Oleh: Suleman Dj. Latantu
(Bekerja sebagai Jurnalis di Sulawesi Tengah)
PERTAMBANGAN Emas Tanpa Izin atau yang biasa disebut PETI kini menjadi salah satu persoalan paling serius di daerah kita.
Di Sulawesi Tengah, persoalan ini sudah memakan korban jiwa di Dongi-dongi, Poso, merusak kawasan Taman Nasional Lore Lindu, dan membuka lahan hingga belasan hektare tanpa izin.
Buol pun tidak boleh merasa aman dari persoalan yang sama. Selama masih ada emas, masih ada pemodal, masih ada pembeli, dan masih ada masyarakat yang menggantungkan hidup dari tambang, maka PETI akan selalu punya ruang untuk tumbuh, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi di malam hari.
Baca Juga: Bawa Nama Buol ke Tolitoli dan Banggai, Kontingen LASQI dan Lipu Celebes Resmi Diberangkatkan
PETI di Buol tidak bisa dilihat hanya sebagai persoalan orang yang mencari makan. Di balik aktivitas itu, ada persoalan yang jauh lebih besar.
Pertama, soal keselamatan. Penambang bekerja di lubang dan tebing galian yang tidak memenuhi standar keselamatan, tanpa alat pelindung, tanpa perhitungan teknis, dan tanpa pengawasan. Longsor bisa terjadi kapan saja, seperti yang terjadi di Dongi-dongi yang menewaskan dua penambang.
Kedua, soal kerusakan lingkungan. Galian yang ditinggalkan begitu saja akan menjadi lubang menganga, tanah longsor, sungai menjadi keruh, dan hutan yang menjadi penyangga kehidupan akan rusak.
Baca Juga: IPR Kayuboko Jangan Jadi Jalan Pintas Legalisasi PETI, Safri Minta Pemerintah Buka Dasar Penerbitann
Jika di dalam prosesnya digunakan merkuri atau sianida, maka racun itu akan masuk ke sungai, ke sawah, ke ikan, dan akhirnya ke tubuh manusia.
Ketiga, soal hukum dan keadilan. PETI berjalan tanpa izin, tanpa pajak, tanpa kontribusi resmi untuk daerah, tapi keuntungannya dinikmati segelintir pemodal, sementara risikonya ditanggung oleh penambang kecil dan masyarakat sekitar.
Keempat, soal sosial. PETI sering melahirkan konflik antar warga, kecemburuan, peredaran uang yang tidak sehat, hingga masuknya narkoba, judi, dan minuman keras di sekitar lokasi tambang.
Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid Yakin Sekolah Rakyat Lahirkan Tadulako-Tadulako Masa Depan Sulteng
Mengatasi PETI tidak bisa hanya dengan satu kali razia dan satu kali penutupan. Selama ini pola yang sering terjadi adalah ditertibkan hari ini, besok buka lagi. Ditutup di satu titik, pindah ke titik lain.
Ditangkap penambang kecilnya, pemodalnya tetap bebas. Pola seperti ini yang membuat masyarakat tidak percaya bahwa PETI benar-benar akan dihentikan. Karena itu, solusinya harus menyeluruh, tegas, dan berkeadilan, bukan hanya sekadar pencitraan.
Solusi pertama yang harus dilakukan adalah penegakan hukum yang menyasar aktor utama, bukan hanya penambang kecil.
Baca Juga: Hadiri HUT Banggai Kepulauan, Kepala BKN dan Gubernur Perkuat Hubungan Antarpemerintahan
Aparat penegak hukum harus berani mengungkap siapa pemodalnya, siapa pemilik alat beratnya, siapa pembeli emasnya, dan siapa oknum yang membekingi. Jika hanya penambang kecil yang ditangkap, maka PETI tidak akan pernah selesai, karena penambang kecil itu akan selalu ada selama ada yang memberi modal dan menjanjikan upah.
Penegakan hukum juga harus konsisten dan terbuka ke publik, siapa yang ditangkap, apa pasalnya, dan bagaimana kelanjutan prosesnya, agar tidak muncul dugaan bahwa hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
Solusi kedua adalah memberikan jalan keluar ekonomi bagi masyarakat. Kita harus jujur mengakui bahwa banyak warga yang masuk ke PETI bukan karena ingin melanggar hukum, tapi karena tidak ada pilihan lain.
