Usulan Pribadi untuk Perhatian Bapak Gubernur Sulawesi Tengah
Oleh: Andi Azikin Suyuti
(Kader Partai Demokrat Sulteng)
PERKENANKAN saya, Andi Azikin Suyuti, sebagai masyarakat Kota Palu dan kader Partai Demokrat, menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi di lapangan terkait penyaluran BBM Solar Subsidi yang semakin tidak terkendali.
Puncaknya pada Jumat malam 9 Oktober 2026 ? di SPBU Diponegoro Palu, telah terjadi penganiayaan antar sopir truk hingga bersimbah darah akibat rebutan posisi antrean. Situasi sempat memanas karena keluarga korban datang membawa senjata tajam. Ini bukan lagi sekedar antrean panjang.
Pak Gubernur, ini sudah menyangkut rasa aman dan kemanusiaan.
Baca Juga: Penguatan Komitmen Kerja Ciptakan Aparatur Profesional Dan Berintegritas
Sebagai kader Demokrat yang memegang prinsip perjuangan untuk rakyat kecil, saya melihat tiga persoalan utama, pertama, Sopir, nelayan dan petani kita yang berhak justru menjadi korban antrean berjam-jam, sementara dugaan solar mengalir ke industri ilegal terus terdengar di masyarakat.
Kedua, munculnya keresahan tentang dugaan adanya oknum-oknum yang membacking praktek pelangsiran, dengan isu setoran bulanan di beberapa SPBU di Parigi Moutong dan sekitarnya. Hal ini merusak kepercayaan rakyat pada aparat.
Ketiga, potensi konflik horizontal antar warga akan terus berulang jika tidak segera ada komando dari pimpinan daerah.
Baca Juga: BYD Haka Palu Meriahkan Fun Bike Radar Palu ke-25, Hadirkan Display Mobil dan Fasilitas Test Drive
Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya mengusulkan kepada Bapak Gubernur kiranya berkenan mengambil langkah sebagai berikut:
1. Bapak Gubernur pimpin langsung Satgas BBM Sulteng.
Satgas gabungan Pemprov, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Polda Sulteng dan perwakilan sopir. Bukan hanya rapat, tapi posko yang bekerja di SPBU-SPBU rawan seperti Diponegoro, Kampal, dan Ampibabo.
Baca Juga: Fun Bike HUT ke-25 Radar Palu, 500 Peserta dan Dukungan Mitra Bersatu
2. Amankan SPBU dari kekerasan.
Perintahkan Dishub Provinsi bersama TNI/Polri untuk mengatur fisik antrean dan parkir di SPBU Diponegoro dan SPBU titik macet lainnya. Pisahkan jalur truk, jalur nelayan dengan rekomendasi, dan tertibkan penggunaan jerigen yang tidak sesuai aturan.
3. Minta audit terbuka.
Mohon Bapak Gubernur bersurat resmi ke BPH Migas dan Pertamina untuk membuka data realisasi penyaluran di Kota Palu. SPBU mana yang kuotanya cepat habis tidak wajar perlu diperiksa. Jika terbukti nakal, kami mendukung Bapak Gubernur merekomendasikan pencabutan izinnya.
Baca Juga: Dua Penambang Tertimpa Longsor di Vatutela, Satu Penambang Patah Kaki
4. Pisahkan jatah rakyat dan jatah industri.
Masalah terbesar ada di Morowali. Industri smelter tidak boleh lagi mengambil jatah subsidi. Mohon Bapak Gubernur perjuangkan ke Pemerintah Pusat agar kuota industri dipisah dan diawasi ketat, sehingga jatah rakyat di Palu tidak lagi disedot ke tambang.
5. Buka kanal pengaduan dan beri kepastian hukum.
Jika memang ada indikasi oknum aparat terlibat mengatur antrean atau menerima setoran, kami mohon Bapak Gubernur mendukung Kapolda untuk menindak tegas secara transparan. Ini penting untuk memulihkan kepercayaan rakyat bahwa hukum adil untuk semua.
Baca Juga: Brigjen Helmi Kwarta Tinggalkan Kursi Wakapolda Sulteng, Ini Penggantinya
Demikian usulan pribadi ini saya sampaikan.
Saya tidak mewakili siapa-siapa, hanya sebagai warga Palu yang setiap hari melihat penderitaan sopir-sopir kita di SPBU.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin