Oleh: Hasanuddin Atjo *)
REPUBLIK Indonesia terus mendorong upaya peningkatan produksi maupun mutu udangnya, agar mampu bersaing di pasar global yang makin ketat. Upaya ini dinilai belum berdampak signifikan, dan perlu pembenahan serius.
Amerika Serikat (AS), Jepang, Uni Eropa (UE), serta China, merupakan negara tujuan ekspor udang RI. Tercatat 67 persen ekspor udang ke AS , Jepang 19 persen. Hanya sedikit ke China, dan ke Negara lainnya.
Saat ini negeri Pamam Sam secara ketat memberlakukan udang yang diekspor mesti bebas radiaktif Cs-137. Kasus ini menyebabkan AS nenolak udang asal RI pada Agustus hingga Oktober 2025.
Dampaknya industri udang RI goncang, karena harga udang terjun bebas ke level terendah sepanjang sejarah. Kini AS juga mempersyaratkan bahwa udang asal RI mesti bebas ( zero) antibiotik, menambah syarat ekspor.
UE, Jepang dan China sejak lama mempersyaratkan zero residu antibiotik. Ketatnya syarat itu, jadi sebab udang RI sulit lolos di ekspor ke UE. RI harus mampu menunjukkan minimal 4.500 sampel sumber bahan bakunya terekam zero antibiotik. Ini yang belum bisa dipenuhi.
Dliain pihak Equador, Thailand dan Vietnam sebagai pesaing telah memiliki "Green Ticket" mengekspor udang mereka ke UE. Status ini menjadi sebab udang mereka berpeluang diterima di pasar global yang kemudian memperbesar daya saingnya.
Berdasarkan data Food and Drug Administration US (FDA), menunjukkan tren peningkatan penolakan (refusal) terhadap udang asal RI. Diketemukan pada sejumlah kasus, udang RI terkontaminasi ontibiotik yang dilarang keras (dari kelompok Nitrofurans).
Antibiotik jenis ini dalam waktu yang panjang bisa memicu hadirnya penyakit mematikan, urutan kedua setelah jantung di tingkat global, yaitu cancer pada manusia, dikarenakan sifat karsinogeniknya.
FDA memberi catatan bahwa penolakan tertinggi sepanjang sejarah terjadi pada tahun 2025, dengan jumlah kasus 30 lini entri udang. Awal tahun 2026 (Januari dan Februari), tercatat 8 lini entri ditolak. Ini memberi indikasi bahwa 2026 kejadiannya bisa lebih tinggi.
Situasi ini mengindikasi bahwa penggunaan antibiotik makin marak. Bila penemuan seperti ini berlangsung terus menerus dikuatirkan pemerintah AS menutup pintu ekspor udang asal RI, sebagaimana yang telah dilakukan oleh UE.
Jika risiko ini terjadi dan sulit dihindari karena ketidaksiapan maka devisa dan penyerapan tenaga kerja ratusan ribu jiwa akan tergerus. Dan secara berkepanjangan bisa berujung pada kebangrutan industri andalan sektor KP (Kelautan - Perikanan). Ini soal serius dan urgen diselesaikan.
Residu antibiotik bisa terjebak dalam tubuh udang, dominan karena kesengajaan. Sejumlah hatchery ditengarai sengaja memberi antibiotik agar benur tetap bisa diproduksi ditengah ancaman virus dan bakteri.
Pada proses pembesaran di tambakpun diduga sengaja ditambahkan antibiotik yang dicampur kedalam pakan agar risiko gagal panen dapat ditekan.
Bukan hanya itu, pada saat diangkut ke pabrik ada yang menambahkan senyawa bio sulfit untuk menekan laju perkembangan bakteri.
Beberapa sumber air laut dan payau dilaporkan tercemar antibiotik yang bersumber dari kegitan peternakan, perikanan dan lainnya. Risikonya dapat terakumulasi melalui rantai makanan. Namun, frekuensi kejadiannya dinilai kecil.
Investigasi memberi indikasi kurang lebih 60 persen benur yang diproduksi dan beredar positif membawa virus dan bakteri. Tahun 2025 produksi benur RI sekitar 40 - 45 miliar ekor, (hanya sekitar 16 -20 miliar ekor layak dibudidayakan).
Secara umum per 1 juta ekor benur sehat, dan dibudidaya di tambak berdasarkan SOP standar dapat memproduksi setara 15 ton udang. Berdasar asumsi itu, produksi udang nasional antara 240 -300 ribu ton/musim tanam atau 480 - 600 ribu ton udang /tahun.
Tren produksi udang nasional cenderung datar, meskipun investasi membangun tambak baru oleh sektor swasta dan pemerintah terus berlangsung. Penyakit virus maupun bakteri, menjadi sebab utama produksi sangat sulit ditingkatkan.
Lima tahun terakhir, ekspor udang tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 242 ribu ton. Di urutan empat setelah Equador, India dan Vietnam.
Setelah itu ekspor udang terus menurun tidak lebih 200 ribu ton pada tahun 2025.
Semua berharap tahun 2026 menjadi titik nadir, agar kinerja produksi dan ekspor udang nasional bisa bangkit seperti Equador yang juga terpuruk antara tahun 2000 hingga 2010, kemudian mereka bisa bangkit dan menjadi juara dunia. Padahal garis pantai mereka sekitar 3.200 km.
Baca Juga: Mobil Lepas Kendali Tabrak Jembatan Baliara, Pengaman Rusak Parah
Mengacu pada pengalaman Equador keluar dari kegagalan produksi, karena serangan penyakit, setidaknya tiga pilar utama yang mesti dibenahi agar bisa keluar dari masalah penyakit dan residu antibiotik.
Pertama, hatchery sebagai penghasil benur menjadi poin penting memproduksi udang di tambak. Benur harus sehat serta memiliki rekam jejak genetik yang jelas tertelusur dengan penerapan SOP yang standar (antara lain genetik, nutrisi dan biosecurity).
Memenuhi harapan tersebut, hatchery mesti padat modal, padat teknologi dan dilengkapi oleh kompetensi SDM sesuai kebutuhan. Hatchery menjadi "sakral" karena merupakan pabrik sumberdaya cikal bakal udang yang akan dikonsumsi. Karena itu izin produksi harus memenuhi kriteria.
Equador sangat paham dan berkomitmen bahwa benur itu tidak asal diproduksi. Mereka saat ini lebih fokus meningkatkan produktifitas hatchery, bukan menambah hatchery (sudah terbangun 300 unit), serta mendorong breeding center yang dikerjakan oleh swasta.
300 unit hatchery dengan SOP standar, dapat menproduksi benur sehat antara 90 - 100 miliar ekor/tahun, memenuhi kebutuhan tambak mereka dan bisa memproduksi udang sebanyak 1,5 juta ton pada tahun 2025.
RI diharapkan bisa melakukan revitalisasi terhadap hatchery yang sudah ada. Kebutuhan investasi, teknologi dan SDM sesuai standar kebutuhan jadi syarat mutlak. Tanpa hal itu, maka penyakit dan antibiotik tetap akan ditemukan. Peran lembaga keuangan dan riset menjadi strategis.
Kedua, sistem budidaya atau inovasi-teknologi menjadi poin penting. Mulai dari sterilasasi air, nursery, mutu pakan, olah limbah, dan biosecurity serta integrasi digitalisasi. Pontesi SDA bukan lagi jadi penentu untuk menjadi juara dunia.
Nursery menjadi kunci kedua suksesnya produksi udang, setelah benur sehat. Equador persyaratkan bahwa semua benur yang akan dibesarkan di tambak terlebih dahulu melalui proses nursery atau tambak karantina antara 15 - 30 hari.
Di RI, masih sangat terbatas menjadikan nursery sebagai salah satu SOP dalam budidaya, karena inovasi dan teknologi dianggap ribet, berada satu level di bawah hatchery. Dan nursery mesti digaungkan dan difasilitasi , oleh karena inovasi dan teknologi bukan lagi menjadi kendala.
Ketiga, kegiatan survelans (pemantauan/pengawasan secara terus menerus dan konsisten) dianggap penting dan strategis, guna melengkapi upaya revitalisasi hatchery dan sistem budidaya.
Surveilans terhadap SOP dan produk hatchery dan tambak terkait bebas penyakit dan antibiotik harus menjadi salah satu fokus. Kolaborasi antara pemerintah dengan asosiasi (SCI, AP5I dan lainnya), dalam upaya perbaikan tentunya sangat diharapkan.
Dipandang perlu melahirkan Satuan Tugas (Satgas) yang berperan dalam surveilans terhadap hatchery (produksi benur), dan tambak (produksi udang) serta pihak prosessing. Harus terbangun satu visi yang sama.
Terakhir bahwa, bisnis udang di RI termasuk bisnis menarik karena permintaan pasar tinggi, dapat dibudidayakan secara masif serta marjin usaha kategori tinggi. Hal ini bisa diraih jika saja mampu mengakomodir perubahan tiga pilar yaitu hatchery, sistem budidaya dan surveilans.
Investasi, teknologi dan SDM kompeten menjadi syarat yang mesti disiapkan. Melakukan perubahan dimulai dari visi dan minset, diikuti keinginan menggunakan teknologi dan terakhir memerlukan investasi.
Perbankan diharap melirik bisnis udang sebagai bisnis yang menjanjikan, sekaligus mewujudkan program strategis ketahanan pangan, sumber devisa, penyerapan tenaga kerja. Pendekatan bisnis yang menerapkan "high calculate concept" menjadi acuan saat assemen. SEMOGA.
*) Penulis adalah pakar udang nasional, pebisnis, dan pengamat ekonomi pembangunan.
Editor : Muchsin Siradjudin