Baca Juga: DPRD Sulteng Sahkan Aturan Tambang Rakyat, IPR Resmi Dilegalkan untuk Dongkrak PAD
Tidak ada pekerjaan, harga hasil pertanian jatuh, biaya hidup naik, dan tambang menjadi satu-satunya jalan cepat untuk mendapatkan uang. Karena itu, pemerintah daerah tidak boleh hanya melarang, tapi juga harus menyediakan alternatif.
Berikan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, perkuat BUMDes, buka lapangan kerja dari sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata. Jika masyarakat punya pekerjaan yang layak dan penghasilan yang pasti, maka dengan sendirinya mereka akan meninggalkan PETI.
Solusi ketiga adalah menata pertambangan rakyat secara legal dan sesuai aturan. Jika di suatu wilayah memang ada potensi emas dan masyarakat sudah lama menambang di sana, maka pemerintah harus mengkaji dengan serius apakah wilayah itu bisa dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat dan diterbitkan Izin Pertambangan Rakyat.
Baca Juga: PETI Merajalela, Regulasi Tambang Rakyat Tak Kunjung Terbit, DPRD Minta Langkah Nyata
Dengan izin yang legal, maka aktivitas tambang bisa diatur, ada standar keselamatan, ada kewajiban reklamasi, ada larangan penggunaan merkuri, dan ada kontribusi untuk daerah. Ini jauh lebih baik daripada membiarkan PETI berjalan liar tanpa kontrol sama sekali.
Namun perlu ditegaskan, tidak semua lokasi bisa dilegalkan, terutama yang berada di dalam kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, dan wilayah yang menjadi sumber air bagi masyarakat. Untuk wilayah seperti itu, penutupan total adalah harga mati.
Solusi keempat adalah memperkuat peran pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat itu sendiri. PETI tidak akan bisa berjalan jika masyarakat menolaknya. Pemerintah desa harus berani melaporkan, bukan justru ikut menikmati hasil PETI.
Tokoh agama dan tokoh adat harus terus mengingatkan bahwa mencari rezeki tidak boleh dengan cara yang membahayakan nyawa dan merusak alam. Masyarakat harus berani bersuara jika di kampungnya ada aktivitas PETI yang merusak sungai dan hutan. Tanpa keberanian dari masyarakat, penegakan hukum dari atas akan selalu kalah dengan kepentingan dari bawah.
Solusi kelima adalah transparansi dan pengawasan bersama. Pemerintah daerah harus membuka ke publik, di mana saja titik PETI di Buol, apa yang sudah dilakukan, dan apa hasilnya.
Jangan ada lagi surat menyurat yang hanya berhenti di atas meja. Jika sudah dilaporkan ke provinsi dan kementerian, maka tindak lanjutnya harus dikawal sampai tuntas.
Baca Juga: Anwar Hafid Tinjau Tambang CPM, Tegaskan Tambang Harus Sejahterakan Rakyat dan Jaga Alam
Media, LSM, dan masyarakat harus diberi ruang untuk mengawasi, agar tidak ada lagi pembiaran yang dibungkus dengan alasan koordinasi.
Pada akhirnya, persoalan PETI di Buol bukan hanya soal tambang, tapi soal keberpihakan. Apakah kita berpihak pada pemodal yang ingin cepat kaya, atau berpihak pada petani, nelayan, dan anak cucu kita yang ingin hidup aman dengan sungai yang bersih dan hutan yang lestari.
PETI mungkin memberi uang cepat hari ini, tapi ia akan meninggalkan lubang, racun, dan penyesalan untuk masa depan. Buol tidak boleh mengulang kesalahan daerah lain yang baru menyesal setelah korban berjatuhan dan alamnya rusak.
Baca Juga: KTT Didorong Perkuat Praktik Pertambangan Berkelanjutan di Sulteng
Sudah saatnya Buol bersikap tegas, adil, dan berani mencari solusi yang memanusiakan penambang kecil, sekaligus menutup ruang bagi pemodal dan pembeking PETI. Karena membangun Buol harus dimulai dengan menjaga nyawa manusia dan menjaga alam Buol itu sendiri.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin