Oleh: Dedi Askary, SH. *)
Di balik deretan kursi empuk Gedung Serbaguna Matano, Morowali, pada Rabu, 13 Mei 2026, tersimpan harapan besar dari ribuan petani di lembah dan pegunungan di Parigi Moutong dan para nelayan yang menerjang ombak Teluk Tomini.
Ketika nama Bupati Parigi Moutong disebut sebagai panelis dalam rapat koordinasi dan Evaluasi Asta Cita, ini bukan sekadar urusan birokrasi formal, melainkan momentum krusial untuk membuktikan sejauh mana pemerintah hadir di meja makan rakyat kecil.
Keberpihakan di Garis Depan Ekonomi Rakyat
Sesi diskusi panel pukul 15.30 WITA bukan hanya ajang paparan data di atas kertas. Bagi Bupati Parigi Moutong, ini adalah panggung untuk menyuarakan realitas Ketahanan Pangan dan Inflasi Beras, yang menjadi jantung hidup masyarakat Parimo.
Komitmen Bukan Sekadar Angka:
Sebagai lumbung pangan Sulawesi Tengah, keterlibatan Bupati Parimo dalam mengevaluasi Program Asta Cita adalah jaminan bahwa kebijakan pusat tidak akan "menindas" kedaulatan petani lokal.
Nelayan dan Kedaulatan Gizi
Melalui sinkronisasi dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bupati memegang kunci agar hasil laut nelayan Parimo menjadi aktor utama, bukan sekadar penonton, dalam rantai pasok nutrisi daerah.
Menyambung Lidah Rakyat ke Pusat Kekuasaan
Partisipasi Bupati Parigi Moutong dalam diskusi ini menunjukkan posisi tawar yang kuat dalam mengawal “Program Unggulan 9 BERANI”.
Baca Juga: Pemkab Parimo Tegaskan Komitmen Dukung Kampung Nelayan Merah Putih di Bolano Tengah
Kehadiran Bupati Parigi Moutong memastikan bahwa:
1. Akses Kesehatan Gratis (PKG) menjangkau pelosok desa terpencil di pesisir Parimo.
2. Koperasi Merah Putih (KMP) benar-benar menjadi perisai bagi petani dari jeratan tengkulak yang mencekik.
Baca Juga: Nelayan Diminta Waspada, Angin Kencang Masih Berpotensi di Sulteng
3. Sekolah Rakyat (SR) mampu melahirkan anak-anak petani dan nelayan yang berdaya saing tanpa kehilangan identitas akarnya.
Simbol Perlawanan terhadap Kemiskinan
Agenda ini adalah manifesto politik kerakyatan. Saat Bupati Parimo memaparkan hasil evaluasi program di hadapan Gubernur dan jajaran Forkopimda Sulteng, ia sedang membawa beban amanah dari telapak tangan yang kasar karena cangkul dan jaring.
Ini adalah bukti nyata bahwa Bupati tidak hanya duduk diam di balik meja, tetapi terjun langsung ke palagan kebijakan untuk memastikan setiap tetes keringat petani dan nelayan di Parigi Moutong dikonversi menjadi kebijakan yang menyejahterakan, bukan sekadar statistik yang membanggakan.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61% di Q1 2026, Pertanian Tetap Jadi Penopang
Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Di Morowali, komitmen itu diuji; di Parigi Moutong, komitmen itu harus terbukti.(***)
*) Jejeak penulis, pernah bekerja sebagai Business and Human Rights Consulting, Dewan Pendiri sekaligus Direktur LPS-HAM Sulteng pertama, anggota Dewan Pendiri LBH. Sulteng, Ketua Komnas HAM Sulteng 2006-Juli 2025. Pernah menjabat Deputy Direktur Walhi Sulteng dan Ketua Dewan Daerah Walhi Sulteng, Konsultan Riset Ketahanan Pangan di Lembah Baliem Wamena, Pegunungan Tengah Papua thn 2004, Tinggal di Mbaliara, Parigi Barat.
Editor : Muchsin Siradjudin