RADAR PALU - Dalam beberapa hari terakhir, polemik terkait program “Berani Cerdas” dan “Berani Sehat” mengemuka di ruang publik setelah adanya pernyataan salah satu anggota DPRD Sulawesi Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan, yang mendorong penghentian sementara kedua program tersebut untuk dilakukan evaluasi.
Pernyataan itu memunculkan beragam respons dari masyarakat dan berbagai elemen politik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua LMND Sulawesi Tengah, Azis, menegaskan bahwa dorongan penghentian program tersebut merupakan langkah yang keliru dan tidak menjawab kebutuhan mendesak masyarakat saat ini.
Baca Juga: KPH Pogogul Kabupaten Buol Ajak Masyarakat Konsisten Menjaga dan Memanfaatkan Hutan
Menurutnya, program “Berani Cerdas” dan “Berani Sehat” merupakan kebijakan yang secara substansial berpihak kepada rakyat, terutama masyarakat miskin yang selama ini kesulitan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.
“Yang dibutuhkan hari ini bukan penghentian program, tetapi perbaikan mekanisme agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran. Menghentikan program justru akan merugikan masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan negara,” tegas Azis.
Azis menegaskan bahwa persoalan utama yang harus segera diselesaikan pemerintah bukan terletak pada eksistensi program, melainkan pada ketepatan sasaran penerima manfaat.
Baca Juga: 63 Konflik Agraria di Sulteng, 9 Ribu KK Terdampak: Gubernur Bongkar Masalah Sawit-Tambang
Karena itu, ia menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus segera mengambil langkah strategis dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Ia mengungkapkan bahwa gagasan pembentukan satgas tersebut bukan hal baru.
LMND Sulawesi Tengah sebelumnya telah secara resmi mendorong pemerintah daerah untuk membentuk satgas khusus yang fokus melakukan percepatan pengentasan kemiskinan melalui integrasi data, verifikasi lapangan, serta kolaborasi lintas sektor.
Baca Juga: Laporan Prof Zainal Abidin Mandek 2 Tahun, FPN Desak Polda Sulteng Segera Tuntaskan Kasus
“LMND Sulteng sejak awal telah mengusulkan pembentukan Satgas Pengentasan Kemiskinan karena kami melihat persoalan terbesar daerah ini adalah kemiskinan yang belum tertangani secara terintegrasi. Hari ini gagasan itu justru semakin relevan dan mendesak untuk segera direalisasikan,” ujarnya.
Menurut Azis, keberadaan satgas tersebut akan memastikan seluruh program pemerintah berjalan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperkuat dengan verifikasi faktual di lapangan agar bantuan tidak salah sasaran.
“Masalah klasik kita adalah data yang sering tidak akurat. Ada masyarakat miskin yang tidak masuk data, tetapi ada juga yang sebenarnya mampu justru menerima bantuan. Satgas ini harus turun langsung memastikan validitas data,” jelasnya.
Baca Juga: Dialog Hari Bumi 2026: Dari Ledakan Ekonomi ke Ancaman Ekologi, Dorongan Aksi Hukum Menguat
Ia menjelaskan bahwa melalui mekanisme tersebut, program “Berani Sehat” dapat difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu membayar iuran BPJS mandiri dan belum masuk dalam skema bantuan kesehatan nasional.
“Jangan sampai program kesehatan ini dinikmati kelompok yang sebenarnya mampu, sementara masyarakat miskin tetap kesulitan berobat. Satgas harus memastikan bantuan benar-benar diterima mereka yang membutuhkan,” katanya.
Hal serupa juga berlaku pada program “Berani Cerdas.” Azis menilai bantuan pendidikan harus diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang belum terjangkau program nasional seperti Kartu Indonesia Pintar maupun skema bantuan pendidikan lainnya.
Baca Juga: Takwin Serap Aspirasi di Forum Diskusi Sawit, DPRD Siap Perkuat Pengawasan
“Pendidikan harus menjadi jalan keluar dari kemiskinan antargenerasi. Karena itu bantuan pendidikan harus benar-benar menyasar anak-anak keluarga miskin agar mereka tidak putus sekolah,” tegasnya.
Lebih jauh, LMND Sulteng menilai pembentukan Satgas Pengentasan Kemiskinan tidak hanya penting untuk mendukung dua program tersebut, tetapi juga dapat menjadi instrumen strategis pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan Sulawesi Tengah secara lebih sistematis.
Menurut data terbaru, angka kemiskinan di Sulawesi Tengah masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan intervensi lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Tambang Ilegal Parimo Disidangkan, Peran Aktor Besar Dipertanyakan
“Jika pemerintah serius ingin menyelesaikan akar persoalan kemiskinan, maka pembentukan Satgas Pengentasan Kemiskinan harus menjadi prioritas segera. Ini bukan hanya soal program bantuan, tetapi soal membangun sistem perlindungan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Azis.
LMND Sulawesi Tengah juga mengajak seluruh pihak, termasuk DPRD, untuk tidak terjebak pada polemik politik jangka pendek yang justru dapat menghambat program pro-rakyat.
“Kritik tentu penting, tetapi harus disertai solusi konkret. Jangan sampai masyarakat menjadi korban tarik-menarik kepentingan politik. Fokus kita harus pada bagaimana program ini diperbaiki dan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” pungkasnya.
LMND Sulawesi Tengah menegaskan bahwa keberlanjutan program “Berani Cerdas” dan “Berani Sehat” harus tetap dijaga, sembari dilakukan evaluasi berbasis data yang kuat melalui pembentukan Satgas Pengentasan Kemiskinan sebagai langkah nyata menghadirkan kebijakan yang efektif dan berpihak kepada rakyat miskin.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin