Oleh: Hasanuddin Atjo *)
MENGEJUTKAN bahwa jumlah orang miskin di Indonesia telah mecapai 64,,20 persen, setara 182,42 juta jiwa. Angka itu terungkap dari laporan Macro Poverty Outlook, edisi April 2926 yang diterbitkan Bank Dunia.,
Sementara itu BPS merilis pada bulan Maret tahun yang sama kemiskinan Indobesia sebesar 8,07 persen, setara 22,93 jjuta jiwa. Berbedanya angka itu lebih disebabkan perbedaan standar garis kemiskinan.
Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan sebesar US$ 8,30/ kapita/hari setara Rp 141.000 (kurs Rp 17.000). Sedangkan BPS (Maret 2026) sebesat Rp 669.235 per kapita per bulan atau setara dengan (Rp 22.031/kapita/hari).
Baca Juga: PHI Sulteng Nilai Ranperda Ekonomi Hijau Belum Menjawab Krisis Ekologi
Indonesia bersama beberapa Negara di Asia Tenggara telah berada pada kelompok Negara
berpendapatan menengah atas atau upper - middle income Country. Disayangkan angka kemiskinan Indonesia tergolong tinggi berdasarkan kriteria dari bank Dunia.
Indonesia jauh tertinggall dari Malaysia. Kemiskinan negeri Jiran ini hanya sebesar 1,00 persen, Thailand 10,10 persen, dan Vietnam 17,90 persen serta Philipina sebesar 56,50 persen.
Situasi seperti ini semestinya diterima sebagai motivasi.
Berdasar struktur pembentuk PDB keempat Negara di Asia Tenggara ini antara lain fokus dalam pengembangan Agro Maritim maupun hilirisasinya dan kemudian bisa memyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Baca Juga: BRI Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Kredit UMKM Tumbuh 8,6 Persen jadi Rp1.235 Triliun
Malaysia antara lain bertumpu pada industrialisasi sawit. Thailand dan Vietnan bertumpu pada sektor tanaman pangan, hortikultura dan Perikanan tangkap maupun budidaya, dan berorientasi pada industri.
Indonesia berdasarkan RPJPN- RPJPD ditindaklanjuti RPJMN - RPJMD sesungguhnyanya telah mengakomodir Agro Maritim dan Hilirisasinya sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Pendapatan perkapita pada saat Indonesia berusia 100 tahun diproyeksikan menjadi US$ 30.300 (sekitar Rp455 juta) dari sebelumnya (2025) sebesar US$ 5.500 ( sekitar Rp 82 5 juta, kurs Rp 15.000).
Baca Juga: PKS Sulteng Perkuat Gerakan Pengarusutamaan Keluarga, Launching Forum Ayah dan Pemberdayaan Ekonomi
Satu diantara tantangan yang mendasar adalah bagaimana strategi mengimplementasikan rencana besar ini pada Negara kepulauan terbesar. Dipersulit lagi oleh kondisi fiskal daerah yang makin lemah, dikarenakan pemangkasan dana transfer ke daerah.
Kreatifitas daerah menjadi kata kunci meningkatkan kapasitas fiskalnya serta mendorong sektor Agro Maritim bersama hilirisasinya menjadi "mesin" produksi pangan, pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja.
Sulawesi Tengah berdasarkan visinya merupakan Provinsi yang menjadikan Agro Maritim sebagai salah satu lokomotif perbaikan fiskal, penyerapan tenaga kerja dan menekan angka kemiskinan.
Baca Juga: Hadapi Kemarau, Dinas Pertanian Palu Siapkan Penampungan Air untuk Jaga Ketahanan Pangan
Strategi ini terakomodir dalam program prioritas " 9 BERANI" Gubernur Anwar Hafid - Reny Lamajido. BERANI makmur dalam hal ini Panen Raya dan Tangkap banyak menjadi salah satu fokus, guna meningkatkan kinerja Agro Maritim.
Gubernur Anwar berpandangan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis berperan sebatas stimulant mendorong sektor Agro Maritim dapat bergerak. Jika perlu berlari.
Karena itu dalam ruang lingkup bisnis dari badan usaha milik daerah (BUMD) dalam hal ini Persiroda, Agro Maritim serta Usaha Pangan Rakyat menjadi menjadi salah satu bisnis yang prioritas.
Baca Juga: Bupati Buol Temui Investor Jagung di Surabaya, Dorong Peningkatan Produksi dan Investasi Pertanian
Perseroda diharapkan mampu menggerakkan bisnis Agro Maritim dam mendorong upaya penyiapan pangan rakyat di sejumlah perdesaan. Semoga rencana ini bisa terealisasi.(***)
*) Penulis adalah pengamat ekonomi dan pembangunan, serta Dewan pakar udang nasional.
Editor : Muchsin Siradjudin