Berita Pilihan Daerah Ekonomi Internasional Kota Palu Nasional Olahraga Opini Pendidikan Politika Selebriti Sulteng Wisata

Swasebada BerasTidak Sekedar Surplus, Namun Lebih Pada Nilai dan Konsistensi, Kemandirian Sistem Menjadi Target 

Muchsin Siradjudin • Rabu, 24 Juni 2026 | 09:34 WIB
Hasanuddin Atjo (FOTO: ISTIMEWA/RADAR PALU).
Hasanuddin Atjo (FOTO: ISTIMEWA/RADAR PALU).

Oleh: Hasanuddin Atjo  *)

SEPANJANG sejarah Perberasan,  Indonesia mencapai prestasi swasembada beras pada  era Presiden Soeharto (1984), Joko Widodo (1922) dan era Presiden Prabowo Subianto  (2025/2026). 

Pada priode Presiden Soehato, capaian itu terjadi setelah 18 tahun . Selanjutnya era Presiden Joko Wudodo dicapai setelah 8 tahun. Dan capaian spektakuler Era Presiden Prabowo Subianto, kurang lebih 1 tahun.

Konsistensi swasembada beras menarik dibedah. Mengapa bisa seperti itu. Setelah tahun 1984, Indonesia mengimpor beras dan kembali swasembada tahun 2022. Setelah itu,  impor beras  lagi dan swasembada kembali pada tahun 2025/2026.

Baca Juga: Pertanian Sulteng Tetap Tumbuh, Bahodopi Didorong Kembangkan Hortikultura Adaptif

Hasil diskusi mengemuka bahwa dua faktor sebagai penyebab inkonsistensi.  Pertama adanya kepentingan kelompok tertentu yang sengaja melanggengkan impor beras. Kedua dikarenakan  lemahnya kemandirian sistem dalam menjaga swasembada.

Ulasan selanjutnya fokus  pada faktor kedua, yaitu kemandirian sistem. Swasembada yang sejati sesungguhnya  adalah capaian  kedaulatan pangan. Ini ditopang oleh kemandirian sistem yang  terukur, kuat dan terjaga.

​Tiga pilar kemandirian di balik swasemba beras, agar bergeser dari sekedar  kelebihan produksi (surplus) bertransformasi pada nilai dan konsistensi yang  terus meningkat dan berkelanjutan.

Baca Juga: Hainan Lirik Potensi Sulteng, Kerja Sama Pertanian hingga Investasi Dibahas

​Pertama, Kemandirian input.atau faktor produksi. Penguasaan teknologi pemuliaan (rekayasa) benih unggul agar produktifitas tinggi, adaptif pada  perubahan iklim (kemarau atau penghujan) serta serangan hama.

Mengurangi ketergantungan pada bahan baku pupuk impor (fosfat dan kalium).  Optimalisasi industri dalam negeri , disertai transformasi ke usaha pertanian padi organik atau hayati yang adaptif.

​Kedua,  Ciptakan kemandirian teknologi maupun  infrastruktur. 
​Diantaranya memperbaki tingkat  produktivitas tanpa membebani HPP atau harga pokok produksi  secara linier.

Baca Juga: Lahan HGB di Palu Capai 40 Ribu Hektare, DPRD Dorong Dimanfaatkan untuk Pertanian

Menggunakan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang bisa diproduksi atau dirawat secara lokal. Bukan lagi alsintan yang suku cadangnya  menunggu berbulan-bulan karena mesti diimpor.

​Kemampuan mengelola jaringan irigasi, embung, dan bendungan serta  mitigasi perubahan iklim. Agar petani tidak  sepenuhnya "berjudi" dengan perubahan cuaca dan iklim yang sudah bisa diprediksi

​Ketiga, membangun hilirisasi dan   tatakelola perdagangan modern agar kesejahteraan petani bisa dirasakan. ​Surplus beras tidak bermakna  jika aktor utamanya (petan) tetap berada di bawah garis kemiskinan atau terjebak pada utang tengkulak. 

Baca Juga: Dunia Krisis Pangan, Indonesia Justru Surplus Berkat Kerja Mentan Amran dan Tim Pertanian

Secara filosofis bahwa surplus  beras tersebut  merupakan hasil ikutan, sedangkan  kemandirian sistem adalah produk utama. Ketika sistem pertanian berhasil mandiri, swasembada  bertahan dan akan berkelanjutan.

Capaian itu bukan lagi sekadar prestasi musiman yang segera runtuh  ketika terjadi  hantaman iklim (El- Niño atau La-Nina) dan pengaruh geopolitik global yang masih sering terjadi.

Capaian surplus beras pada era Presiden Prabowo Subianto, sekitar 4 juta ton, oleh  sejumlah pihak menilai patut  diapresiasi.  Antara lain karena tidak perlu waktu yang panjang.  Selain  itu program telah mengarah pada pengembangan hilirisasi.

Baca Juga: FRESH 2026: Anwar Hafid Ungkap Kontraksi Fiskal Sulteng, Andalkan Pertanian dan Perikanan Dongkrak Ekonomi

Sejumlah catatan yang berhasil dihimpun, bahwa  pencapaian surplus beras pada kali ini lebih disebabkan  faktor luas  tanam dan panen  melalui cetak sawah, pemanfaatan lahan tidur serta intervensi alsintan, dan bantuan  lainnya. 

Jangka pendek strategi tersebut dipandang masih relevan. Tetapi untuk jangka menengah maupun panjang harus  fokus pada  sasaran kemandirian sistem yang telah diulas pada alinea  sebelumnya.

Empat Negara penghasil beras terbesar tahun 2025 yaitu India  sebesar 154 juta ton (28 %) total produksi dunia. Disusul Chima sebesar 146 juta ton (27 %) dan Bangladesh sebesar 37,6 juta ton (7 %).

Sementara itu Indonesia berada pada posisi  ke 4 dengan total produksi sebesar 34,6 juta ton (berkontrihusi 6,5 % terhadap produksi dunia.). Capaian ini memposisiksn Indonesia menjadi terbesar di ASEAN.

India unggul dikarenakan  dapat maksimalkan luas tanam dan panen.  China unggul karena rekayasa teknologi hibridanya.  Sementara itu  Bangladesh ikuti cara China yaitu perbaikan mutu benih.

Indonesia sukses karena strategi  (pompanisasi) dan  penguatan harga pada tingkat  petani yang menyebabkan luas tanam dan panen meningkat tsecara ajam. 

Sesungguhnya Indonesia tinggal satu dua langkah lagi menjadi penghasil beras utama dunia. Tinggal bagaimana  menjaga strategi yang  telah dilakukan dan memblokir upaya upaya membuka kran impor kembsli.  

Rekayasa  genetik, teknologi produksi,  hilrisasi oleh swasta,  penguatan SDM termasuk  kelembagaan  serta membuka akses pembiayaan  melengkapi strategi menjadi terbesar.(***)

 

*) Penulis adalah ahli pertanian, pengamat ekonomi dan pembangunan.

Editor : Muchsin Siradjudin
#Lumbung beras #Masa depan Indonesia #sulawesi tengah #swasembada pangan