Oleh: Moh. Ahlis Djirimu *)
L’HISTOIRE se repete, sejarah berulang. Penculikan Presiden Venezuela, Nicolàs Maduro mengingatkan kita peristiwa yang sama 37 tahun yang lalu. Saat itu, Jenderal Manuel Antonio Noriega, Presiden Panama mengalami nasib serupa Maduro.
Entah suatu kebetulan, jaringan narkoba, jaringan teroris menjadi alasan pembenaran tindakan George H. Bush di waktu itu. Titah presiden Amerika Serikat asal partai yang sama di januari ini punya alasan yang sama.
Dalam konteks tata krama bernegara dunia, Tindakan ini tidak dapat dibenarkan. Namun, pemegang hegemoni dunia ini abai atas keberatan dunia internasional.
Aksi ini sama saja mementahkan pertama, usaha pemerintahan Obama 17 tahun lalu. Ia merajut Kembali tali persahabatan dengan negara-negara sedaratan Amerika yang justru dimulai dengan Venezuela.
Selama lebih dari 100 hari pemerintahannya, neraca kegiatannya didominasi oleh hubungan luar negeri dengan mitra utama dan tetangga terdekat. Kedua, tindakan Presiden Trump merupakan pengingkaran atas kebijakan Obama di Eropa yang menghapus kenangan buruk Doktrin Monroe.
Suatu doktrin yang diketengahkan oleh Presiden Amerika, James Monroe yang dalam diskursusnya pada 2 Desember 1823 menyatakan bahwa semua intervensi negara-negara Eropa di benua Amerika dianggap sebagai agresi, termasuk di halaman belakang Amerika yaitu Amerika Latin.
Apabila ada negara Amerika yang diserang oleh negara lain, maka Amerika Serikat dan negara daratan Amerika lain berkewajiban membantunya.
Suatu doktrin yang bermakna ganda terhadap Kuba dan tidak pernah terwujud ketika perang Malvinas antara Inggris dan Argentina pada 1981.
Kebijakan kontroversi ini merupakan pelanggaran atas Deklarasi Miami 1994 dan Deklarasi Santiago 1998 yang saat itu, 35 negara benua Amerika bersepakat mengedepankan kerjasama bidang pendidikan, demokrasi, hak azasi manusia, integrasi ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Justru awal tahun inilah dilanggar oleh Pemerintahan Trump sendiri.
Tindakan Amerika ini tidak lepas dari perjalanan sejarah. Momennya saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Amerika. Catatan menarik yang patut dicermati. Pertama, KTT Amerika di Trinidad & Tobago pada pekan ketiga April 2009 berfungsi sebagai momen pemerintahan Obama, untuk menjalin kembali hubungan pemerintah Amerika Serikat yang renggang bahkan terputus sejak 8 tahun pemerintahan George W. Bush dengan negara-negara Amerika Tengah dan Selatan seperti Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Argentina, Brazil, Chile.
Baca Juga: Bupati Serahkan Penghargaan Inovasi Daerah 2025
Saat bertemu presiden Venezuela Hugo Chavez, pada Jum’at, 17 April 2009, Obama menyatakan saya teman anda, sambil berjabat tangan, Chavez menyatakan saya menerima presiden Bush 8 tahun yang lalu, tetapi setelah itu, hubungan kami menjadi terputus.
Normalisasi Amerika dan Venezuela ditandai dengan pembukaan sesegera mungkin kedutaan besar di masing-masing negara, setelah September 2008 para diplomat Amerika secara sepihak diusir oleh Chavez. Sambil memberikan buku kepada Obama La Venas abiertas de America Latina atau nadi menganga di Amerika Latin yang membahas tentang penjarahan sumberdaya alam di Amerika Latin pada abad ke 15-20.
Kedua, selama ini, Amerika Tengah dan Latin menjadi subordinasi atau bayang-bayang Amerika Serikat sebagai konsekuensi dari doktrin Monroe di Tahun 1823. Oleh karena itu, benar adanya jika Chavez mengharapkan agar pemerintahan Obama, tidak lagi menganggap Amerika Latin sebagai beranda belakangnya.
Gayungpun bersambut, dalam pertemuannya, Obama, berjanji menjadikan Amerika Latin sebagai mitra strategis yang setara.
