Persen

Pekerjaan di sektor informal identik dengan jenis pekerjaan tanpa kontrak kerja resmi, tanpa jaminan sosial, tanpa tunjangan pekerja yang standar, dan memiliki pendapatan yang tidak tetap.

Dengan karakteristik yang seperti ini, sektor informal cenderung mudah untuk dimasuki oleh para pencari kerja yang kesusahan mendapatkan pekerjaan formal. Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak semua pekerja informal adalah mereka yang gagal mendapatkan pekerjaan formal.

Banyak orang yang memilih masuk ke sektor informal karena melihat peluang usaha atau pekerjaan yang dapat memberikan fleksibilitas dan kesempatan untuk menentukan cara kerja yang diinginkan.

Baca Juga: BPS Catat Okupansi Hotel Bintang di Sulteng Naik, Tembus 51,47 Persen

Namun di sisi lain, terdapat angkatan kerja yang masuk ke sektor informal bukan karena ingin melainkan karena butuh pekerjaan yang cepat. Bagi kelompok ini, masuk ke sektor informal menjadi strategi bertahan hidup.

Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sepanjang Januari-Agustus 2026 terjadi PHK di Sulawesi Tengah sebanyak 2.770 tenaga kerja. Tidak bisa dipastikan apakah semua korban PHK ini berpindah ke sektor informal. Namun dalam situasi seperti ini, sektor informal sering kali memainkan peran pentingnya, yaitu sebagai bumper dalam pasar tenaga kerja.

Penelitian terbaru mengenai kehilangan pekerjaan, informalitas, dan scarring effect di Jawa Tengah menemukan bahwa setelah kehilangan pekerjaan, sebagian pekerja cenderung kembali ke pasar kerja melalui sektor informal.

Baca Juga: NTP Sulteng di Bawah 100 Sejak Februari, Data BPS Tunjukkan Tekanan

Daya serap sektor formal yang  terbatas dan pengalaman kerja yang tidak relevan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan formal yang tersedia, membuat seseorang tidak memiliki pilihan selain beralih ke sektor informal yang cenderung tidak mensyaratkan keterampilan tertentu.

Bahkan dalam penelitian tersebut muncul istilah skill downgrading yang menunjukkan seseorang dengan terpaksa menerima pekerjaan (informal) yang kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan kualifikasi yang dimiliki.

Belum lagi persoalan usia. Idealnya, bertambahnya usia pekerja beriringan dengan bertambahnya pengalaman dan skill. Namun dalam praktik rekrutmen, batasan usia sering mengesampingkan hal tersebut dan menjadi penghambat bagi para pencari kerja untuk kembali masuk ke sektor pekerjaan formal.

Baca Juga: BPS Sulteng Turun ke Lapangan, Sosialisasikan Sensus Ekonomi 2026 ke Pelaku Usaha

Pemerintah sendiri melalui Kemnaker sudah membuat Surat Edaran terkait pembatasan pencantuman batas usia maksimal dalam rekrutmen. Namun Surat Edaran ini masih bersifat himbauan sehingga belum mampu menghapuskan syarat batas usia maksimal.

Sektor informal sejauh ini memiliki fungsi ekonomi yang sangat penting. Sektor informal menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal, memungkin seseorang untuk tetap memperoleh penghasilan ketika terjadi guncangan ekonomi.

Sektor informal sebagai shock absorber, peredam guncangan ekonomi. Namun, sebagai bantalan, sektor informal hanya menahan seseorang untuk tidak menjadi penganggur, tidak serta-merta dapat membawa stabilitas ekonomi dalam rumah tangga.

Indikator ketenagakerjaan lain yang perlu menjadi perhatian adalah angka setengah pengangguran. Istilah setengah pengangguran disematkan kepada seorang pekerja yang memiliki jam kerja kurang dari jam kerja normal (35 jam per minggu) dan masih mencari pekerjaan lain atau bersedia untuk menerima pekerjaan lain.

Tingkat setengah pengangguran Sulawesi Tengah pada Agustus 2026 sebesar 9,69 persen. Artinya, 9-10 dari 100 penduduk yang bekerja memiliki jam kerja yang kurang dari normal dan masih menginginkan pekerjaan yang lain.

Banyak penelitian yang mengaitkan setengah pengangguran dengan motif ekonomi walaupun ada beberapa yang beralasan terkait pengembangan karier dan menambah pengalaman.

Pekerjaan yang dimiliki belum mampu memberikan pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini sering dijumpai pada sektor informal. Keterbatasan skala usaha, permintaan pasar, dan ketidakpastian aktivitas ekonomi dapat menyebabkan pekerja tidak memperoleh jam kerja maupun pendapatan yang tidak stabil.

Selain persoalan pekerja informal dan setengah pengangguran, kualitas tenaga kerja juga menjadi tantangan dalam pasar tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Hampir separuh pekerja atau 49,16 persen hanya memiliki Pendidikan maksimal SMP. Bahkan sepertiga pekerja di Sulawesi Tengah atau 34,31 persen hanya menamatkan pendidikan paling tinggi SD.

Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur tenaga kerja di Sulawesi Tengah masih didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah atau dikenal dengan istilah low-educated workers. Tingkat pendidikan yang rendah dapat membatasi pengetahuan dan skill yang dibutuhkan untuk mengakses pekerjaan dengan produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi.

Akibatnya, low-educated workers berpotensi terserap pada sektor yang relatif tidak membutuhkan kualifikasi yang tinggi, seperti sektor pertanian dan pekerjaan informal. Pada akhirnya, keterbatasan ini dapat mempersempit pilihan seseorang pada pekerjaan produktif yang dapat menghambat peningkatan pendapatan.

Melihat angka-angka dan fenomena pekerja informal, setengah pengangguran, dan pekerja berpendidikan rendah memberikan pesan penting kepada kita bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak sesederhana melihat tinggi atau rendahnya angka pengangguran (TPT) karena sebagian persoalan justru berada di antara orang-orang yang sudah bekerja.

Rendahnya tingkat pengangguran tidak serta-merta mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang baik, sebab seseorang yang telah bekerja belum tentu memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang layak dan produktivitas yang tinggi.

Oleh karena itu, persoalan ketenagakerjaan perlu dilihat secara lebih komprehensif, tidak hanya dari kemampuan perekonomian menyerap tenaga kerja tetapi juga dari kualitas pekerja dan pekerjaan yang tersedia untuk bisa mengakses pekerjaan yang lebih produktif sehingga dapat memberikan pendapatan dan kehidupan yang lebih sejahtera.(***)

Editor : Muchsin Siradjudin
Bekerja Belum tentu sejahtera Tenaga kerja sulawesi tengah