Oleh: Dr. Fery, S.Sos., M.Si.
(Penulis adalah Dosen Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Palu / Wartawan Utama PWI)
ADA pertanyaan yang patut diajukan di tengah gaduhnya politik nasional hari-hari ini yakni siapa sebenarnya yang takut kepada Presiden?
Pertanyaan itu muncul ketika Presiden Prabowo Subianto disebut menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh bawahannya sendiri, sementara di sisi lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi tekanan politik agar meninggalkan jabatannya setelah putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen persyaratan pendidikannya.
Dua persoalan tersebut berbeda. Namun keduanya memperlihatkan satu persoalan besar yang sama yakni krisis kepercayaan terhadap kekuasaan dan orang-orang di sekitar kekuasaan.
Baca Juga: MA Batalkan Suket Pendidikan Gibran, Fraksi PAN Minta Wapres Mundur
Ketua Fraksi PAN MPR RI Syarifuddin Sudding bahkan mendesak Gibran mundur secara sukarela. Alasannya, putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 dinilai berdampak terhadap pemenuhan syarat formal ketika Gibran mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden.
Tetapi negara hukum tidak boleh bekerja hanya berdasarkan desakan politik. Jika memang terdapat persoalan konstitusional, penyelesaiannya harus mengikuti mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Pasal 7A dan 7B telah mengatur bagaimana Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan. Ada DPR, ada Mahkamah Konstitusi, dan ada MPR.
Artinya, Gibran tidak boleh dipaksa mundur hanya karena tekanan politik, tetapi juga tidak boleh berlindung di balik jabatan jika memang terbukti tidak memenuhi persyaratan konstitusional.
Baca Juga: Kasus Penyadapan Prabowo, Komisi III DPR Minta Kapolri Bongkar Motif
Hukum harus menjadi wasit. Namun ada perkara lain yang jauh lebih mengusik nalar publik. Bagaimana mungkin seorang Presiden yang sedang memimpin negara justru diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh orang-orang yang pernah berada dalam lingkaran kekuasaan?
Apalagi salah satu nama yang terseret adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang kemudian juga pernah menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran teknis penyadapan. Ini menyentuh loyalitas, etika kekuasaan, keamanan negara, dan kewibawaan Presiden.
Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Komunikasi Presiden bukan ruang privat biasa. Di dalamnya bisa terdapat informasi strategis negara, kebijakan keamanan, diplomasi, ekonomi, hingga keputusan yang menyangkut kepentingan jutaan rakyat.
Baca Juga: Dua Tahun Prabowo-Gibran, BEM Nusantara Desak Evaluasi Menteri Kehutanan
Karena itu, jika benar penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum, pertanyaannya sederhana, untuk apa Presiden disadap? Apakah untuk kepentingan politik? Apakah untuk mengetahui langkah-langkah Presiden? Apakah ada kelompok yang ingin mengantisipasi keputusan Presiden? Atau ada agenda lain yang belum terungkap?
Publik juga patut bertanya mengenai cakupan sasaran penyadapan. Mengapa Presiden menjadi titik perhatian? Apakah Wakil Presiden juga menjadi sasaran? Bagaimana dengan mantan Presiden? Mengapa dalam perbincangan publik nama Jokowi justru muncul sebagai pengecualian?
Pertanyaan itu jangan dijawab dengan spekulasi. Negara harus menjawabnya melalui penyelidikan yang transparan. Sebab jika benar hanya Presiden yang menjadi sasaran, maka persoalannya menjadi lebih serius.
Baca Juga: Penyadapan Presiden Prabowo Disebut Mengarah ke Makar, Ini Alasannya
Mengapa? Apakah karena kebijakan Presiden berbeda? Apakah karena ada kepentingan yang terganggu? Ataukah ada kekuatan lama yang belum sepenuhnya menerima perubahan konfigurasi kekuasaan?
Di sinilah negara harus berhati-hati. Jangan sampai isu penyadapan berubah menjadi pertarungan antarfigur. Jangan pula perkara Gibran digunakan untuk menutupi perkara penyadapan Presiden. Keduanya harus ditempatkan pada jalurnya masing-masing.
Gibran harus menjawab persoalan legitimasi melalui mekanisme konstitusional. Sementara dugaan penyadapan Presiden harus dibongkar sampai terang, siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, apa motifnya, siapa yang menerima hasil sadapan, dan apakah ada aktor lain di belakangnya.
Baca Juga: Prabowo Tahu Nomornya Disadap, Kapolri Sudah Melapor ke Presiden
Satu hal yang tidak boleh terjadi adalah standar ganda dalam penegakan hukum. Jangan sampai persoalan dokumen administratif seorang pejabat menjadi begitu gaduh, sementara dugaan penyalahgunaan perangkat negara untuk menyadap Presiden justru dipandang sebagai perkara biasa.
Begitu pula sebaliknya. Jangan karena seseorang pernah berada di lingkaran kekuasaan, proses hukum terhadapnya kemudian dihentikan atau diperlakukan istimewa.
Negara yang sehat justru memperlihatkan keberaniannya ketika memeriksa orang-orang yang pernah berada di pusat kekuasaan.
Baca Juga: Presiden Prabowo: Indonesia Sudah Swasembada Delapan Komoditas Pangan
Di sinilah ujian Presiden Prabowo sebenarnya. Bukan sekadar apakah Presiden mampu mengendalikan pemerintahan, tetapi apakah Presiden mampu memastikan bahwa hukum tetap berjalan bahkan ketika yang diperiksa adalah orang-orang yang pernah sangat dekat dengan kekuasaan.
Dan ujian bagi Gibran juga sama beratnya. Jika ia yakin seluruh proses pencalonannya sah dan memenuhi ketentuan, hadapi persoalan itu melalui mekanisme hukum. Tetapi jika kelak lembaga yang berwenang menyatakan sebaliknya, maka mundur bukanlah kehinaan. Dalam demokrasi, mundur dari jabatan karena persoalan legitimasi justru dapat menjadi bentuk tanggung jawab moral.
Pada akhirnya, persoalan bangsa ini bukan tentang siapa yang menang, Prabowo atau kelompok yang berseberangan dengannya, Gibran atau lawan politiknya, mantan Kapolri atau institusi Polri.
Baca Juga: Tanwir Muhammadiyah 2026 di Palu, Ekonomi Lokal Diprediksi Ikut Bergerak
Persoalannya jauh lebih besar adalah, apakah hukum masih menjadi panglima, atau kekuasaan telah menjadi panglima atas hukum? Sebab ketika Presiden saja bisa diduga disadap oleh orang yang pernah berada dalam lingkaran kekuasaan, sementara legitimasi Wakil Presiden dipersoalkan melalui putusan pengadilan, maka publik berhak meminta satu hal, buka semuanya dan jangan ada ruang gelap. Jangan ada hukum yang tajam kepada satu pihak tetapi tumpul kepada pihak lain.
Dan jangan sampai bangsa ini akhirnya bertanya lebih keras, jika Presiden saja harus waspada terhadap orang-orang di sekelilingnya, sebenarnya siapa yang sedang mengawasi siapa.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin