Oleh: Yulizar Pramudika Tawil
Setiap Oktober, kita kembali memperingati Sumpah Pemuda sebagai salah satu tonggak penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Ikrar tentang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa bukan sekadar catatan sejarah. Lebih dari itu, Sumpah Pemuda menegaskan bahwa berbagai perbedaan dapat dipertemukan oleh cita-cita bersama. Namun, setelah hampir satu abad sejak ikrar itu lahir pada 1928, ada pertanyaan penting yang perlu kita ajukan, sejauh mana semangat persatuan tersebut telah memberikan ruang bagi generasi muda untuk turut menentukan arah pembangunan hari ini?
Pertanyaan ini penting, terutama bagi Sulawesi Tengah yang menghadapi beragam tantangan pembangunan. Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan kerja, hingga pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan hak masyarakat, seluruhnya membutuhkan kebijakan publik yang tidak hanya dirancang oleh pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat, termasuk generasi muda.
Persoalan mendasarnya bukan sekadar apakah pemuda memiliki semangat untuk membangun daerah, melainkan apakah tersedia ruang yang memadai bagi mereka untuk terlibat dalam perumusan hingga evaluasi kebijakan publik. Sebab, peran pemuda tidak semestinya dibatasi pada kehadiran dalam kegiatan seremonial, tetapi perlu diwujudkan melalui keterlibatan yang bermakna dalam menentukan arah pembangunan.
Baca Juga: Kualitas Udara Membaik, Pemkot Palu Izinkan Sekolah Tatap Muka Mulai Rabu
Dari Semangat Persatuan Menuju Partisipasi
Dalam kajian kebijakan publik, partisipasi tidak cukup dimaknai sebagai kehadiran dalam musyawarah, forum konsultasi, maupun berbagai kegiatan pemerintah lainnya. Partisipasi yang bermakna juga mencakup kesempatan untuk menyampaikan gagasan, mengajukan alternatif, memengaruhi proses pengambilan keputusan, serta mengetahui bagaimana aspirasi masyarakat ditanggapi (Van der Wel et al., 2025).
Dalam konteks inilah posisi pemuda perlu diperkuat. Mereka bukan sekadar objek pembangunan, melainkan bagian dari masyarakat yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan terhadap masa depan daerahnya.
Mahasiswa, komunitas lokal, organisasi kepemudaan, dan pelaku usaha muda memiliki pengalaman yang beragam dalam menghadapi persoalan publik. Pengalaman tersebut dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi pemerintah daerah. Karena itu, gagasan pemuda perlu diakomodasi agar tidak hanya berhenti dalam diskusi internal organisasi atau percakapan di media sosial.
Baca Juga: Perbaikan Jembatan Palu III Masih Berlanjut, Warga Diminta Sabar Saat Ada Penutupan
Pemerintah daerah perlu membangun mekanisme yang memungkinkan gagasan pemuda berkontribusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Di sisi lain, pemuda juga perlu meningkatkan kapasitasnya dalam menyampaikan gagasan berbasis data, memahami persoalan secara menyeluruh, serta menawarkan solusi yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sulawesi Tengah dan Tantangan Mendengar Suara Pemuda
Sulawesi Tengah memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang beragam. Persoalan di wilayah perkotaan tidak selalu sama dengan persoalan di pedesaan, wilayah pesisir, maupun kawasan yang mengalami perubahan akibat aktivitas industri dan pertambangan. Oleh karena itu, kebijakan yang efektif membutuhkan pemahaman terhadap kondisi lokal serta pengalaman masyarakat yang berhadapan langsung dengan persoalan tersebut.
Salah satu contoh konkret adalah pengelolaan pertambangan dan lingkungan. Pembicaraan mengenai sektor ini tidak cukup hanya berfokus pada investasi, penerimaan daerah, atau kesempatan kerja. Kebijakan juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability), perlindungan hak masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, serta pembagian manfaat dan risiko pembangunan secara adil.
Dalam konteks tersebut, pemuda dapat mengambil peran strategis sebagai penghubung antara pengetahuan masyarakat, kajian akademik, dan proses pengambilan keputusan. Mahasiswa serta akademisi muda dapat membantu menyediakan informasi yang mudah dipahami, sedangkan komunitas kepemudaan dapat membuka ruang dialog antara warga, pemerintah, perusahaan, dan pihak terkait lainnya.
Keterlibatan pemuda tentu tidak secara otomatis menjamin lahirnya kebijakan yang ideal. Aspirasi masyarakat dapat berbeda, data dapat diperdebatkan, dan kepentingan antarpihak tidak selalu sejalan. Justru karena itulah partisipasi perlu dikelola melalui proses yang terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah daerah tidak harus menyetujui seluruh gagasan yang disampaikan pemuda. Namun, pemerintah perlu menyediakan ruang untuk mendengarkan, menjelaskan pertimbangan kebijakan, dan menunjukkan bagaimana masukan masyarakat dipertimbangkan. Tanpa proses tersebut, partisipasi berisiko menjadi formalitas, masyarakat diberi kesempatan berbicara, tetapi tidak memperoleh kejelasan mengenai pengaruh aspirasinya terhadap keputusan yang diambil.
Menjadikan Sumpah Pemuda sebagai Agenda Masa Kini
Peringatan Sumpah Pemuda semestinya menjadi momentum untuk merefleksikan hubungan antara generasi muda dan pengambilan keputusan publik. Apakah pemuda hanya dipandang sebagai penerus masa depan, atau sudah diakui sebagai warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi pada masa kini?
Pertanyaan ini membutuhkan jawaban konkret. Pemerintah daerah dapat memperkuat forum konsultasi yang inklusif, membuka akses terhadap informasi kebijakan, menyediakan mekanisme pengaduan yang responsif, serta menjelaskan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. Organisasi kepemudaan dapat merancang agenda advokasi berdasarkan persoalan nyata di lingkungannya. Sementara itu, perguruan tinggi dapat memperkuat pelaksanaan tridarma melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan warga dalam merumuskan solusi.
Keberhasilan partisipasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya pemuda yang hadir dalam suatu forum. Ukuran yang lebih penting adalah apakah mereka memperoleh kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapat, apakah gagasan mereka dipertimbangkan, dan apakah proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan serta bertanggung jawab.
Bagi Sulawesi Tengah, masa depan pembangunan tidak cukup ditentukan oleh banyaknya program yang direncanakan atau besarnya sumber daya alam yang dimiliki. Masa depan daerah juga ditentukan oleh siapa yang dilibatkan, bagaimana suara masyarakat didengar, dan kepentingan siapa yang dipertimbangkan dalam setiap keputusan.
Pada akhirnya, Sumpah Pemuda bukan hanya tentang siapa kita sebagai bangsa, tetapi juga tentang bagaimana kita bersama-sama menentukan ke mana bangsa ini akan melangkah. Semangat persatuan yang diwariskan para pemuda pada 1928 perlu diteruskan melalui keberanian generasi sekarang untuk terlibat, menyampaikan gagasan, dan mengawal kebijakan yang menyangkut kehidupan bersama. (*)
*)Penulis adalah Dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fisip Untad dan Pemerhati Kebijakan Publik
Editor : Agung Sumandjaya