Ketiga, KTT Amerika 2009 ditandai dengan hilangnya pamor Amerika sebagai pusat keuangan dunia pasca krisis subprime morgage. Namun, dominasi militer negara ini tetap adidaya dan memegang peran politik di daratan Amerika maupun dunia internasional, walaupun saat itu cenderung menjadi egalitarian dalam 100 hari masa pemerintahan Obama dan sikap mendikte pemerintahannya nyaris hilang.
Keempat, KTT Amerika saat itu mempunyai posisi tawar yang tinggi bagi negara-negara Amerika Latin, utamanya dari kemandirian negara-negara Amerika Latin atas tekanan the Washington Concensus utamanya IMF dan Bank Dunia atas pinjaman mereka yang mengecil dan negosiasi ulang yang saling menguntungkan atas sumberdaya energi mereka dengan perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayah mereka.
Kelima, KTT Amerika 2009 ditandai dengan meningkatkan dominasi Bolivarisme pada negara-negara Amerika Tengah dan Selatan seperti Venezuela, Bolivia di Amerika Latin dan Nicaragua, Honduras, di Amerika Tengah dan Republik Dominika, Saint Vincent di lautan Karibia.
Penguasaan Moneter ke Penguasaan Militer
Penangkapan Maduro dan istrinya Cilia Flores tak lepas dari alasan ekonomi politik. Data Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) menunjukkan bahwa Venezuela mempunyai cadangan minyak mentah mencapai 303,33 miliar barel.
Nilai ini setara dengan 19,31 persen dari total cadangan minyak mentah dunia yang mencapai 1,57 triliun barel yang menempatkan negara ini berada di nomor wahid produsen minyak mentah dunia.
Lalu disusul Arab Saudi di posisi kedua yang menyimpan cadangan sebesar 262,2 miliar barel atau setara 16,70 persen. Data trade map menunjukkan bahwa Amerika Serikat merupakan importir utama minyak mentah Venezuela senilai US$5,88,- miliar atau 60 persen dari ekspor Venezuela.
India merupakan importir kedua senilai US$1,27,- miliar setara 12,90 persen dan Tiongkok berada di posisi keempat senilai US$726,35,- juta atau hanya 7,45 persen. Walaupun nilai ekspor Venezuela ke Tiongkok proporsinya masih kecil, tetapi Amerika Serikat memandang ekspor ini merupakan ancaman. Hal ini beralasan karena menyangkut petrodollar minyak mentah terancam oleh Yuan.
Transaksinya dilakukan dengan Yuan tanpa melalui monopoli Amerika Serikat pada Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIF). Venezuela bersiap-siap pula akan bergabung dengan Brazil Rusia, India, China dan South Afrika (BRICS) yang akan menggunakan mata uang sendiri. Tentu saja ini akan mengancam hegemoni Moneter Amerika Serikat yang memang sudah babak belur sebagai mata uang istimewa.
Ketika hegemoni Ekonomi Moneter Amerika Serikat berupa de-dolarisasi berangsur-angsur meningkat, ini tentu akan menggerus eksistensi dolar sebagai mata uang transaksi berjangka jual beli minyak mentah.
Data trade map menunjukkan bahwa Amerika Serikat merupakan importir utama minyak mentah Venezuela senilai US$5,88,- miliar atau 60 persen dari ekspor Venezuela. India merupakan importir kedua senilai US$1,27,- miliar setara 12,90 persen dan Tiongkok berada di posisi keempat senilai US$726,35,- juta atau hanya 7,45 persen.
Walaupun nilai ekspor Venezuela ke Tiongkok proporsinya masih kecil, tetapi Amerika Serikat memandang ekspor ini merupakan ancaman. Hal ini beralasan karena menyangkut petrodollar minyak mentah terancam oleh Yuan.
Tentu saja hal ini akan menjungkirbalikkan kesepakatan Arab Saudi-Amerika Serikat inisiatif Menlu Amerika Serikat, Henry Kissinger, berwujud korporasi Arabian-American Oil Company (ARAMCO). Pada akhirnya, pilihan pemberlakuan kebijakan Ekonomi Militer tepat dijalankan, melalui lawfare untuk menjaga hegemoni Amerika Serikat.
