Oleh : Hasanuddin Atjo *)
TAHUN 2045 setelah seratus tahun merdeka, pendapatan setiap warganegara diharap mencapai $US 30.300 dollar dari sebelumnya $US 4.986 dollar (tahun 2024). Mencapai target Ini tentu dubutuhkan kerja ekstra ordinary yang terstruktur dan terukur.
Tersisa 20 tahun lagi mencapai target itu. Salah satu skenario yang ditempuh Pemerintah untuk itu adalah memacu laju pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen setiap tahunnya dari sebelumnya sebesar 5,03 persen (tahun 2024).
Pertanyaan kemudian apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta merta mampu meningkatkan daya beli? Ini tentu perlu dikaji dan analisis agar memperoleh gambaran yang kemudian bisa menjadi bahan pertimbangan.
Mengacu pada pertumbuhan ekonomi daerah yang berada diatas dua digit tentunya bisa memberi gambaran apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan daya beli warganya.
Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada masa lampau pernah mencapai angka dua dijit sebesar15,56 persen (2015), akan tetapi pertumbuhannya kurang berkualitas. Menonjol pada sektor usaha tertentu saja, tidak merata pada 17 sektor usaha.
Tahun 2024 ekonomi daerah ini tumbuh masih tinggi yaitu sebesar 9,89. Sektor industri pengolahan berkontribusi (41,18 persen), disusul oleh sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (15,80 persen).
Sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi (14,64 persen). Kemudian sektor konstruksi (8,32 persen), diikuti sektor perdagangan besar dan eceran (5,77 persen). Kelima sektor ini berkontribusi 85,72 persen terhadap PDRB.
Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan sektor bisa mempekerjakan hampir 65 persen warga Sulteng, namun kontribusinya terus menurun dari tahun ke tahun.
Belasan tahun sebelumnya kontribusi sektor ini tembus hingga 40 persen, namun pada saat ini kurang separuhnya, tinggal 15,80 persen dengan laju pertumbuhan pada tahun 2024 hanya sebesar (1,93 persen).
Sementara itu sektor industri pengolahan tumbuh sebesar (19,12 persen), jasa keuangan dan asuransi sebesar (11,48 persen), penyediaan akomodasi dan makan minum (7,58 persen), serta Pertambangan Penggalian tumbuh sebesar (6,19 persen).
Menurunnya daya beli warga antara lain disebabkan oleh turunnya laju pertumbuhan, berkurangnya kontribusi dari sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta tingkat inflasi yang sering tidak bisa terjaga akibat kebijakan dan situasi yang membuat biaya produksi dan ongkos logistik melambung.
Keterbatasan suplai komoditi pangan karena gagal panen akibat penyakit, musim dan bencana alam serta praktek "penimbunan" juga menjadi salah satu penyebab inflasi tidak terjaga.
Menurunnya daya beli warga ditunjukkan oleh femomena bergesernya pilihan kepada penyedia yang lebih murah untuk memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan serta kebutuhan primer lainnya.
Terlihat di pusat keramean, seperti di Kota Palu tumbuh dan berkembang warung nasi dengan harga serba 10 ribu rupiah. Demikian pula toko pakaian serba 35 ribu rupiah melengkapi bisnis yang lagi naik daun di mana-mana.
Ironinya pelanggan warung murah dan pakaian murah tidak saja dibanjiri oleh yang berpenghasilan pas pasan. Nanun sejumlah pelanggan berkendaraan roda empatpun ikut bergabung. Ini semakin memperkuat dugaan daya beli sedang menurun.
Sebaliknya rumah makan dan restoran mulai sepi pembeli karena relatif mahal. Apalagi restoran dikenakan pajak sebesar 10 persen ikut menambah harga yang mesti dibayar oleh konsumen.
Sejunlah toko pakaian yang telah berinvestasi cukup besar termasuk mall mulai sepi pengunjung. Digantikan oleh penjualan online yang harganya lebih murah, cepat dengan model yang update mengikuti trend perubahan.
Dari gambaran itu memberi pesan, ekonomi tidak cukup tumbuh tinggi tetapi harus diikuti kualitas pertumbuhan 17 sektor usaha. Sektor yang menjadi potensi daerah pada umumnya seperti produksi pangan mesti jadi salah satu prioritas dikembangkan.
Presiden Prabowo Subianto pada rencana kerjanya antara lain menaruh perhatian besar terhadap upaya mewujudkan swasembada pangan, energi dan air. Ketiga komponen ini memang harus didorong dan dikembangkan simultan.
Baca Juga: Marak Beredar Rokok Ilegal, Kios di Tondo Akui Bisa Nyetok Tiap Hari
Industri pangan modern (hulu dan hilir) berkelanjutan harus didukung oleh ketersediaan energi dan air. Menjaga hutan agar terpelihara tentunya jadi satu kunci penting menjamin ketersediaan air.
Pengembangan energi yang terbarukan seperti air, angin, matahari, gelombang, pasang surut dan lainnya telah jadi pilihan Pemerintah kabinet merah putih. Ini dinilai sangat relevan dengan target SDG,s (Sustainable Development Goals) yang menjadi harapan warga dunia.
Terakhir bahwa kerja keras Presiden Prabowo Subianto yang telah ditunjukkan dalam kurun waktu satu tahun, utamanya penegakan hukum. Upaya "bersih bersih" serta kerja yang berorientasi hasil dinilai sebagai pertanda baik untuk Indonesia yang lebih maju, Indonesia Emas 2045.
*) Penulis adalah pemerhati ekonomi dan sosial kemasyarakatan.