SETIAP tahun, Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong menjadi saksi bisu atas diksi-diksi mentereng: akselerasi, integrasi, hingga hilangnya ego sektoral.
Musrenbang RKPD 2027 yang baru saja digelar kembali menyuguhkan optimisme lewat deretan angka statistik. Namun, bagi masyarakat yang tinggal di pesisir teluk hingga pelosok pegunungan, ada jurang lebar yang memisahkan antara "laporan capaian" dengan "kenyataan di lapangan".
1. Ironi Lumbung Pangan yang Terengah-engah
Pemerintah membanggakan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi dengan tema penguatan SDM pertanian. Namun, mari kita bicara jujur tentang apa yang dirasakan petani di Parigi Moutong hari ini.
* Fakta Lapangan:
Di saat pemerintah bicara "akselerasi", petani kita masih bergelut dengan kelangkaan pupuk subsidi yang kronis dan harga gabah yang seringkali dipermainkan tengkulak saat panen raya.
* Kritik:
Membangun SDM pertanian bukan sekadar memberi pelatihan di hotel atau membagikan bantuan bibit yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi tanah lokal.
Tanpa perbaikan infrastruktur irigasi yang selama ini banyak yang rusak atau tersumbat, serta kepastian harga pasar, narasi "pertanian sebagai motor penggerak" hanya akan menjadi beban bagi pundak petani yang kian renta.
Baca Juga: Cuaca Sulawesi Tengah Hari Ini, Hujan Ringan Mengguyur Sejumlah Wilayah
2. Statistik Kemiskinan vs. Daya Beli Rakyat
Laporan menyebutkan kemiskinan turun dari 14,2 persen menjadi 13,51 persen. Secara matematis, ini prestasi. Namun secara sosiologis, angka 0,69 persen itu tidak banyak berarti ketika harga kebutuhan pokok di pasar-pasar Parigi—seperti minyak goreng, beras, dan cabai—terus merangkak naik.
* Kondisi Nyata:
Masyarakat di bawah tidak melihat persentase; mereka melihat isi dompet. Penurunan angka kemiskinan di atas kertas seringkali hanyalah perpindahan status dari "sangat miskin" menjadi "hampir miskin", yang sewaktu-waktu bisa jatuh kembali hanya karena satu anggota keluarga jatuh sakit.
3. Infrastruktur:
Merata atau Hanya di "Muka"?
Tema RKPD 2027 menjanjikan "Infrastruktur yang Merata". Namun, jika kita menelusuri jalan-jalan kantong produksi di wilayah Parigi Moutong yang panjangnya membentang ratusan kilometer itu, kita masih menemukan banyak jalur "off-road" yang menyiksa kendaraan pengangkut hasil bumi.
Baca Juga: OPD Parimo Wajib Kuasai IKK, Kemendagri Tekankan Kinerja Berbasis Hasil
* Kritik:
Pembangunan infrastruktur di Parigi Moutong seringkali terkesan hanya fokus pada wilayah perkotaan atau jalan protokol. Padahal, urat nadi ekonomi rakyat ada di jalan desa dan jalan usaha tani. Jika infrastruktur ini tidak disentuh secara serius, maka biaya logistik tetap mahal, dan petani tetap tidak akan pernah sejahtera meski SDM-nya sudah "unggul".
4. Stunting dan Layanan Kesehatan Gratis
Penurunan angka stunting menjadi 22,3% patut diapresiasi, namun angka ini masih jauh dari target nasional. Mengandalkan "layanan kesehatan gratis" saja tidak cukup jika akses menuju fasilitas kesehatan dari desa terpencil masih berupa perjuangan bertaruh nyawa di jalan rusak.
Kesimpulan
Rakyat Butuh Bukti, Bukan Sekadar Janji Administratif
Pernyataan Wakil Bupati untuk "menghilangkan ego sektoral" adalah pengakuan tersirat bahwa selama ini koordinasi antar-instansi masih menjadi penyakit lama. Musrenbang 2027 jangan sampai hanya menjadi ritual penggugur kewajiban administratif atau ajang bagi-bagi "pokok pikiran" yang tidak menyentuh akar masalah.
Baca Juga: Safri Soroti Tambang Ilegal di Parimo, Minta Solusi Ekonomi dan Kecam Teror Aktivis
Masyarakat Parigi Moutong tidak butuh tabel pertumbuhan ekonomi yang naik 0,33 persen jika anak-anak muda di desa tetap harus merantau ke Morowali atau luar daerah hanya untuk mencari sesuap nasi karena pertanian di kampung sendiri tidak menjanjikan masa depan.
Tuan-tuan di birokrasi, berhentilah memuja angka. Turunlah ke sawah tanpa pengawalan, lihatlah irigasi yang kering, dan rasakan debu di jalan produksi. Di sanalah Musrenbang yang sesungguhnya seharusnya ditulis.(***)
*) Jejak penulis Business and Human Rights Consulting, Dewan Pendiri sekaligus Direktur LPS-HAM Sulteng pertama, anggota Dewan Pendiri LBH. Sulteng, Ketua Komnas HAM Sulteng 2006-Juli 2025. Pernah menjabat Deputy Direktur Walhi Sulteng dan Ketua Dewan Daerah Walhi Sulteng, Konsultan Riset Ketahanan Pangan di Lembah Baliem Wamena, Pegunungan Tengah Papua thn 2004, Tinggal di Mbaliara, Parigi Barat.
Editor : Muchsin Siradjudin