Tindakan Pemerintahan Trump ini tidak lepas pula dari “kegerahan” Trump di periode pemerintahan pertamanya. Sejak Tahun 2007, Amerika Serikat dan Eropa berada dalam krisis besar berkepanjangan.
Para pemimpinnya mengenal gravitasi ini tetapi mengabaikan asal muasalnya. Penghapusan proteksi kepabeanan, diberlakukan berbarengan dengan dogma absolut dan dipertahankannya tanpa mengindahkan depresiasi besar secara sengaja Yuan, telah menghasilkan ketidakseimbangan ekstrim perdagangan internasional.
Antara 2000 dan 2007, untuk mempertahankan pertumbuhan tanpa mengindahkan defisit besar perdagangan, Amerika Serikat, Inggris dan Eropa Selatan terlihat menolak memberlakukan kebijakan ekonomi bertualang yang hasilnya adalah krisis.
Tiongkok selalu menolak melakukan revaluasi Yuan, defisit perdagangan negara-negara Barat tidak teratasi, krisis berkelanjutan. Kekuatan besar kapitalis dan totaliter berpadu menjadikan Tiongkok memimpin strategi penjelajahan untuk menggeser hegemoni Amerika Serikat.
Strategi ini berwujud pada semua garis depan (ekonomi, keuangan, militer, diplomasi, kebudayaan, dll). Instrumen utamanya adalah moneter, Tiongkok menjalankan “imperialisme ekonomi”.
Menghadapi serangan Tiongkok, negara-negara maju harus memobilisasi dan harus siap, dan selalu siap, keluar dari WTO lalu mendirikan WTO tandingan bersama negara-negara yang menolak sikap Tiongkok.
Namun, usaha ini gagal, setelah Tiongkok berhasil menjalankan instrumen utamanya moneter berupa dua kali devaluasi Yuan pada dekade 1990an, maka “imperialisme ekonomi” berperan berikutnya melalui jalur militer.
Presiden Trump sangat mendengarkan penasehat dagangnya periode 2016-2020, Peter Navarro yang menulis Death by China » pada Mei 2011, yang memberikan kesimpulan bahwa sejak Tahun 2000, Beijing membangun Strategi bertumpu pada Perdagangan Internasional, metodik, terstruktur, sistematis dan menjelajah, untuk mendapatkan hegemoni dunia.
Kami berkesimpulan bahwa instrumen proteksionisme pabean berhadapan dengan « made in China » mutlak diterapkan untuk mencegah strategi Beijing yang mendestabilisasi belahan dunia lain.
Tanpa ragu, Navarrolah aktor intelektual semua tindakan balasan perdagangan yang menginspirasi Kebijakan Trump dikerahkan untuk membuat peka dan memobilisasi semua masyarakat Amerika melawan strategi Tiongkok. Di Tahun 2020, antara 70-75 persen warga Amerika menganggap Tiongkok adalah pesaing utama Amerika Serikat, namun tidak dapat berbuat apa-apa.
Point of View kami, secara bersamaan berada pada tataran gesekan ekonomi dan geopolitik. Keduanya digambarkan atas empat hal berikut: Pertama, Neraca Dagang berperan penting bagi setiap Negara.
Negara-negara yang neraca dagangnya secara umum surplus, namun tidak selamanya, berada dalam dinamika kekuatan membangun industrinya; pertumbuhan Produk Domestik Bruto menjadi penentu utama.
Negara-negara yang mengalami terus-menerus defisit, akan secara relatif mengalami dinamika deindustrialisasi. Negara-negara ini akan mengalami peningkatan signifikan PDB, namun melemah karena solusi yang ditempuh melalui hutang luar negeri yang lebih besar dari pembentukan tabungan domestik; pertumbuhan PDBnya tidak sehat karena dijamin oleh peningkatan hutang.
Kedua, negara-negara yang mengalami surplus terhadap semua negara menimbulkan masalah pada negara lain. Seperti yang anda ketahui, perdagangan internasional merupakan permainan neraca seimbang. Surplus neraca dagang suatu negara menyebabkan negara lain defisit.
Jika satu atau beberapa negara membangun strategi merkantilisme untuk mencapai surplus besar neraca dagangnya, maka strategi ini merupakan strategi non-koperatif karena, secara mekanik, negara-negara lain akan mengalami defisit perdagangan dan saat yang sama mengalami deindustrialisasi dan peningkatan derajat hutang.
Ketiga, negara-negara besar yang menjadi « super merkantilis » menunjukkan bukti-bukti dominasi dan hegemoni.
Di abad ke17, William Petty, dalam karyanya « Kebijakan Aritmetika », menjelaskan bahwa suatu negara yang berhasil menerapkan strategi merkantilis melalui surplus perdagangan sedemikian besar akan berujung pada posisi penguasaan pada negara-negara lain.
Suatu negara dapat mencapai industrialisasi secara spektakuler, sebaliknya, negara lain mengalami deindustrialisasi dan merusak tahapan industrialisasi pada negara-negara non-industrialized; Pertumbuhan ekonominya dapat tetap tinggi sebaliknya, negara-negara lain mengalami defisit.
Selanjutnya, suatu negara « super-merkantilis » mengakumulasi sedemikian besar cadangan emas dan cadangan devisanya secara simetris, sementara, negara lain mengalami pertumbuhan hutang luar negeri dan menjadi subordinasinya dan berada dalam cengkraman dominasi keuangan negara lain.
Keempat, pada abad ini, Tiongkok secara seksama merupakan negara « super-merkantilis » yang menginspirasi hegemoni. Kebijakan merkantilis telah diterapkan oleh Kerajaan Inggris pada abad ke19, lalu oleh Amerika Serikat pada abad ke 20.
Tujuan utama Tiongkok adalah memimpin hegemoni di abad ke21. Dominasi Tiongkok berada pada tataran industri dan perdagangan. Tiongkok cenderung secara bersamaan menuju pada penguasaan multidimensional.
Cobalah kita kaji peningkatan kekuatan Tiongkok selama sepuluh tahun terakhir dalam berbagai bidang: Dominasi Ekonomi sejak Tahun 2013, PDB nomor wahid dunia dalam ukuran paritas daya beli (PPP) dan Pasar terbesar dunia; Penguasaan Keuangan Dunia (negara donor nomor wahid dunia, jauh di depan Jepang dan Saudi Arabia); Penguasaan Teknologi Dunia (teknologi 5G, dalam kecerdasan buatan); Penguasaan Diplomatik (mengontrol berbagai organisasi PBB khususnya World Trade Organization (WTO) dan Food Agriculture Organization (FAO) dan berbagai negara menggantungkan diri pada Tiongkok.
Berbagi Penguasaan atas kekuatan militer dan persenjataan seperti peluru kendali bawah tanah, kapal selam dan penguasaan bawah laut dalam, berbagai pangkalan militer di berbagai belahan dunia, terutama di laut Tiongkok dan laut Natuna Utara LNU), dan lain-lain; Berbagi Penguasaan Ruang Angkasa (perjalanan bolak balik ke bulan);
Berbagi Penguasaan Wilayah meliputi jalur infrastruktur dunia « Silk Road » mengontrol jalur transportasi di berbagai negara; Berbagi dominasi maritim (jalur perdagangan dunia, jalur pelabuhan dan pangkalan militer laut di dunia).
Pada akhirnya, yang tersisa adalah penguasaan moneter dan militer berada di tangan Amerika Serikat. Sekali lagi, untuk menandai « eksploitasi » Tiongkok yang berhasil mendorong Dana Moneter Internasional (IMF) memasukkan Yuan dalam jantung Special Drawing Right (SDR) yang selanjutnya Yuan menjadi mata uang konvertibel dunia.
Ketidakseimbangan perdagangan sedemikian besar, yang dikenal oleh penduduk dunia dan yang menjadi dasar perubahan geopolitik yang patut diperhitungkan menjadi tanda adanya bahaya besar.
Negara-negara yang mengalami defisit sedemikian besar, cenderung sedikit demi sedikit mengalami instabilitas, berisiko mendorong sistem politiknya sedikit demi sedikit menjadi otoriter, bahkan totaliter, sebagai jawaban atas keberatan dalam masyarakatnya, dalam petualangannya, khususnya militer.
Namun, bahaya yang paling dekat adalah « unjuk kekuatan » militer Tiongkok di LNU yang menjadikan beberapa pulau buatan sebagai pangkalan militer, setelah pengambil alihan Hong Kong, dengan mengorbankan perjanjian internasional yang telah ditandatangani Tiongkok, serta ancaman invasi militer ke Taiwan.
Walaupun kemungkinan adanya konflik terbuka masih terlihat rendah, dapat dipastikan bahwa opsi keseimbangan baik internal maupun eksternal dengan bantuan Amerika Serikat merupakan opsi yang berujung pada ekskalasi ketegangan dan sentimen nasionalisme negara-negara kawasan.
Opsi yang lebih strategis untuk diambil adalah tindakan-tindakan yang menghasilkan deeskalasi ketegangan yang ada. Hal ini termasuk merevitalisasi kerjasama keamanan antara Tiongkok dan negara-negara kawasan Asia pada isu non-tradisional seperti terorisme dan narkoba, berpartisipasi dalam upaya Tiongkok dalam program One Belt One Road (OBOR), mempertimbangkan kerjasama bilateral dan juga multilateral dengan Tiongkok di gugusan kepulauan sengketa di LNU.
Selain itu, melanjutkan upaya untuk mendirikan sebuah code of conduct yang saling bermanfaat di kawasan yang sama. Memang kini Tiongkok terkesan sebagai hegemoni yang secara agresif memproyeksikan kekuatannya di kawasan.
Namun, dari kacamata negara-negara di kawasan Asia, semua merupakan sekutu Amerika Serikat, semua melakukan latihan militer bersama rutin dan sebagian totaliter, sebagai jawaban atas keberatan dalam masyarakatnya, dalam petualangannya, khususnya militer.
Namun, bahaya yang paling dekat adalah « unjuk kekuatan » militer Tiongkok di LNU yang menjadikan beberapa pulau buatan sebagai pangkalan militer, setelah pengambil alihan Hong Kong, dengan mengorbankan perjanjian internasional yang telah ditandatangani Tiongkok, serta ancaman invasi militer ke Taiwan.
Walaupun kemungkinan adanya konflik terbuka masih terlihat rendah, dapat dipastikan bahwa opsi keseimbangan baik internal maupun eksternal dengan bantuan Amerika Serikat merupakan opsi yang berujung pada ekskalasi ketegangan dan sentimen nasionalisme negara-negara kawasan.
Namun kita tidak dapat memungkiri adanya « the miracle of China » yakni pertumbuhan PDB perkapita Tiongkok mencapai lima kali lipat dari pertumbuhan perkapita dunia. Selain itu, bila Britania Raya membutuhkan 58 tahun mencapai tahap industrialisasi yakni pada periode 1880-1938, Amerika Serikat membutuhkan waktu 47 tahun untuk mencapainya pada periode 1839-1886, Jepang membutuhkan 34 tahun mencapai masa industrialisasi yakni pada periode 1885-1919, Korea Selatan membutuhkan masa 11 tahun mencapai masa industrialisasi yakni pada 1966-1977, maka Tiongkok hanya membutuhkan 8,6 tahun yakni pada periode.
Pembangunan bertumpu pada fondasi « crisis less growth », pada lima hal yakni likuiditas internasional yang tinggi, sistem perbankan solid, sistem pengamanan keuangan efektif, tingkat tabungan tinggi dan stabil, serta pasar besar dan kapasitas diferensial.
Selain itu, Tiongkok sangat memperhatikan nasehat dalam Paradoks Triffin yakni tetap mengakumulasi cadangan devisanya di dalam negerinya, kontras dengan pengalaman Amerika Serikat yang menumpuk cadangan devisanya di luar negeri yang dapat mengancam keistimewaan dolar sebagai mata uang dunia.
Venezuela, hanyalah pengulangan sejarah sebelumnya yang terjadi di Panama, Irak, Libya. Venezuela khususnya dan Amerika Latin umumnya, tak lebih ladang “penjarahan” sumberdaya alam, yang juga sedang berlangsung di negara lain. Eduardo Galeano, pada 1973: La Venas Abiertas de America Latina telah membuktikan hal ini.
Terbelahnya rakyat Venezuela hanyalah ungkapan kebosanan atas sosialisme ala Chavez nihil kesejahteraan. Baik kapitalisme maupun sosialisme sama-sama membuat masyarakat melarat di negara kaya sumberdaya alam, namun masyarakatnya merana.
*) Penulis adalah Guru Besar Bidang Ekonomi Internasional FEB-Universitas Tadulako.
Editor : Muchsin Siradjudin